Auditoria 29

More documents

Recommendations

Info

Ragam Pengawasan Sekilas tentang Transfer Pricing (Transaksi Hubungan Istimewa) (Bagian Pertama dari dua tulisan) Oleh : Airvian Trisakti, Auditor Madya pada Inspektorat IV Pendahuluan Transfer Pricing merupakan salah satu cara yang paling banyak digunakan perusahaanperusahaan multinasional dalam meminimumkan beban pajak secara global. Tapi apakah itu transfer pricing itu? Sedemikian popular cara tersebut dipergunakan oleh perusahaan-perusahaan besar? Berdasarkan Organisasi untuk Kerjasama dan Pengembangan Ekonomi atau bahasa kerennya Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) transfer pricing guidelines yang dimaksud dengan transfer pricing adalah the prices at which an enterprise transfer physical goods and intangible property or provides services to associated enterprises - penetapan harga atas transaksi penyerahan barang berwujud dan barang tidak berwujud, atau penyediaan jasa antar pihakpihak yang mempunyai hubungan istimewa. Bagi kalangan pebisnis, atau yang lebih dikenal dengan istilah Wajib Pajak, pajak tetap saja dipandang sebagai beban yang mengurangi keuntungan, sehingga mereka akan berupaya untuk meminimalisasi pajak dalam rangka memaksimalkan keuntungan. Atas dasar itu wajar jika mereka merekayasa suatu transaksi untuk meminimalkan beban pajak. Salah satunya dengan transfer pricing. Seperti dijelaskan di atas, transfer pricing sangat popular digunakan oleh perusahaanperusahaan besar terutama yang berskala international. Dengan anak-anak perusahaan yang tersebar di beberapa Negara mereka akan berupaya merekayasa transaksi dalam rangka mengalokasikan keuntungan antarbeberapa perusahaan dalam satu grup perusahaan multinasional tersebut. Secara keseluruhan yang terpenting dari akhir kegiatan adalah laba setelah pajak dari grup. Dengan kata lain transfer pricing dapat dikatakan sebagai suatu trik penghindaran pajak yang dilakukan lewat cara bertransaksi dengan perusahaan afiliasi di luar 36 VOL V No. <strong>29</strong> | Edisi Maret - April 2012 negeri memakai harga yang tidak wajar. Akibatnya perusahaan tampak menderita kerugian atau apabila memperoleh keuntungan jumlahnya kecil sekali, dan akhirnya hanya membayar pajak penghasilan (PPh) dengan nilai yang lebih kecil dari yang seharusnya atau bahkan tidak membayar PPh sama sekali. Dalam rangka menggambarkan kompleksitas rekayasa penghindaran pajak dengan transfer pricing, Prof. Gunadi, Guru Besar Perpajakan Fisip UI, memberikan contoh sebagai berikut: • Perusahaan X, Ltd yang berkedudukan di Jepang mempunyai anak perusahaan di Malaysia, Hong Kong dan Indonesia. Pada suatu saat, perusahaan Indonesia mengimpor bahan dari X, Ltd Jepang. Namun, faktur dari Jepang dikirim ke Hong Kong dan dari Hong Kong dikirim ke Singapura. Dari Singapura inilah dikeluarkan faktur ke Indonesia. Dari Jepang barang dihitung harga US$100, dari Hong Kong ke Singapura dihitung US$200 dan dari Singapura ke Indonesia dihitung US$300. Di Indonesia dijual dengan US$400, sehingga laba seluruhnya adalah sekurang-kurangnya US$300. • Dengan transfer pricing, laba tersebut dialokasikan ke Jepang, Hong Kong, Singapura dan Indonesia. Padahal barang dari Jepang langsung dikirim ke Indonesia, hanya
Ragam Pengawasan kertasnya saja yang mampir-mampir. Karena perusahaan Indonesia dianggap memakai jasa broker Trading House Singapura, maka harus membayar komisi US$50. Atas modal kerja untuk melaksanakan pembelian itu dibiayai dengan pinjaman dari grup dengan bunga 15% atau US$45. Berarti laba perusahaan Indonesia tinggal US$5. Kalau atas bahan tersebut diperlukan jasa teknik dari induk di Jepang dengan biaya US$30 (10%), akhirnya perusahaan Indonesia justru menderita rugi US$25. • Dari transaksi tersebut muncul keanehan (anomali), yaitu bahwa grup untung sekurangkurangnya US$300, yang diperoleh dari penjualan barang yang dibeli oleh orang Indonesia tetapi perusahaan di Indonesia malah menderita rugi US$25, sehingga Indonesia tidak dapat memungut pajak penghasilan dari perusahaan yang merugi tersebut. • Dengan rekayasa transfer pricing, anak perusahaan di Indonesia tidak mendapat alokasi laba, padahal seluruh barang itu dibeli oleh orang Indonesia. Karena dilakukan di luar Indonesia, pemeriksa pajak tidak punya akses data ke sana. Ini merupakan masalah yang pelik untuk pembuktiannya. Disamping anomali di atas, transfer pricing juga menyebabkan ketidakadilan dalam perpajakan karena perbedaan struktur perusahaan. Perusahaan group dapat merekayasa transaksi dan mengalokasikankan labanya sehingga meminimalkan pajak, sedangkan perusahaan tunggal harus membayar pajak seperti apa adanya. Dampak transfer pricing Dalam suatu training perpajakan dengan tema Transfer Pricing yang penulis ikuti, seorang instruktur menjelaskan, bahwa kita patut bertanya, bila melihat suatu perusahaan multinasional yang terus menerus merugi tetapi tetap beroperasi, bahkan bisa menambah asetnya secara signifikan. Bagaimana mungkin?? Apa yang diungkap oleh instruktur tersebut, yang juga mantan pemeriksa pajak, sejalan dengan komentar pengamat ekonomi Faisal Basri, dalam Kompas 23 November 2005, “Tidak masuk akal 750 perusahaan PMA merugi 5 tahun berturut-turut dan tidak membayar pajak”. Bisa kita bayangkan berapa kerugian yang diderita negara ini akibat pengemplangan pajak yang dilakukan perusahaan PMA tersebut bila terbukti mereka melakukan akal-akalan dengan menggunakan senjata yang bernama transfer pricing tersebut. Dalam salah satu kolomnya, Kompas. com 30 Juni 2010 menuliskan, potensi kerugian (potential lost) penerimaan pajak akibat praktek transfer pricing yang dilakukan oleh perusahaanperusahaan yang beroperasi di Indonesia selama tahun 2009 lalu mungkin mencapai Rp1.300 triliun. Bukan main.......”Angka Rp1.300 triliun itu signifikan karena setara dengan 60 persen total transaksi yang mencapai Rp2.100 triliun”, demikian kata seorang pengamat perpajakan dalam seminar yang bertajuk “Reformasi Perpajakan “. Angka tersebut berasal dari Seksi Transfer Pricing Direktorat Jenderal Pajak yang diolah berdasarkan data milik OECD. “Transfer pricing biasanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan multinasional kita untuk meminimalkan nilai pajak yang dibayar melalui rekayasa harga”, kata pengamat tersebut lebih lanjut. Hilangnya pendapatan pajak dalam jumlah yang cukup signifikan tersebut, tentu saja telah memberikan efek negative bagi negara Indonesia. Dari berkurangnya pendapatan pajak itu sendiri saja sudah akan memberikan dampak bagi pertumbuhan ekonomi negara Indonesia, belum lagi dampakdampak tidak langsung yang kemudian muncul seperti berkurangnya dana untuk pelayanan masyarakat dan berkurangnya dana bantuan/ subsidi dari pemerintah. Selain itu masyarakat Indonesia juga menanggung kerugian lain akibat dari praktik transfer pricing karena masyarakat Indonesia yang juga diposisikan sebagai salah satu pasar target dari perusahaan-perusahaan tersebut hanya menjadi layaknya sapi perah yang tidak mendapatkan imbalan. Bagaimana upaya Pemerintah?? Upaya-upaya Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan cq. Direktur Jenderal Pajak, dapat dilihat dari kebijakan yang dihasilkan. Beberapa diantaranya akan dipaparkan di bawah ini. • Undang-Undang No.7 tahun 1983 dan Surat Edaran No.04/PJ.7/1993 Bila kita menengok kebelakang, sejak tahun 1983 Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal Pajak sebenarnya telah mengantisipasi adanya transaksi transfer pricing/ hubungan istimewa, sebagaimana tertuang dalam pasal 5 ayat (1) dan (2), pasal 9 ayat (1) huruf e. dan pasal 18 ayat (2) dan (3) dalam Undang-Undang No.7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.36 tahun 2008). Pasal-pasal tersebut memberikan kewenangan kepada Dirjen VOL V No. <strong>29</strong> | Edisi Maret - April 2012 37
Page 1 and 2: ASDFASDF VOL V No. 29 | Edisi Maret
Page 3 and 4: aditorial VOL V No. 29 | Edisi Mare
Page 5 and 6: auditama Irjen untuk didisposisikan
Page 7 and 8: auditama untuk Irjen. Pada saat-saa
Page 9 and 10: auditama bahwa selama di Subbag PRT
Page 11 and 12: auditama “Apabila Anda bekerja ha
Page 13 and 14: auditama Administrasi Penugasan, Du
Page 15 and 16: auditama Pengadaan (harus) jalan te
Page 17 and 18: Liputan Khusus Seputar APIP dan For
Page 19 and 20: Liputan Khusus saja yang dapat dila
Page 21 and 22: Liputan Khusus APIP bagi peningkata
Page 23 and 24: Liputan Khusus MEREKA YANG BEKERJA
Page 25 and 26: Liputan Khusus rekan-rekan di Itjen
Page 27 and 28: Wawancara Bapak 4 anak yang mempuny
Page 29 and 30: Wawancara Bagaimana cara Bapak memo
Page 31 and 32: Wawancara LELAKI TANGGUH DARI CIREB
Page 33 and 34: Wawancara harinya. Tak peduli jika
Page 35: SpeakOut Kata mereka “Penyaji Lay
Page 39 and 40: Ragam Pengawasan melakukan Analisis
Page 41 and 42: Ragam Pengawasan mengakomodir dalam
Page 43 and 44: ex-auditor Ex-Auditor: Bapak E. Agu
Page 45 and 46: ex-auditor Pengalaman berkesan sela
Page 47 and 48: Profil Pak Karwan, mengajarkan arti
Page 49 and 50: Pojok SPIP Berikut ilustrasi tentan
Page 51 and 52: Alexander on Leadership Kedua, kead
Page 53 and 54: Auditoase Hitam putih para yunior,
Page 55 and 56: Pojok psikologi RUBRIK KONSULTASI P
Page 57 and 58: Pojok Komunitas Komunitas Fotografi
Page 59 and 60: Resensi Buku Jangan Pernah Jadi Mal

Auditoria 29

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?