prospek penegakan ham - Elsam

More documents

Recommendations

Info

laporan utamayang tidak sejajar membuat orangmiskin merasa rendah diri dihadapan para pejabat. Kondisi inijelas meningkatkan resiko praktikpemerasan dan suap-menyuap.Untuk menyeimbangkanketidaksetaraan, kita perlumengetengahkan prinsip-prinsipnon-dikriminasi dan kesetaraan diproses penyusunan peraturanperundang-undangan sertaperilaku dan sikap para pejabat.P e n g a r u s u t a m a a n p r i n s i ptersebut di kalangan pembuatundang-undang, pemerintaheksekutif dan peradilan, baikn a s i o n a l m a u p u n l o k a l ,merupakan cara yang strategis.Selain itu, kita perlu jugamelakukan pemantauan prosespembuatan peraturan perundangundanganuntuk melihat apakahmemperhatikan prinsip-prinsiptersebut atau tidak.Langkah Pengutamaanharus diambil dengan caramembatalkan atau mengubahperaturan perundangan yangd i s k r i m i n a t i f , y a n g d a p a tmenempatkan orang miskinmenjadi sasaran penahanansewenang-wenang dan penyiksaan.Selain itu, negara perlu jugamemberikan bantuan hukumgratis dan mudah diakses disetiap proses pemeriksaanhukum. Karena orang miskinmerasa rendah diri secarapsikologi di hadapan pejabatnegara, dan dalam hal ini hukummempersalahkan mereka karenaketentuan hukum yang diskriminatifdan tidak ramah terhadaporang miskin, bantuan hukumdapat menyeimbangkan posisimereka yang tidak setara. Jikaorang miskin, yang tidak memilikipendidikan, informasi dankesadaran yang memadai,berhadapan dengan hukum tanpaadanya bangunan hukum, merekabahkan tidak akan sadar apakahmereka memiliki hak untuk tidakdisiksa dan hak untuk mengadujika mereka disiksa. Akan sangatbaik jika masyarakat sipilmemantau pelaksanaan dari hakatas bantuan hukum di Indonesia.Aksesibilitas bantuan hukumKesetaraan di depan hukum dan keadilan masih jauh dari harapan masyarakat.dok.www.primaironline.comtersebut bagi orang miskin dantermarginal harus menjadiperhatian.Selain itu, kita perlumemantau pelaksanaan dari hakatas pendidikan di Indonesia.Sebagaimana disebutkan di atas,kebanyakan orang dari kelompoktermarginal tidak mendapatkanpendidikan yang memadai.Pendidikan, sebagai hak dasardan menunjang hak lainnya,merupakan kendaraan utamaagar orang-orang yang termarginalsecara ekonomi dan sosial dapatmeningkatkan hidup merekauntuk keluar dari kemiskinan danterlibat secara penuh di komunitas20mereka.Terakhir, kita perlu jugamemperkenalkan hak asasimanusia, khususnya kebebasandari penyiksaan dan segalabentuk kekerasan lainnya, sertasifat yang menjijikan dari tindakkorupsi di dalam kurikulumsekolah dasar. Karena pendidikandasar di Indonesia ini gratis danwajib, cara pembelajaran hak inidiharapkan dapat diakses olehm a s y a r a k a t m i s k i n u n t u kmendapatkan kesadaran. Hal inisinergis dengan tujuan hak ataspendidikan, yang menyatakanb a h w a p e n d i d i k a n h a r u sdiarahkan ke personality manusia21yang bermartabat.Keterangan1. Tulisan ini disarikan daris e b u a h m a k a l a h y a n gdipersiapkan untuk seminarregional Asia tentang EkonomiSosial dan Budaya sebagaiakar penyebab penyiksaan danbentuk kekerasan lainnya,diselenggarakan di Manila 26-30 Oktober 2009.2. Persatuan Bangsa-bangsa,Status Ratifikasi KonvensiMenentang Penyiksaan danPerlakuan atau HukumanLainnya yang Kejam, TidakManusiawi dan merendahkanMartabat Manusia: INDONE-SIA, lihat http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-9&chapter=4&lang=en3. LBH Jakarta, MengungkapKejahatan dengan Kejahatan,(Jakarta: LBH Jakarta, 2008),hal. 314. Di dalam International Bill ofRights, kemiskinan didefinisikanANALISIS DOKUMENTASI HAK ASASI MANUSIA10 EDISI NOVEMBER-DESEMBER TAHUN 2009
laporan utamaANALISIS DOKUMENTASI HAK ASASI MANUSIAsebagai kondisi manusia yangterampas dari sumber daya,kemampuan, pilihan, keamanan,dan kekuasaan yang dibutuhkanuntuk memperoleh standarhidup yang layak serta hak-haksipil, budaya, ekonomi, politikdan sosial.5. Justica Global, OMCT, andNational Movement of StreetBoys & Girls, The Criminalizationof Poverty: A Report on theEconomic, Social and CulturalRoot Causes of Torture andOther Forms of Violence inBrazil, Hal.66. Berdasarkan invesigasi yangdilakukan oleh WGAT di LapasKrobokan (Denpasar) tahun2007, penggunaan penyiksaanoleh kepolisian tidak hanyaditujukan untuk memperolehpengakuan dan informasi namunjuga sebagai alat pemerastersangka. Salah satu faktornya,termasuk namun tidak terbatas,adalah rendahnya gaji aparat.7. Dari survey yang dilakukanTransparency InternationalIndonesia (TII), kepolisianadalah institusi paling rentanuntuk melakukan praktik suapmenyuap.Lihat http://www.ti.Or.id/press/91/tahun/2009/bulan/01/tanggal/21/id/3817; In TII'ssurvey 2006, it found Police,Armed Force and Judiciary isthe most three corruptinstitutions in Indonesia. Lihath t t p : / / w w w .hukumonline.com/detail.asp?id=16283&cl=Berita; Dan didalam Global CorruptionB a r o m e t e r 2 0 0 7 , T I Imenemukan fakta bahwaKepolisian adalah lembagaterkorup dengan indekspersepsi korupsi 4.2. Lihathttp://www.hukumonline.com/detail.asp?id=18140&cl=Berita8. Tahun 2006, gaji terendahaparat kepolisian adalah IDR1.232.100 per bulan dan saatitu upah minimum adalah IDR819.100. Lihat http://www.tempointeraktif.com/hg/jakarta/2005/11/01/brk,20051101-68776,id.html; lihat jugahttp://www.beritaindonesia.co.id/hankam/kalau-gaji-polisimelambung/9. Asian human Rights Commission,Indonesia: Reforms havestarted but atrocities continue,Hal.4, lihat http://material.Ahrchk.net/hrreport/2007/Indonesia2007.pdf10.Lihat Amnesty International,Ibid., Hal.1111.Fenomena ini akan dielaborasilebih jauh di paragraphparagrafberikutnya.12.LBH Jakarta, Op.cit, Hal.3313.AUSAID, Indonesia fact sheet,l i h a t h t t p : / / w w w. a u s a i d .gov.au/country/country.cfm?CountryId=3014.Database ELSAM dikumpulkantahun 2007, dokumen tidakdipublikasikan.15.Perda ini mengkriminalisasipedagang kaki lima, anakjalanan, penduduk tidak resmidan tuna wisma.16.Pasal 5 (c) Peraturan gubernurJakarta No. 32 Tahun 2004tentang Panduan Satpol PPmembolehkan Satpol PP untuk “mengambil langkah represifnonjudisial terhadap warganegara atau badan hukum lainnyayang melanggar KeputusanGubernur dan KeputusanPemerintah daerah”.Selanjutnyasesuai Pasal 18 Peraturangubernur tersebut, Satpol PPp u n y a k e k u a s a a n u n t u kmenggunakan senjata api.17.Working Group on theAdvocacy against torture,Op.cit, Hal.36.1 8 . M a k a l a h O M C T P a p e rdipresentasikan di UNCAT“Torture and violations ofEconomic, Social and CulturalRights : Appraisal of the Linkand Relevance to the Work ofthe United Nations CommitteeAgainst To rture”, OMCTGeneva (November 2001) danOMCT “Poverty, inequality andviolence: The economic, socialand cultural root causes ofviolence, including torture, ahuman rights perspective”,Jenewa www.omct.org19.Kitab Undang-undang HukumPidana, Pasal 351-35420.UN Economic and SocialCouncil, Komentar Umum No.13tentang Hak atas Pendidikan,UN Doc. E/C.12/1999/10, 8Desember 1999, para.121.Ibid., Para.4Kemiskinan kembali menjadi contoh ketidakberdayaan masyarakat dalam memperoleh hak-haknya.dok.www.okezone.comEDISI NOVEMBER-DESEMBER 200911
Page 1 and 2: Agenda Hak Asasi Manusia:Menengok A
Page 3 and 4: ANALISIS DOKUMENTASI HAK ASASI MANU
Page 9: laporan utamaANALISIS DOKUMENTASI H
Page 13 and 14: nasionalANALISIS DOKUMENTASI HAK AS
Page 15 and 16: perspektifANALISIS DOKUMENTASI HAK
Page 17 and 18: daerahANALISIS DOKUMENTASI HAK ASAS
Page 23 and 24: Kegiatan elsamELSAM Rayakan Hari HA

prospek penegakan ham - Elsam

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?