ANALISIS DOKUMENTASI HAK ASASI MANUSIAdaerahKasus Semunying Jaya dan Silat Hulu:Potret Buram Penegakan Hak AsasiMasyarakat Adat di Kalimantan BaratOleh Andika Pasti(Bekerja di Institut Dayakologi)ada kenyataannya, perjalananpanjang sejarahbangsa ini mencatat kalauakhirnya masyarakat adat Pselalu menjadi korban dalam prosespelaksanaan pembangunan perkebunankelapa sawit. Masyarakatadat dalam berbagai hal berkenaandengan pengembangan perkebunansawit itu sengaja dikondisikandan akhirnya tidak berdaya karenaulah para pihak yang berkepentingan.Dan ketika ada masyarakatadat yang mulai berani bersuara,mereka malah diintimidasi dandiancam dengan pasal-pasalhukum pidana.Kondisi serupa kini melandadalam kehidupan sosial masyarakatadat di Kalimantan Barat, khususnyamasyarakat adat SemunyingJaya dan Silat Hulu. Hal inibermula ketika wilayah di keduakomunitas adat tersebut dijadikansebagai idola baru dan merupakanandalan Pemkab Bengkayang(kasus Semunying Jaya) danPemkab Ketapang (kasus SilatHulu) dalam pengembangan sektorperkebunan kelapa sawit. KeduaP e m k a b ( B e n g k a y a n g d a nKetapang) memandang kalau tanahdi beberapa tempat dalamkomunitas adat tersebut merupakanaset dan modal penting untukpembangunan, termasuklahpembangunan kelapa sawit.Kebijakan tentang tanah hanyadipandang sebagai komoditibelaka, kemudian diterapkandengan pembukaan perkebunanyang berskala besar.Akhirnya, kedaulatan komunitasadat Semunying Jaya dan Silat Huluatas beberapa wilayah adat dansumber daya alam yang diwariskanuntuk anak cucu pun kini tidak lagimenjadi hak mutlaknya masyarakatadat. Tidak heran misalnya kalauwilayah-wilayah adat yang dulunyaadalah milik umum masyarakatadat, kini telah berganti pemiliknyayakni menjadi milik perusahaan.Menyikapi itu, masyarakat adatSemunying Jaya dan Silat Hulu,mengupayakan beberapa cara untukmempertahankan hak mereka. Misalmelalui ranah legalitas yakni denganmeminta bantuan dari berbagaikelompok untuk menempuh lewatjalur hukum, dan ada yang melaluicara kultural yakni lewat musyawarahmufakat. Perlu juga dicatatbahwa ada proses mempertahankanhak yang dilakukan mereka yaknidengan menguasai lahan-lahanperusahaan dan mematoknya,menuntut kembali tanah yangdiambil oleh perusahaan, sertamenuntut ganti rugi. Biasanya caraini ditempuh karena tidak adanyarespon dari pihak perusahaanterhadap persoalan tanah yangdisengketakan tersebut.Namun ketika cara-cara tersebutdijalankan, oleh pihak perusahaandengan dukungan kepolisian menggiringdan membawan masyarakatke dalam ranah pidana. Tindakanmempertahankan hak yang dilakukanoleh masyarakat adat SemunyingJaya dan Silat Hulu pun jadidisalahartikan. Dalam penyelesaiankasus, masyarakat adatnya bukandigiring dalam <strong>penegakan</strong> HAM,namun justru dijadikan tersangka.Ruang tahanan dan pemanggilanoleh Polisi pun kini bukan lagi halasing bagi beberapa perwakilanmasyarakat adat Semunying Jayadan Silat Hulu.Kronologis Kasus PelanggaranHak Asasi Masyarakat AdatSejak 2002, kenyamanan hidupmasyarakat adat Semunying Jayamulai terusik dengan masuknya PTAMP (Agung Multi Perkasa)perusahaan kayu yang membabathabis hutan mereka seluas 8000 haKayu hasil penebangan Hutan masyarakat adat di daerah semunying jaya Kalimantan Barat .dok.www,wordpress.com16EDISI NOVEMBER-DESEMBER TAHUN 2009
daerahANALISIS DOKUMENTASI HAK ASASI MANUSIAdan kayunya dijual ke Malaysia.Pengambilalihan tanah adat danhutan masyarakat Semunying Jayamemuncak dengan kehadiran PT.Ledo Lestari pada 2004 yangbergerak di bidang perkebunankelapa sawit.Pada Desember 2004, PT LedoLestari mendapat izin pembukaanlahan sawit dari Bupati Bengkayang,melalui SK No. 13/II-BPK/BKY/2004,tertanggal 20 Desember 2004dengan luas lahan 19.928,8 ha.Kehadiran perusahaan PT LedoLestari sesungguhnya tidak pernahdilakukan secara transparan.Sosialisasi juga tidak pernah terjadi.Tanah dan hutan milik masyarakatadat diambilalih tanpa persetujuan.Padahal, sebagaimana ketentuanpasal 9 ayat 2 UU No 18 Tahun 2004disebutkan bahwa dalam hal tanahyang diperlukan merupakan tanahhak ulayat masyarakat hukum adatyang menurut kenyataanya masihada, mendahului pemberian haksebagaimana dimaksud pada ayat(1), pemohon hak wajib melakukanmusyawarah dengan masyarakathukum adat pemegang hak ulayatdan warga pemegang hak atas tanahy a n g b e r s a n g k u t a n , u n t u kmemperoleh kesepakatan mengenaipenyerahan tanah danimbalannya.Januari 2005, masyarakat adatSemunying Jaya mengadakan ritualadat yang melibatkan pihak PT. LedoLestari, Kapolsek dan Camat JagoiBabang. Upacara adat ini bertujuanmenentukan batas hutan adat yangtidak boleh dikerjakan oleh PT. LedoLestari. Ketentuan upacara adat initidak pernah ditaati oleh perusahaan.September 2005, masyarakatmemberikan peringatan dan teguranlisan terhadap perusahaan agarmenghentikan aksi pengambilanlahan dan penebangan hutan.Perusahaan tidak pernah menanggapisikap masyarakat. Oktober2005, masyarakat bersama BPD,Kades, Temenggung Adat, Kadus,Tokoh Masyarakat, menemui WakilBupati Bengkayang untuk memberitahukanbahwa PT Ledo Lestaritelah melakukan pembabatan hutandi Desa Semunying Jaya. Wakilbupati menyarankan agar masyarakatmelakukan incluve. MasyarakatKampung Pareh Desa SemunyingJaya lantas melakukan incluve.Tetapi usaha masyarakat ini jugatidak diindahkan.Tanggal 30 November 2005,bersama aparat Polres Bengkayangmendatangi basecamp PT LedoLestari untuk mengadakan dialogdengan pihak perusahaan. Padawaktu itu dari PT Ledo Lestari dihadiriBubuk kayu hasil dari penebangan hutan di Kalimantan barat dok: www.detik.commanejer teknis lapangan, sertakontraktor penebangan (landclearing). Hasil dialog tersebut intinya“memperingatkan dan menegaskan”kepada perusahaan agar hutan DesaSemunying Jaya jangan ditebangidulu sebelum adanya sosialisasit e r h a d a p m a s y a r a k a t a d a tSemunying Jaya. Tetapi sekali lagiperingatan tersebut tidak digubris. PTLedo Lestari malah membabat hutanincluve yang terdiri dari hutancadangan irigasi, hutan cadangankebun karet rakyat (KKR), hutan adatmasyarakat, hutan lestari/sumber airbersih, hutan tampasan (bekasladang) dan areal hutan rawa yangakan dijadikan kebun tebu rakyat.Tanggal 12 Juni 2009, BupatiBengkayang, Drs. Yakobus Luna,M.Si mengeluarkan Surat KeputusanNo. 400/0528/BPN/VI/2009 tentangpenghentian aktivitas PT. LedoLestari karena izin opreasionalsesungguhnya telah berakhir 20Desember 2007. Namun PT. LedoLestari tidak mengindahkan SK inidan terus melakukan aktivitasnya.Sedangkan di Silat Hulu,setidaknya ada 350 hektar wilayahadat Kampung Silat Hulu, DesaBantan Sari, Kecamatan Marau,Kabupaten Ketapang digusur PTBangun Nusa Mandiri (BNM), anakPT Sinar Mas Grup. Penggusuran initerjadi sejak 10 April 2008 danberlangsung hingga sekarang.Akibatnya, puluhan ribu karetdilindas alat berat, puluhan pokokdurian ditebang, ladang wargaditimbun bahkan kuburan wargaManggungan di Silat juga tergusur.PT BNM sendiri masuk ke daerahJelai Hulu khususnya di Desa Riamdan Biku Sarana sejak akhir 2007silam. Sejak awal sebetulnya wargaSilat Hulu sudah menolak segalabentuk perusahaan. Selama iniwarga sudah berupaya mencarikeadilan dengan bermusyawarahuntuk mencapai kata mufakat, tapihal ini tidak pernah digubris pihakperusahaan. Merasa tidak dihiraukanperusahaan, warga Silatpada 29 September 2009 sempatmenahan dua unit alat berat milik PTBNM.Pertemuan yang difasilitasiPolres Ketapang pada 16 Oktober2009 lalu juga tidak membuahkanhasil karena perusahaan mengungkapkanbahwa tuntutan adattidak masuk akal dan merupakanEDISI NOVEMBER-DESEMBER 200917