Download - Hukum Acara Pidana Dan Peraturan Terkait

1112 Ayat (1) huruf a tersebut, merupakan bentuk ketidakcermatanpembentuk undang-undang yang tidak mempertimbangkan berlakunyaketentuan tentang larangan melakukan kegiatan penyadapansebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 36Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (selanjutnya disebut UUTelekomunikasi) yang berbunyi "setiap orang dilarang melakukankegiatan penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringantelekomunikasi dalam bentuk apapun";5. Bahwa Penjelasan Pasal 40 UU Telekomunikasi berbunyi "Yangdimaksud dengan penyadapan dalam pasal ini adalah kegiatanmemasang alat atau perangkat tambahan pada jaringan telekomunikasiuntuk tujuan mendapatkan informasi dengan cara tidak sah. Padadasarnya informasi yang dimiliki oleh seseorang adalah hak pribadiyang harus dilindungi sehingga penyadapan harus dilarang”;6. Bahwa dengan berlakunya Pasal 12 Ayat (1) huruf a UU KPK, jelasmateri muatannya bertentangan dengan Pasal 40 UU Telekomunikasiyang secara tegas telah menjamin hak pribadi seseorang terhadaptindakan penyadapan untuk tujuan mendapatkan informasi dengancara tidak sah;7. Bahwa selain itu, jaminan terhadap kerahasiaan pribadi seseorangmerupakan hak asasi yang bersifat universal dan telah diakui secarainternasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 KovenanIntemasional tentang Hak Sipil dan Politik (International Covenant onCivil and Political Rights) yang sudah diratifikasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan InternationalCovenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasioaal tentangHak Sipil dan Politik/ICCPR).8. Bahwa Pasal 17 ICCPR berbunyi:(1) “Tidak seorangpun boleh dijadikan sasaran campur tangan yangsewenang-wenang atau tidak sah atas kerahasiaan pribadinya,keluarganya, rumah tangganya atau hubungan surat menyuratnyaataupun tidak boleh dicemari kehormatannya, dan nama baiknya.(2) Setiap orang berhak atas perlindungan hukum terhadap campurtangan atau pencemaran demikian”.