Download - Hukum Acara Pidana Dan Peraturan Terkait

47hukum telah secara tegas dijamin oleh konstitusi berdasarkan Pasal 28DAyat (1) UUD 1945;10. Bahwa dengan adanya ketidakpastian hukum yang demikian tersebut,telah secara nyata melanggar hak konstitusional Pemohon yangberimplikasi terhadap disidik, dan dituntunya Pemohon yang tempusdelicty perbuatannya terjadi sebelum UU KPK diundangkan dandiberlakukan;Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pemohon mohon kiranya MajelisMahkamah Konstitusi memberikan putusan sebagai berikut:1. Menerima permohonan Pemohon untuk seluruhnya;2. Pasal 72 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD1945;3. Pasal 72 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi tidak memiliki kekuatan hukum mengikat untukdapat diberlakuan secara surut;Demikian permohonan Pemohon, kiranya Mahkamah Konstitusi RepublikIndonesia dapat memeriksa dan memberikan Putusan yang seadil-adilnya(ex aequo et bono).Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon IIItelah mengajukan bukti-bukti surat/tulisan. Bukti-bukti tersebut oleh Pemohon telahdiberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-7, sebagai berikut:1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat kuasa khusus Drs. Mulyana WiraKusumah danCapt. Tarcisius Walla bertanggal 16 Juni 2006;2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tarcisius WallaNomor 09.5005.081142.0017 bertanggal 26 Oktober 2000;3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun2003 tentang Mahkamah Konstitusi;4. Bukti P-4 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;5. Bukti P-5 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945;6. Bukti P-6 : Fotokopi Salinan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor1557/K/PID/2005 bertanggal 16 November 2005;