Download - Hukum Acara Pidana Dan Peraturan Terkait

21(2) Pertanggungjawaban publik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1)dilaksanakan dengan cara:a. wajib audit terhadap kinerja dan pertanggungjawaban keuangansesuai dengan program kerjanya;b. menerbitkan laporan tahunan; dan membuka akses informasi”- Pasal 40 UU KPK yang berbunyi, “Komisi Pemberantasan Korupsi tidakberwenang mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan danpenuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi”;- Pasal 53 UU KPK yang berbunyi, “Dengan Undang-Undang inidibentuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang bertugas danberwenang memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi yangpenuntutannya diajukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi”;2. Ayat, Pasal dan/atau Bagian UUD 1945 Yang Dianggap Dirugikan- Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi, “Negara Indonesia adalahnegara hukum”;- Pasal 24 Ayat (1) dan Ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi:(1) “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untukmenyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dankeadilan;(2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agungdan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkunganperadilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilanmiliter, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuahMahkamah Konstitusi”;- Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, “Segala warga negarabersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan danwajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak adakecualinya”;- Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 berbunyi, “Setiap orang berhak ataspengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adilserta perlakuan yang sama di hadapan hukum”;- Pasal 28G Ayat (1) UUD 1945 berbunyi, “Setiap orang berhak atasperlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hartabenda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan