Download - Hukum Acara Pidana Dan Peraturan Terkait

43yang diserahkan melalui Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 28 November 2006yang oleh Pemohon II telah diberi tanda Bukti P-25 sampai dengan Bukti P-28,sebagai berikut:1. Bukti P-25 : Fotokopi Tuntutan Pidana No.Reg.Per.: BP/07/VII/2005/KPKbertanggal 16 November 2006 atas nama terdakwa Prof. Dr.Nazaruddin Sjamsuddin;2. Bukti P-26 : Fotokopi Putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 06/PID.B/TPK/2005/PN.JKT.PST atas nama Terdakwa Prof. Dr. NazaruddinSjamsuddin;3. Bukti P-27 : Fotokopi Surat Tuntutan No.Reg.Per.: BP/04/VI/2005/KPK, atasnama Terdakwa Hamdani Amin bertanggal 16 November 2005;4. Bukti P-28 : Fotokopi Putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 05/PID.B/TPK/2005/PN.JKT.PST, atas nama Terdakwa Hamdani Amin;III. Pemohon Perkara Nomor 019/PUU-IV/2006I. Mahkamah Konstitusi Berwenang MengadiliBahwa di dalam Pasal 24 Ayat (2) UUD 1945 disebutkan "kekuasaankahakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilanyang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkunganperadilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tatausana negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi";Bahwa selanjutnya Pasal 10 Ayat (1) huruf a UU MK disebutkan pula bahwa"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama danterakhir yang putusannya bersifat final untuk "menguji undang-undangterhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945";Selanjutnya Pasal 50 UU MK disebutkan "undang-undang yang dapatdimohonkan untuk diuji adalah undang-undang yang diundangkan setelahperubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945";Bahwa lebih lanjut didalam penjelasannya disebutkan bahwa "yang dimaksuddengan setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945 adalah perubahan pertama Undang-Undang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945 pada tanggal 19 Oktober 1999";