Download - Hukum Acara Pidana Dan Peraturan Terkait

31Korupsi”; dan Ayat (4) berbunyi “Penyerahan sebagaimanadimaksud pada Ayat (3) dilakukan dengan membuat danmenandatangani Berita Acara Penyerahan sehingga segalatugas dan kewenangan Kepolisian atau Kejaksaan pada saatpenyerahan tersebut beralih kepada Komisi PemberantasanKorupsi”;h. Pasal 9 UU KPK berbunyi, “Pengambilalihan penyidikan danpenuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilakukanoleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan alasan: a. Laporanmasyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditindaklanjuti;b. Proses penanganan tindak pidana korupsi secara berlarutlarutatau tertunda-tunda tanpa alasan yang dapatdipertanggungjawabkan; c. Penanganan tindak pidana korupsiditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yangsesungguhnya; d. Penanganan tindak pidana korupsimengandung unsur korupsi; e. Hambatan penanganan tindakpidana korupsi karena campur tangan dari eksekutif, yudikatifatau legislatif; atau f. Keadaan lain yang menurut pertimbangankepolisian atau kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsisulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan;”i. Pasal 10 UU KPK berbunyi, “Dalam hal terdapat alasansebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Komisi PemberantasanKorupsi memberitahukan kepada penyidik atau penuntut umumuntuk mengambil alih tindak pidana korupsi yang sedangditangani”;j. Pasal 12 Ayat (1) UU KPK berbunyi, “Dalam melaksanakantugas penyelidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsiberwenang: a. melakukan penyadapan dan merekampembicaraan; b. memerintahkan kepada instansi yang terkaituntuk melarang seseorang bepergian keluar negeri; c. memintaketerangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnyatentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang