Download - Hukum Acara Pidana Dan Peraturan Terkait

More documents

Recommendations

Info

2Alamat : Jalan Minyak Raya Nomor 13, RT/RW.010/03, DurenTiga, Pancoran Jakarta Selatan;2. Nama : Prof. Dr. Ramlan Surbakti, M.A.;Pekerjaan : Guru Besar Universitas Airlangga, Surabaya;Jabatan : Wakil Ketua Komisi Pemilihan Umum;Alamat : Jalan Semolowaru Tengah XIII/4, RT. 02/RW. 04,Surabaya 60119;3. Nama : Prof. Dr. Rusadi Kantaprawira;Pekerjaan : Guru Besar Universitas Padjajaran, Bandung;Jabatan : Anggota Komisi Pemilihan Umum;Alamat : Jalan Batu Indah I Nomor 26-B, RT/RW 002/003,Batununggal, Bandung;4. Nama : Drs. Daan Dimara, M.A.;Pekerjaan : Dosen Universitas Cendrawasih, Jayapura;Jabatan : Anggota Komisi Pemilihan Umum;Alamat : Jalan Sentani, RT/RW 002/08, Hedam, Abepura,Jayapura;5. Nama : Dr. Chusnul Mar’iyah;Pekerjaan : Dosen Universitas Indonesia, Depok;Jabatan : Anggota Komisi Pemilihan Umum;Alamat : Jalan Teuku Cik Ditiro Nomor 3, RT/RW 008/002,Menteng, Jakarta Pusat.6. Nama : Dr. Valina Singka Subekti, M.A.;Pekerjaan : Dosen Universitas Indonesia, Depok;Jabatan : Anggota Komisi Pemilihan Umum;Alamat : Jalan Cilandak Tengah II/1, RT/RW 006/001,Cilandak, Jakarta Selatan;7. Nama : Safder Yusacc, S.Sos., M.Si.;Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil;Jabatan : Mantan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum;Alamat : Jalan Cempaka Putih Timur IV Nomor 11A, CempakaPutih, Jakarta Pusat.
38. Nama : Drs. Hamdani Amin, M.Soc.Sc;Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;Jabatan: Mantan Kepala Biro Keuangan Sekretariat JenderalKomisi Pemilihan Umum;Alamat : Jalan Destarata VIII Nomor 5, RT/RW. 001/016,Tegalgundil, Bogor Utara, Kota Bogor 16152.9. Nama : Drs. R. Bambang Budiarto, M.Si.;Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;Jabatan : Kepala Biro Umum Sekretariat Jenderal KomisiPemilihan Umum;Alamat : Jalan S. Sambas VII Nomor 3, RT/RW. 005/005,Kramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 27 Juli 2006, para Pemohontersebut di atas memberikan kuasa kepada Mohamad Assegaf, S.H., Januardi S.Haribowo, S.H., B.L. Noormandiri, S.H., Djoko Budihardjo, S.H., Dendy K. Amudi,S.H., Bayu Prasetio, S.H., M.H., masing-masing Advokat yang beralamat kantordi Mohamad Assegaf Law Firm, Jalan H. Samali Nomor 29, Jakarta Selatan, baiksecara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertindak untuk dan atas paraPemohon;Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------- PEMOHON II;III. Pemohon Perkara Nomor 019/PUU-IV/2006Nama : Capt.Tarcisius Walla;Tempat/Tanggal Lahir : Gorontalo, 8 November 1942;Agama : Katolik;Pekerjaan : Pensiunan PNS;Kewarganegaraan : Indonesia;Alamat : Jalan Cempaka Putih Timur 7 Nomor 16 JakartaBerdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 16 Juni 2006 telah memberikankuasa kepada Sirra Prayuna, S.H., Wawan Irawan, SH.,M.H., Gunawan Nanung,S.H., Hari Izmir V. SH., Toddy Laga Buana, S.H., masing-masing Advokat dankonsultan hukum beralamat di Jalan Raya Pasar Minggu Nomor 29 PancoranJakarta 12780, bertindak untuk dan atas nama Pemohon;Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------- PEMOHON III;
Page 1: P U T U S A NNomor 012-016-019/PUU-
Page 6 and 7: 6Indonesia yang diatur dalam undang
Page 8 and 9: 8atas pengakuan, jaminan, perlindun
Page 10 and 11: 101999 tentang Pemberantasan Tindak
Page 12 and 13: 129. Bahwa hak pribadi yang telah d
Page 14 and 15: 14dan hal-hal tersebut di atas, Mah
Page 16 and 17: 16diperiksa dan diputus oleh Pengad
Page 18 and 19: 18Drs. Hamdani Amin, M. Soc.Sc, dan
Page 20 and 21: 20III. Alasan Permohonan Pengujian
Page 22 and 23: 22perlindungan dari ancaman ketakut
Page 24 and 25: 245. Bahwa oleh karena itu, sangat
Page 26 and 27: 26Tahun 2004 tentang Perubahan Unda
Page 28 and 29: 28Undang Dasar Negara Indonesia, ya
Page 30 and 31: 30b. supervisi terhadap instansi ya
Page 32 and 33: 32sedang diperiksa; d. memerintahka
Page 34 and 35: 34yang bertentangan dengan prinsip
Page 36 and 37: 364. Bahwa Pasal 1 Ayat (3) UUD 194
Page 38 and 39: 38of innocence) yang merupakan prin
Page 40 and 41: 40merupakan sesuatu hal yang pertam
Page 42 and 43: 4213. Bukti P-13 : Fotokopi Surat P
Page 44 and 45: 44Bahwa berdasarkan rumusan pasal d
Page 46 and 47: 46a. Pendapat ahli, bahwa hukum pid
Page 48 and 49: 487. Bukti P-7 : Fotokopi Putusan P
Page 50 and 51: 50c. berfungsi sebagai pemicu dan p
Page 52 and 53:
52moral, nilai-nilai agama, keamana
Page 54 and 55:
546. Pasal 28I Ayat (2) UUD 1945, b
Page 56 and 57:
56mengenai pengaturan pembentukan l
Page 58 and 59:
58Pidana Korupsi sebagaimana telah
Page 60 and 61:
60kewenangan penyelidikan, penyidik
Page 62 and 63:
62Pemohon yang bertentangan dengan
Page 64 and 65:
64membahayakan stabilitas kehidupan
Page 66 and 67:
66dilaksanakan secara efisien dan e
Page 68 and 69:
68KPK perlu didukung oleh sumber ke
Page 70 and 71:
70(onrechtszekerheid), melanggar ha
Page 72 and 73:
72Berdasarkan uraian tersebut, Peme
Page 74 and 75:
741. Pasal 1 Angka 3 menyatakan, "P
Page 76 and 77:
76(2) "Kekuasaan kehakiman dilakuka
Page 78 and 79:
78sama dihadapan hukum terhadap set
Page 80 and 81:
80KPK, dengan demikian Pengadiian T
Page 82 and 83:
82Pasal 28I Ayat (2) UUD 1945, dan
Page 84 and 85:
84berlaku bagi penyidik tindak pida
Page 86 and 87:
86wewenang penyelidikan, penyidikan
Page 88 and 89:
88sebagaimana dimaksud dalam Ayat (
Page 90 and 91:
903) menyangkut kerugian Negara pal
Page 92 and 93:
92dapat menimbulkan ketidakpastian
Page 94 and 95:
94Bahwa apabila KPK diberikan wewen
Page 96 and 97:
96dalam keterangannya di hadapan Ma
Page 98 and 99:
98pidana korupsi, tidak digunakan u
Page 100 and 101:
100diperlukan metode penegakan huku
Page 102 and 103:
102Kejagung/XII/2005 dan Kep-347/A/
Page 104 and 105:
104diadili oleh Pengadilan Umum) di
Page 106 and 107:
106penyitaan (vide Pasal 12 Ayat 1
Page 108 and 109:
108− Bahwa hak konstitusional seb
Page 110 and 111:
110− Bahwa sistem ketatanegaraan
Page 112 and 113:
112Bahwa berdasarkan uraian di atas
Page 114 and 115:
114dan perekaman adalah dalam konte
Page 116 and 117:
1164. Menyatakan Pasal 6 huruf c Un
Page 118 and 119:
118Untuk mengetahui apakah benar ha
Page 120 and 121:
120agama, keamanan dan ketertiban d
Page 122 and 123:
122kausalitas. Asas praduga tak ber
Page 124 and 125:
124syarat sebagai Pemohon sebagaima
Page 126 and 127:
126Selanjutnya dalam alinea 6 Penje
Page 128 and 129:
128secara terus menerus dengan Komi
Page 130 and 131:
130B. Yang Dimohonkan Oleh Capt. Ta
Page 132 and 133:
132umum dapat diadakan pengadilan k
Page 134 and 135:
134penyelidikan, penyidikan, dan pe
Page 136 and 137:
1363. Asas Praduga Tak Bersalah (Pr
Page 138 and 139:
138Pemohon telah pernah diuji oleh
Page 140 and 141:
140dalam pelaksanaan asas keterbuka
Page 142 and 143:
142sehingga tidak tepat jika penyad
Page 144 and 145:
144• Menurut ahli, ada perbedaan
Page 146 and 147:
1462. Tentang "penjebakan" yang dil
Page 148 and 149:
148Dengan demikian, dalam menggunak
Page 150 and 151:
150Penggunaan kewenangan KPK berdas
Page 152 and 153:
152pengecualiannya. Kaidah pengecua
Page 154 and 155:
154yang dalam melaksanakan tugas da
Page 156 and 157:
156kewenangan-kewenangan yang khusu
Page 158 and 159:
158formil tindak pidana korupsi, bu
Page 160 and 161:
160Mengenai hal ini, sesuai dengan
Page 162 and 163:
162untuk memperoleh perlakuan yang
Page 164 and 165:
164• Mengenai pembatasan hak-hak
Page 166 and 167:
166Konsekuensi hukumnya, semula pem
Page 168 and 169:
168praktik penerapan undang-undang
Page 170 and 171:
170Dampak hukum perubahan melalui U
Page 172 and 173:
172hukum pidana. Persoalan pencegah
Page 174 and 175:
174pidana umum, tanpa mengurangi se
Page 176 and 177:
176kekhususan tersendiri yaitu perk
Page 178 and 179:
178sistem keseimbangan antara hak-h
Page 180 and 181:
180wewenang judicial review atas se
Page 182 and 183:
182sebagaimana telah diatur di dala
Page 184 and 185:
184Sepanjang mengenai substansi UU
Page 186 and 187:
186sejauh mana sanksi baru sebagai
Page 188 and 189:
188Di dalam sistem Anglo Saxon, pen
Page 190 and 191:
190− Inpres Nomor — tentang per
Page 192 and 193:
192Lebih jauh, hal ini pernah ditaf
Page 194 and 195:
194Thailand, Pasal 75 konstitusinya
Page 196 and 197:
196Ackerman berpendapat:... the Ame
Page 198 and 199:
198Pengadilan karena frekuensi perk
Page 200 and 201:
200diperbolehkannya seorang tersang
Page 202 and 203:
202Konstitusi telah mengeluarkan Pu
Page 204 and 205:
204Dengan demikian dalil Pemohon ya
Page 206 and 207:
206persidangan dengan hukum pidana
Page 208 and 209:
208dimaksud dalam Pasal 10 yang dia
Page 210 and 211:
210hanya sedikit yang mengenai lega
Page 212 and 213:
212Keterangan Tertulis Ahli Prof. D
Page 214 and 215:
214Kalau demikian, apakah ketentuan
Page 216 and 217:
216Fungsi pengadilan adalah menjala
Page 218 and 219:
218dilakukan dengan cara-cara yang
Page 220 and 221:
220tersebut) yang dengan sendirinya
Page 222 and 223:
222penyidikan, penuntutan, dan peme
Page 224 and 225:
224Meskipun dalam Pasal 54 Ayat (1)
Page 226 and 227:
226oleh Pasal 28J Ayat (2) UUD 1945
Page 228 and 229:
228Demikian halnya, jika melihat ke
Page 230 and 231:
230undang, harus dirumuskan pada ba
Page 232 and 233:
232pembentukan peraturan perundang-
Page 234 and 235:
234Menimbang bahwa Pihak Terkait Ko
Page 236 and 237:
236(b) kerugian hak dan/atau kewena
Page 238 and 239:
238Pemberantasan Korupsi berwenang:
Page 240 and 241:
240- dasar pembentukan Pengadilan T
Page 242 and 243:
2423. Pokok PermohonanMenimbang bah
Page 244 and 245:
2441. Dr. Chairul Huda, S.H., M.H.A
Page 246 and 247:
246tahapan eksekusi putusan yang te
Page 248 and 249:
248- ketentuan Pasal 51 Ayat (1) UU
Page 250 and 251:
250terdapat diskriminasi yang kedua
Page 252 and 253:
252harus dengan undang-undang terse
Page 254 and 255:
254Pemerintah berpendapat bahwa ket
Page 256 and 257:
256Indonesia demi tegaknya hukum da
Page 258 and 259:
258sebelum menguraikan pendapatnya
Page 260 and 261:
260ditentukan dalam Pasal 28I Ayat
Page 262 and 263:
262priori, juga telah memenuhi aspe
Page 264 and 265:
264menghubungkan ketentuan Pasal 24
Page 266 and 267:
266Agung tetapi belum diputus. Arti
Page 268 and 269:
268(3) UUD 1945 karena, menurut Pem
Page 270 and 271:
270Sebab, sesuai dengan ketentuan P
Page 272 and 273:
272masyarakat” dalam Pasal 11 hur
Page 274 and 275:
274penuntutan atas tindak pidana ya
Page 276 and 277:
276alat bukti, ataukah justru penya
Page 278 and 279:
278atau penuntutan, sementara KPK t
Page 280 and 281:
280Bahwa Pemohon II mendalilkan, ji
Page 282 and 283:
282Pemberantasan Korupsi.” Pengad
Page 284 and 285:
284pengertian yang terkandung dalam
Page 286 and 287:
286Dengan demikian permohonan Pemoh
Page 288 and 289:
288Berdasarkan ketentuan-ketentuan
Page 290 and 291:
290konstitusionalitasnya oleh Mahka
Page 292 and 293:
292HarjonoH. M. Laica MarzukiH.A.S.
Page 294 and 295:
294UUD 1945 mensyaratkan bahwa pemb
show all

Download - Hukum Acara Pidana Dan Peraturan Terkait

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?