Download - Hukum Acara Pidana Dan Peraturan Terkait

15acara sebagaimana diatur dalam KUHAP dan Undang-UndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor20 Tahun 2001, serta UU KPK sebagai ketentuan khusus (lexspecialis). Berbeda halnya, jika penanganan perkaranya dilakukanoleh Kepolisian, Kejaksaan dan/atau Tim Koordinasi PemberantasanTindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut Timtastipikor);- Dengan demikian, Pemohon dihadapkan pada situasi tidak dapatmemilih hukum mana yang berlaku berkaitan dengan adanya duaketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yangmengatur tentang hal yang sama;- Bahwa penanganan perkara dilakukan oleh KPK, maka PemohonProf. Dr. Nazaruddin Sjamsuddin, Prof. Dr. Rusadi Kantaprawira,Drs. Daan Dimara, Safder Yusacc, S.Sos., M.Si, Drs. HamdaniAmin, M.Soc.Sc, dan Drs. R. Bambang Budiarto, M.Si telah sangatdirugikan karena UU KPK telah menempatkan pemohon-pemohontersebut sebagai pihak yang tidak dilindungi atau telah dilanggarhak-hak asasinya, sehingga secara jelas tidak memberikanperlindungan terhadap harkat dan martabat manusia. Selain itu,Pasal 40 UU KPK yang meniadakan kewenangan KPK untukmengeluarkan Surat Penghentian Penyidikan dan Penuntutan(selanjutnya disebut SP3), berarti bahwa ketentuan UU KPK tidakmengenal/melanggar asas praduga tidak bersalah, suatu asasutama dalam hukum acara, yang harus diterapkan dan ditegakkandalam negara Republik Indonesia yang ditetapkan oleh Pasal 1 Ayat(3) UUD 1945 sebagai negara hukum;- Bahwa Prof. Dr. Nazaruddin Sjamsuddin, Prof. Dr. Rusadi Kantaprawira,Drs. Daan Dimara, Safder Yusacc,S.Sos., M.Si, Drs. HamdaniAmin, M.Soc.Sc, dan Drs. Bambang Budiarto, M.Si, telah dirampaskemerdekaannya dan tidak menikmati asas kesetaraan dankeseimbangan dalam proses pidana, karena Pengadilan Tipikorhanya diberikan waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja untukmemeriksa dan memutus perkara, sebagaimana diatur dalam Pasal58 Ayat (1) UU KPK yang berbunyi, “Perkara tindak pidana korupsi