Download - Hukum Acara Pidana Dan Peraturan Terkait

45terhadap kasus Pemohon, baru diberlakukan pada tanggal 27 Desember2002;III. UU KPK Tidak Mencerminkan Kepastian Hukum1. Bahwa adapun bunyi ketentuan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 adalah"setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dankepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum";2. Bahwa dengan adanya ketentuan di atas, itu berarti bahwa konstitusi telahmenjamin setiap warga negaranya untuk mendapatkan kepastian hukumyang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum;3. Bahwa jaminan atas penerapan kepastian hukum yang adil sertaperlakuan yang sama dihadapan hukum, telah dijamin pula berdasarkanUU KPK. Hal mana dapat dilihat dari landasan asas dalam pelaksanaantugas dan wewenangnya;4. Bahwa lebih lanjut landasan asas yang dianut UU KPK dalam pelaksanaantugasnya dapat dilihat didalam Pasal 5 huruf a yang berbunyi dalamketentuan ini yang dimaksud dengan: a. Kepastian hukum adalah asasdalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturanperundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakanmenjalakan tugas dan wewenang komisi pemberantasan korupsi".;5. Bahwa jika dihubungkan dengan keberadaan Pasal 72 UU KPK yangmenyangkut tentang pemberlakuannya, maka nampak jelas bahwa UUKPK berlaku sejak tanggal diundangkan yakni terhitung sejak tanggal 27Desember 2002;6. Bahwa akan tetapi, dengan adanya penafsiran dikalangan ahli tentangapakah Undang-Undang a quo berlaku ke depan (prospective) atausebaliknya dapat diberlakukan surut (retroaktif), telah menimbulkan tidakadanya kepastian hukum dalam pemberlakuannya;7. Tidak adanya kepastian hukum dalam pemberlakuan undang-undanga quo, juga tercermin dari pendapat ahli sebagaimana terlihat dalamPerkara Nomor 069/PUU-II/2004, yang telah memberikan penafsiransecara berbeda terhadap pemberlakuan UU KPK yang apakah hanyamutlak berlaku kedepan atau sebaliknya dapat diberlakukan surut;8. Bahwa perbedaan penafsiran ahli dimaksud dapat dilihat sebagai berikut: