Download - Hukum Acara Pidana Dan Peraturan Terkait

23pemerintahan demi kepentingan bangsa, negara dan rakyatIndonesia;3. Bahwa akan tetapi, ternyata di dalam UU KPK, yaitu:a. Pasal 1 Angka 3 UU KPK, disebutkan bahwa “Pemberantasantindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untukmencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melaluiupaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan,penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, denganperan serta masyarakat berdasarkan peraturan perundangundanganyang berlaku”;b. Pasal 53 UU KPK, disebutkan bahwa “Dengan Undang-Undangini dibentuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (PengadilanTipikor) yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutustindak pidana korupsi yang penuntutannya diajukan oleh KomisiPemberantasan Korupsi”;Dengan demikian Pasal 1 Angka 3 UU KPK, telah menempatkanPengadilan Tipikor sebagai bagian dari fungsi pemberantasantindak pidana korupsi.4. Bahwa ketentuan Pasal 1 Angka (3) UU KPK, dikaitkan dengan:a. Pasal 53 UU KPK yang berbunyi, “Dengan Undang-Undang inidibentuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang bertugas danberwenang memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi yangpenuntutannya diajukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi”;danb. Konsiderans Bagian “Menimbang” huruf b UU KPK yangberbunyi “bahwa lembaga pemerintah yang menangani perkaratindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisiendalam memberantas tindak pidana korupsi”,menunjukkan bahwa:a. Pengadilan Tipikor tidak berada dalam bagian kekuasaankehakiman (kekuasaan yudikatif);b. Pengadilan Tipikor justru lebih erat dan/atau merupakan bagiandari kekuasaan pemerintahan negara (kekuasaan eksekutif);