Download - Hukum Acara Pidana Dan Peraturan Terkait

35semua negara di dunia, sebagaimana diberikan dan dijamin olehkonstitusi, yaitu dalam Pasal 27 Ayat (1) serta Pasal 28D Ayat (1)UUD 1945;2. Bahwa di samping itu, sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 19Tahun 2004 tentang Kejaksaan, lembaga Kejaksaaan diberiwewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsiselain wewenang yang dimiliki sebelumnya yaitu hanya melakukanpenuntutan (sebagai Penuntut Umum), sebagaimana ditetapkandalam KUHAP. Dimana sebelumnya, kewenangan Kejaksaansebagai penyidik, merupakan kewenangan sementara yang diaturdalam Pasal 284 Ayat 2 KUHAP (Ketentuan Peralihan) jo. Pasal 17Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang PelaksanaanKUHAP. Sehingga secara faktual proses penegakan hukumterhadap seorang warga negara Indonesia, dapat dilakukan olehtiga lembaga, yaitu: Kepolisian, Kejaksaaan dan KPK. Namundemikian ketentuan mengenai hukum acaranya berbeda-beda, yaituuntuk Kepolisian dan Kejaksaan menggunakan hukum acarasebagaimana diatur dalam KUHAP dan UU Korupsi, sedangkanuntuk KPK di samping menggunakan hukum acara sebagaimanadiatur dalam KUHAP dan UU Korupsi, juga menggunakan UU KPKsebagai ketentuan khusus (lex specialis), sebagaimana disebutkandalam Bagian Penjelasan Umum UU KPK, sehingga ketentuan inijelas sangat diskriminatif;3. Bahwa dari konfigurasi peraturan perundang-undangan sedemikiantersebut di atas, maka seorang warga negara Indonesia dapatdiperlakukan dengan menggunakan hukum yang berbeda,walaupun perbuatannya sama, yakni tindak pidana korupsi.Seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi danperkaranya ditangani oleh KPK, akan berbeda penangananperkaranya dengan mereka yang ditangani oleh Kepolisian danKejaksaan atau oleh Timtastipikor. Pembedaan yang sangatdiskriminatif tersebut, nyata-nyata bertentangan dengan ketentuandalam Pasal 28D Ayat (1) dan Pasal 28I Ayat (2) UUD 1945sebagaimana tersebut di atas;