Download - Hukum Acara Pidana Dan Peraturan Terkait

7yang melakukan mekanisme check and balances terhadap rangkaian tindakanyang dilakukan oleh KPK;Selanjutnya terkait dengan hak Pemohon selaku warga negara untukberkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi danlingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki,menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakansegala jenis saluran yang tersedia sebagaimana dijamin dalam Pasal 28FUUD 1945, hak tersebut telah terlanggar dengan berlakunya Pasai 12 Ayat (1)huruf a UU KPK, yaitu KPK telah melakukan penyadapan terhadap hubungantelekomunikasi Pemohon dan bahkan sampai menghadirkannya dalampersidangan;Dengan adanya kewenangan melakukan penyadapan dan merekampembicaraan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Ayat (1) huruf a UU KPK,nyata-nyata telah digunakan sebagai sarana untuk mengumpulkan buktisecara tidak fair karena bukti tersebut berasal dari Pemohon dan tanpasepengetahuan Pemohon;Hal tersebut juga nyata-nyata telah melanggar asas non self incriminationyang berlaku secara universal, dimana tidak seorangpun dapat dipaksa/diwajibkan memberi bukti-bukti yang dapat memberatkan dirinya dalam suatuperkara pidana;Lebih jauh, berlakunya Pasal 12 Ayat (1) huruf a UU KPK telah memberikansarana kepada KPK untuk mempersiapkan suatu pola yang mengarah padapenjebakan dimana KPK sebagai pihak yang telah memperoleh informasi darihasil penyadapan, dapat menstimulasi pihak-pihak lain untuk mengarahkanPemohon pada tindak pidana yang telah ditargetkan sebelumnya;Bahwa dengan adanya ketentuan Pasal 6 huruf c dan Pasal 12 Ayat (1) hurufa UU KPK, Pemohon telah disidik, dituntut dan diadili sehingga saat iniPemohon berstatus sebagai terpidana berdasarkan Putusan PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor03/PID.B/TPK/2005/PN. JKT.PST tertanggal 12 September 2005;C. Pokok-Pokok PermohonanI. Pasal 6 huruf c UU KPK bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD1945.1. Bahwa Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 berbunyi "setiap orang berhak