Buletin Asasi Elsam Edisi Maret-April 2013

isa mengambil kebijakan yang sangat tepat dalammenangani nyawa seseorang. Rasa sakit bukan hanyabisa dilihat dari fisik saja. Dalam keadaan kritis, nyawahanya hitungan per detik. Itulah salah satu yangmenyebabkan korban menjadi korban lagi, ketikaakhirnya korban tersebut kemudian meninggal dunia.Kami tidak tahu pihak LPSK menyadari hal ituatau tidak. LPSK sendiri sudah merasa maksimalmenjalankan tugasnya dalam memberikandampingan medis dan psikologis pada korbanPelanggaran HAM. Ini menjadi catatan buruk bagikorban. Sempat pula ada kecurigaan dari para korbanterhadap LPSK bahwa kejadian ini memangdibiarkan. Kami tidak tahu permainan dokter dansebagainya.Sampai saat ini kami menyayangkan LPSKbelum bisa menangani korban yang dalam kondisisangat mendesak untuk diberi bantuan. Kami daripendamping selalu proaktif berkomunikasi dengankorban dan keluarga korban, sehingga kami tahukondisi mereka. Kami juga selalu mendesak LPSKlewat telpon, namun masih saja belum ada kemajuanyang signifikan untuk korban.K a m i p e n d a m p i n g k o r b a n s e l a l umenyampaikan keluhan korban, yang sedangditangani medis maupun psikologis karena korbansulit berinteraksi langsung dengan dokter. Korbansangat awam dengan istilah medis, sehinggasasarannya kurang tepat yang dirasakan korban.Jadi sangat jelas, korban yang merasakanpenanganan LPSK, yang belum maupun yang sudah,masih jauh dari harapan korban. Korban pelanggaranHAM ini, yang tidak berduit, ekonominyadikategorikan miskin, merasakan perbedaanpendampingan dengan mereka para koruptor.Kami selaku pendamping juga sadar bahwaLPSK hanya memfasilitasi untuk memberi rujukan,tapi LPSK juga punya tanggung jawab untuk proaktifpada pihak rumah sakit dan dokter yang menanganikorban, sehingga korban dan keluarganya bisamengerti dan tidak membuat korban bertambah sakit.LPSK harus banyak sosialisasi pada pendamping,tentang prosedur birokrasi LPSK maupunperkembangan dari pihak rumah sakit dan dokter,selain perlu memikirkan bagaimana menyederhanakanprosedur pemberian bantuan medis danpsikologis kepada korban yang butuh bantuanmendesak.Sampai saat sekarang masih ada dua korbanpelanggaran HAM di Solo, keduanya tinggal di kotayang sama, yang dalam kondisi sangatmengkuatirkan. Yang satu sudah ditangani olehLPSK dan juga sudah dirujuk ke salah satu rumahsakit di Solo. Kami selalu memantau perkembangannya.Beliau mengatakan kepada kami bahwamasih merasa kesulitan untuk berkomunikasi dengandokter.Dan satu lagi Ibu Aminatun yang kenamusibah kecelakaan motor di Solo. Ibu Aminatun inisatu-satunya perempuan korban pelanggaran HAMKorban Tanjung Priok 1984. Jadi tidak ada alasan,korban ini harus dilindungi dan diselamatkan, apapunbentuknya. Sejak empat bulan lalu, beliau tidak bisaberaktivitas, hanya terbaring saja. Pihak pendampingsudah minta permohonan pada LPSK lebih darisebulan lamanya, lagi-lagi kendalanya suratrekomendasi Komnas HAM, sesuai dengan prosedurLPSK.Ini juga salah satu kelemahan LPSK.Lembaga ini tidak pernah memberikan konfirmasikepada pendamping, sejauhmana proses suratmenyuratyang sedang berjalan. Demikian pula diKomnas HAM. Sehingga pendamping tidakberasumsi buruk, dan korban juga memiliki semangathidup dan tahu adanya kepedulian dengan seriusLPSK terhadap korban.Sejauh ini Ibu Aminatun masih menunggubantuan dari LPSK, karena vonis dokter, beliau harusdioperasi kakinya. Korban sendiri sudah kehabisanbiaya berobat, karena Ibu Aminatun ini juga sebagaitulang punggung keluarga, sehingga satu-satunyaharapan Ibu Aminatun sebagai korban pelanggaranHAM hanya LPSK.Perkembangan terakhir LPSK mengakukesulitan menindaklanjuti permohonan korban yangsudah masuk ke dalam LPSK karena harusmelampirkan surat Rekomendasi Komnas HAM.Sementara sejak terjadi pergantian komisioner awaltahun ini, Komnas HAM sudah tidak memikirkantugasnya sebagai pembela HAM.Kepengurusan Komnas HAM yang baru tidakpernah memberikan kepastian surat permohonanbantuan medis bagi korban pelanggaran HAM, meskikonon sudah ada 300 lebih surat permohonan yangdilayangkan. Sehingga sekali lagi sulit menampikfakta bahwa korban merasa di-pingpong kesanakemarioleh dua lembaga negara ini: LPSK danKomnas HAM.Dengan kondisi demikian, LPSK harus punyasikap terhadap Komnas HAM sekarang. LPSK tidakboleh hanya menunggu bola, tapi berusahamenjemput bola. Korban berharap LPSKmenunjukkan keseriusannya dalam menanganikorban pelanggaran masa lalu. Jangan sepertisebagian Komisioner Komnas HAM yang hanyamemikirkan materi.Kini korban berusaha mengadukan masalahini kepada Ombudsman Republik Indonesia (ORI)atas pengabaian Komnas HAM terhadappermohonan korban untuk mendapatkan bantuanmedis dan psikososial dari LPSK. Dengan adanyapengaduan korban ini, semoga kedua LembagaNegara ini dapat berubah dan bertanggung jawabatas kinerjanya dan peduli kepada korban, sesuaidengan mottonya!ANALISIS DOKUMENTASI HAK ASASI MANUSIA10 ASASI EDISI MARET-APRIL 2013