Buletin Asasi Elsam Edisi Maret-April 2013

More documents

Recommendations

Info

ANALISIS DOKUMENTASI HAK ASASI MANUSIAlaporan utamapendamping sangat lemah. Sementara di lain pihak,di tengah-tengah proses yang dilakukan LPSK,terdapat kemungkinan terjadi hal-hal yang buruk14menimpa korban.Kesalahan paling fatal LPSK mungkinterjadi dalam kasus korupsi sebagaimana terekamdalam Majalah Tempo Edisi 29 Januari 2012.Seorang saksi kasus korupsi yang dilindungi LPSKdi rumah aman juga pernah mengalami intimidasidari staf LPSK. Hal ini disebabkan karena kasuskorupsinya melibatkan pejabat tinggi PartaiDemokrat. Para penjaganya juga bertanya layaknyapenyidik Komisi Pemberantasan Korupsi danmemaksanya menyerahkan dokumen kasus. Saksitersebut juga merasa posisinya di rumah aman15tersebut dibocorkan kepada bos-nya di kantor.Dari kesalahan-kesalahan dan kekuranganyang muncul dan dilakukan LPSK tersebut,permasalahan penting yang harus menjadi perhatianLPSK ke depan adalah bagaimana menjagaintegritas LPSK melalui pelayanan yangbertanggungjawab dan transparan, independen,terlepas dari berbagai kepentingan individu (anggotadan staf), partai dan golongan apapun. Sehingga,LPSK ke depan dapat menjadi lembaga yangkompeten dan berintegritas dalam perlindungan danpemenuhan hak-hak saksi dan atau korban.PenutupDalam kemajuan dan kekurangan yang dialamiLPSK merupakan hasil usaha yang dilakukananggota LPSK beserta seluruh jajarannya.Peningkatan partisipasi masyarakat dalammengakses layanan LPSK merupakan pertandaadanya harapan yang besar agar LPSK dapatmenyediakan layanan-layanan yang mudah danbermanfaat bagi masyarakat. Sementara itu,kekurangan dan kesalahan yang mungkin “kecil”harus dijadikan momentum bagi LPSK untuk terusmemperbaiki kinerja dan layanan kepadamasyarakat, sekaligus menutup terulangnyakesalahan-kesalahan yang dilakukan anggota danjajaran LPSK. Sehingga, LPSK akan menjadilembaga Negara yang mampu mewujudkan“perlindungan saksi dan korban yang ideal dalamsistem peradilan pidana” yang dimandatkan UU No.13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi danKorban.Keterangan1. Bagian menimbang huruf c dan Pasal 2 UU No. 13 tahun 20062. Laporan Tahunan LPSK tahun 2010, 20113. Laporan Perkembangan Satu Tahun Lembaga PerlindunganSaksi dan Korban, 5 Agustus 20094. Diolah dari berbagai sumber dan laporan5. Laporan Perkembangan Satu Tahun Lembaga PerlindunganSaksi dan Korban, 5 Agustus 20096. Republika, Anggaran LPSK 2013 Naik 189 Persen,http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/12/09/09/ma2fvz-anggaran-lpsk-2013-naik-189-persen7. Dikompilasi dari berbagai sumber dan laporan LPSK8. Misalnya berbagai regulasi internal mengenai proceduraloperasional standar mengenai pelayanan, perlindungan, danpemberian bantuan bagi saksi dan atau korban, pembentukanUPP, yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan KetuaLembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor KEP-037/1/LPSK/12/2009. Pembentukan Unit PenerimaanPermohonan sebagai salah satu bentuk layanan publik yangtransparan dan akuntabel kepada publik.9. Hukumonline, Inilah 'Dakwaan' Terhadap Ktut Sudiharsa,Kamis, 11 Pebruari 201010. ELSAM-LBH Padang-YLBHI: Ketiadaan Perlindungan Saksi,Berpotensi Gagalkan Penghukuman Pelaku PenyiksaanTahanan, 21 September 201211. Surat Permohonan dan Protes LBH Universalia0012/SRTLPSK-UNI/X2012 tanggal 4 Oktober 201212. Tim Advokasi Petani Urut Sewu Kebumen (TAPUK),Keberatan Atas Hasil Rapat Paripurna LPSK, 21 Juni 201113. Surat Nomor: S-010/DIV-PHSK/LPSK/01/2013 perihalPemberitahuan Tentang Penghentian Layanan BantuanMedis; Tim Advokasi Nona Nani Nurani14. Wanmayeti, Pendamping Korban: Sudah Korban, DipingpongPula, April 201315. Majalah Tempo: Melindungi di Penjara Mewah, 29 Januari201208ASASI EDISI MARET-APRIL 2013
ANALISIS DOKUMENTASI HAK ASASI MANUSIAlaporan utamaSudah Korban, Di-pingpong PulaOleh Wanmayetti(Pendamping Korban Pelanggaran HAM)embaga Perlindungan Saksi dan Korban atauLPSK secara resmi berdiri pada Agustus2008. Itu artinya, pada Agustus 2013 nanti,periode kepengurusan I akan berakhir. Masa Laktif tiap periode adalah lima tahun sebagaimanaamanat UU No. 13 tahun 2006 tentang PerlindunganSaksi dan Korban. Bagaimana peran dan kinerjakepengurusan I LPSK ini terhadap perlindungan danpemulihan korban?Sebagai sebuah lembaga negara,pembentukan LPSK dapat dianggap merupakanmanifestasi perjuangan korban yang seringkalidikalahkan dalam struktur kekuasaan. Terhitung sejakberdiri, baru setahun terakhir ini LPSK dapat melayanikorban secara langsung. Bagi korban maupunpendamping seperti kami, pelayanan langsung olehLPSK seperti angin segar saat kondisi ekonomimemprihatinkan dan usia para korban pelanggaranHAM yang renta.Namun, namanya juga angin segar, ia takpernah datang selamanya. Adalah birokrasiPemerintah maupun proseduralnya LPSK dan KomnasHAM yang membuat posisi korban tetap tidak dapatmenikmati layanan kemudahan begitu saja. Kami sadarbahwa LPSK menangani banyak persoalan. Misal,perlindungan terhadap whistleblower pada kasuskorupsi, sindikat narkoba, atau artis yang kabur dariorang tuanya, hingga korban pelanggaran HAM, sepertiyang kami dampingi.Akan tetapi kami merasa terhadap parakorban pelanggaran HAM, LPSK tampak tidaksepenuhnya melayani kebutuhan korban dalam halmedis maupun psikososial. Ini tecermin daripanjangnya waktu bagi korban untuk menungguputusan Sidang Paripurna atas Permohonan Korbandalam perlindungan maupun reparasi. Birokrasi LPSKbukan saja sulit, tapi juga sangat membingungkan.Kami sebagai pendamping sudah cukup kerasberusaha.Bagi kami para pendamping, prosedurpersetujuan Permohonan pelayanan medis danpsikososial terlalu prosedural. Permohonanmensyaratkan rekomendasi Komnas HAM, setelah itubaru direspon LPSK. Korban seperti di-pingpongantara Komnas HAM dan LPSK ini.Kami tak memungkiri atas pemberianbantuan LPSK selama ini untuk korban pelanggaranHAM masa lalu, meski terbilang masih sangatterbatas dan belum juga tepat sasaran. PengajuanPermohonan korban pelanggaran HAM yangprosedural, perlu diringkas. Korban pelanggaranHAM masa lalu umumnya renta dan butuhpenanganan yang mendesak, sangat memerlukanrespon LPSK secara cepat dan tepat. Ini yang belumnampak dalam kinerja LPSK selama ini.Lemahnya komunikasi LPSK dengan korbanmaupun pendamping perlu segera diatasi sebagaiantisipasi kemungkinan terburuk yang dapat sajamenimpa korban. Paling tidak sudah dua contohkasus dimana korban pelanggaran HAM masa laluyang meninggal saat proses pemeriksaan oleh dokterdan rumah sakit, saking lambannya respon lembaganegara yang menangani saksi dan korban itu.Dua korban yang meninggal dunia tersebutadalah Ibu Tuti Koto dan Pak Makmur Amsori.Keduanya merupakan korban pelanggaran HAMberat dalam kasus Tanjung Priok 1984. Sebelumnya,dua orang saudara kita ini sudah lama mengeluhsakit. Namun karena ketiadaan biaya berobat,akhirnya mereka hanya mampu berobat jalan saja.Kami selaku pendamping akhirnya memasukkanpermohonan bantuan medis ke LPSK.Ketika permohonan masuk ke LPSK, ternyataada beberapa birokrasi yang harus kita lalui, yaitu;harus melalui seleksi persyaratan sesuai prosedurLPSK. Kemudian surat permohonan harusmelampirkan Rekomendasi Komnas HAM, danbarulah masuk dalam Rapat Sidang Paripurna. Adaempat anggota Satgas yang bertugas mendampingisecara medis dan psikologis korban.Terhitung kurang lebih sebulan setelah suratpermohonan masuk ke LPSK, korban masih belummendapat kepastian bantuan medis. Korban masihharus menunggu putusan dari Sidang ParipurnaLPSK. Setelah itu baru pihak LPSK datang ke rumahkorban untuk melakukan assessment ataupendataan.Saat melakukan pendataan ini, pihak LPSKseharusnya sangat tahu kondisi korban. LPSKbanyak sekali mengambil gambar korban, dan ituseharusnya sudah menjadi acuan kuat dalammenangani korban yang URGENT atau tidak. Namunsetelah melakukan assessment, LPSK tak segeramengambil tindakan. Pihak LPSK selanjutnya sekalilagi hanya memberi janji pada korban, tanpa diiringikepastian.Yang menjadi ironis ketika sampailah padasaat KORBAN KRITIS dan akhirnya korban menelponlangsung ke LPSK sembari mengatakan bahwa iasudah tidak kuat menunggu BIROKRASI LPSK.Korban dipaksa menunggu jeda yang sangat lama,hingga dua bulan.Untuk ukuran korban yang urgent dan sudahkritis mendapatkan bantuan medis, seharusnya LPSKASASI EDISI MARET-APRIL 201309
Page 4: Problems◮ Fixed independent varia
Page 7: ANALISIS DOKUMENTASI HAK ASASI MANU
Page 11 and 12: ANALISIS DOKUMENTASI HAK ASASI MANU
Page 23 and 24: esensiRagam, Cor ak dan Ma salah Ke

Buletin Asasi Elsam Edisi Maret-April 2013

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?