Buletin Asasi Elsam Edisi Maret-April 2013

More documents

Recommendations

Info

Vonis Sesat Wakil Tuhan di AcehOleh Affan Ramli(Juru Bicara Jaringan Masyarakat Sipil Peduli Syariat)uluhan mobil rombongan Pemerintah AcehSelatan melakukan konvoi beriringanmemasuki kampung Ujong Kareung SawangPpada 5 April 2013 untuk menemui pimpinanYayasan Al-Mujahadah, Ahmad Barmawi. Konvoi itudalam rangka menyerahkan surat fatwa MajlisPermusyawaratan Ulama (MPU) Aceh yangmenetapkan ajaran Ahmad Barmawi sesatmenyesatkan.Konvoi pejabat Pemda itu berhasilmemprovakasi massa. Dalam hitungan menit, ratusanorang telah berkumpul di depan pesantren Al-Mujahadah, merusak pagar dan plang namanya, lalumenaikan plamfet baru dalam ukuran besar dengantulisan 'aliran sesat menyesatkan'. Sehari kemudian,massa mengultimaltum pesantren itu harusdikosongkan dari seluruh santri sebelum jam 3 sore.Jika tidak, massa dari beberapa kecamatan terdekatakan menyerang.Di Aceh, fatwa sesat dari MPU selalu satu paketdengan kekerasan massa. Tiga bulan sebelum AhmadBarmawi divonis sesat, massa dari berbagai kampungkecamatan Plimbang, Bireuen menyerbu danmembunuh Tgk. Aiyub Syakubat serta beberapamuridnya. Lagi-lagi berbasis keputusan MPU Bireuenyang menetapkan ajaran Tgk. Aiyub menjurus sesat.Dua bulan sebelum kasus Plimbang, massa menyerang21 anggota komunitas Laduni di Aceh Barat setelahMPU setempat menetapkan Laduni sebagai aliransesat.Sebaran kasus tuduhan sesat terhadap aliranIslam berbeda dalam masyarakat Aceh menunjukangrafik menanjak tajam dalam dua tahun terakhir. Dimulaidari kasus Millata Abraham tahun 2011. Padahal jauhsebelumnya, dalam Qanun Aceh No.11 tahun 2002istilah aliran sesat sudah digunakan, namun MPU periode2002-2010 tidak mengeluarkan satu fatwa sesat pun atasorang tertentu. Pasal 20 ayat (1) Qanun ini mengaturAceh Judicial Monitoring Insititue (AJMI): Fatwa MPU MelampauiWewenang, Tuduhan Sesat Tgk. Ahmad Barmawi HarusDibatalkan. (Sumber/foto:Aceh terkini.com)ancaman pidana bagi penyebar aliran sesat dengankurungan maksimal dua tahun atau dicambuk di depanumum maksimal 12 kali.Tradisi IllegalSejauh ini persoalan tuduhan sesat dalam masyarakatAceh belum diselesaikan dengan mekanisme legalyang disediakan qanun. Sebagian besar dieksekusilangsung oleh masyarakat dengan pengusiran.Sebagian sisanya melalui mekanisme fatwa MPU.Mekanisme MPU biasanya runtutannya adalah (1)keluar fatwa sesat/menjurus sesat, (2) dieksekusimassa (pembunuhan, pembakaran, pemukulan), dan(3) disyahadatkan ulang. Mekanisme pengusiran alamasyarakat dan mekanisme fatwa ala MPU, keduanyasama-sama illegal.Beberapa kasus pengusiran orang-orangtertuduh sesat (tanpa fatwa MPU) dalam dua tahunterakhir terjadi di Ujong Pancu (Aceh Besar), Lamteuba(Aceh Besar), Guhang (Aceh Barat Daya), Babahrot(Aceh Barat Daya), dan Nisam (Aceh Utara). Adapunkasus yang disyahadatkan ulang dengan mekanismeMPU terjadi terhadap komunitas Millata Abraham(Banda Aceh), Laduni (Aceh Barat), dan Mirza Alfath(Aceh Utara). Pengusiran orang-orang tertuduh sesatoleh masyarakat dan pensyahadatan ulang oleh MPU tidakpunya dasar hukum apa pun baik hukum positif, adat,maupun syariat.MPU sebagai lembaga publik yang dibiayaidengan dana publik (Anggaran Pendapatan BelanjaAceh) melembagakan tradisi illegal. Bukan hanyakebiasaannya mensyahadatkan ulang korban tuduhansesat itu illegal, bahkan kelakukannya yang sangatberani menjatuhkan vonis sesat atas orang-orangtertentu sudah melampaui wewenang yang diberikankepada lembaga tersebut.Pakar hukum Universitas Syiah Kuala, Dr.Mawardi Islamail dalam diskusi di Koalisi NGO HAMmengatakan MPU melakukan dua kesalahan dalamfatwa sesat Ahmad Barmawi. Pertama, UUPemerintahan Aceh tahun 2006 dan qanun-qanunmeminta MPU menyerahkan fatwanya ke Pemerintah,bukan ke publik. Fatwa MPU Tidak boleh diumumkan kekoran. Fatwa itu hanyalah bahan pertimbanganPemerintah membuat kebijakan/keputusan.Sayangnya, MPU malah menyerahkanfatwanya ke Harian Serambi Indonesia pada 1 Maret2013, lima hari sebelum diserahkan ke Ahmad Barmawisendiri. Tindakan ini melanggar aturan danmenyerahkan masalah kepada massa.Kedua, terkait aliran sesat MPU hanyadibenarkan membuat fatwa atas konsep-konsep,ajaran-ajaran, pandangan-pandangan, dan MPU tidakboleh mengeluarkan vonis atas orang atau kelompokANALISIS DOKUMENTASI HAK ASASI MANUSIA20 ASASI EDISI MARET-APRIL 2013
ANALISIS DOKUMENTASI HAK ASASI MANUSIAnasionaltertentu. Maka MPU boleh mengeluarkan fatwa seperti"barangsiapa yang mengatakan shalat cukup denganniat saja maka ia sesat" atau barang siapa yangmengatakan ini dan itu...dan seterusnya.." MPU tidakberwewenang mengeluarkan fatwa orang tertentusesat. Penjatuhan keputusan atas orang per orangadalah vonis, dan vonis dalam perkara ini hanya bisadilakukan oleh Mahkmah Syar'iah. Sesuai denganPasal 19 Qanun Aceh No. 11 tahun 2002.Jika kajian hukum ini dilanjutkan, maka MPUbahkan telah melanggar Pasal 28E Ayat (1 & 2) UUDNegara RI 1945, UU No. 39/1999 tentang Hak AsasiManusia dan UU No. 12/2005 tentang PengesahanKonvensi Internasional Hak Sipil dan Politik.Pastinya tindakan MPU bertentangan denganPasal 18 Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia yangmenjamin “setiap orang berhak atas kemerdekaanberfikir, berkeyakinan dan beragama; hak ini mencakupkebebasan untuk berganti agama atau kepercayaan, dankebebasan untuk menjalankan agama ataukepercayaannya dalam kegiatan pengajaran,peribadatan, pemujaan dan ketaatan, baik sendirimaupun bersama-sama dengan orang lain, dimukaumum atau secara pribadi.”Wakil TuhanTernyata di Aceh, MPU boleh melembagakan tradisiillegal dan melakukan sesuatu melampauiwewenangnya, meskipun menimbulkan kerugian dankemudharatan besar bagi orang lain. Faktanya, sampaihari ini belum ada pihak yang mampu menghambatMPU mengeluarkan fatwa sesat atas orang tertentudan belum ada pihak yang berani melakukan gugatanhukum terhadap MPU setelah fatwa-fatwa lembaga itumengakibatkan sejumlah orang terbunuh, rumahrumahterbakar, aset-aset ekonomi korban dirusak, danhilangnya martabat dalam kehidupan sosial.Dua hari sebelum fatwa sesat atas AhmadBarmawi diputuskan, saya bersama teman-teman dariberbagai kelompok masyarakat sipil mengadakanpertemuan dengan pimpinan Dinas Syariat Islam Acehuntuk menggalang dukungan bagi pembatalan rencanafatwa tersebut. Kepala Dinas Syariat Islam, Prof.Syahrizal Abbas, memimpin langsung pertemuan itu.Juga dihadiri oleh dua guru besar IAIN Ar-Ranirylainnya.Pertemuan itu menyepakati Dinas Syariat IslamAceh akan memastikan fatwa MPU itu ditunda sampaiadanya kajian mendalam yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah atas pemikiran AhmadBarmawi. Prof. Syahrizal melakukan komitmennya,tetapi MPU tidak sedikit pun mempertimbangkan sarandari Dinas Syariat Islam ini.Situasi lebih tragis terjadi di kalanganmasyarakat sipil Aceh. Lembaga-lembaga danpengacara-pengacara yang selama ini berdedikasimemberi bantuan hukum bagi korban-korbankekerasan negara memilih tidak mau terlibat dalamagenda gugatan hukum terhadap MPU. Di matakalangan LSM pun MPU telah menjelma menjadi wakilTuhan di permukaan bumi Aceh. Harus ditakuti. Tidakbisa tersentuh hukum. Sebagian besar para aktivishukum itu meyakini, jika MPU digugat ke pengadilankarena fatwa-fatwanya maka akan menimbulkankekerasan yang meluas dalam masyarakat.Tapi benarkah MPU wakil Tuhan dengankekuasaan dan kekuatan begitu besar? Secara teologis,MPU sendiri bisa jadi melihat dirinya sebagai wakil Tuhan,atau mungkin Tuhan itu sendiri. Sebuah pandangan yangdiamini oleh pihak-pihak lainnya, bahkan oleh pihak yangmengaku concern dengan agenda perubahan sosialselama ini di Aceh.Pakar teologi Universitas Paramadina, Dr.Muhsin Labib dalam makalahnya sebagai saksi ahliteologi ketika sidang Judicial Review pasal penodaanagama di Mahkamah Konstitusi menyampaikan bahwakebenaran atau yang benar ditafsirkan sebagai realitassejati. Ia tak bermasa dan berkategori. Kebenaranontologis jelas di luar area kewenangan siapa pun.Allah berfirman, “Sesungguhnya Tuhan-muDialah yg lebih mengetahui siapa yg tersesat dari jalan-Nya dan Dia-lah yang lebih mengetahui siapa yangmendapat petunjuk.” (QS An-Nahl: 125). Secarateologis, karena “Yang Benar” adalah sifat Allah, danhak-Nya untuk menetapkan siapa yang benar dansiapa yang sesat, maka penetapan seseorang sebagaipenganut keyakinan sesat merupakan hak prerogatifAllah, bukan orang yang berbeda pandangandengannya.Mekanisme BaruDi tengah frustasi melihat ketakutan berlebihanlembaga-lembaga dan aktivis bantuan hukum terhadapMPU, tidak berarti agenda perubahan dan reformasimekanisme pemerintah dalam menangani persoalanini, dihentikan. Beberapa Ornop Aceh melihat kasusAhmad Barmawi harus dijadikan momentummendesak lahirnya mekanisme baru yang humanis.Beberapa agenda strategis terkait ini telahdibincangkan dan akan dilaksanakan dalam waktudekat, seperti (1) temu pakar hukum membedahwewenang MPU dalam vonis sesat orang tertentu, (2)meminta Dinas Syariat Islam memperjelas batasanwewenang MPU dalam menangani perkara tuduhansesat dalam masyarakat, (3) meminta Dinas SyariatIslam menempuh judicial review melalui MahkamahAgung untuk pembatalan pasal-pasal yang bisaditafsirkan oleh MPU atau dijadikan oleh MPU sebagaidasar hukum mengeluarkan fatwa-fatwa sesat atauvonis sesat, dan (4) mengajukan Peraturan Gubernurtentang mekanisme penyelesaian perkara tuduhansesat dalam masyarakat melalui Mahkamah Syar'iah,bukan MPU.Jika mekanisme baru penyelesaian tuduhansesat atas orang dan kelompok tertentu tidak segeralahir, maka MPU telah benar-benar mapan menjadiwakil Tuhan. Jumlah “Tgk. Aiyub” dipastikan meningkatdari tahun ke tahun.ASASI EDISI MARET-APRIL 201321
Page 4: Problems◮ Fixed independent varia
Page 7 and 8: ANALISIS DOKUMENTASI HAK ASASI MANU
Page 19: ANALISIS DOKUMENTASI HAK ASASI MANU
Page 23 and 24: esensiRagam, Cor ak dan Ma salah Ke

Buletin Asasi Elsam Edisi Maret-April 2013

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?