Buletin Asasi Elsam Edisi Maret-April 2013

ANALISIS DOKUMENTASI HAK ASASI MANUSIAnasionaltertentu. Maka MPU boleh mengeluarkan fatwa seperti"barangsiapa yang mengatakan shalat cukup denganniat saja maka ia sesat" atau barang siapa yangmengatakan ini dan itu...dan seterusnya.." MPU tidakberwewenang mengeluarkan fatwa orang tertentusesat. Penjatuhan keputusan atas orang per orangadalah vonis, dan vonis dalam perkara ini hanya bisadilakukan oleh Mahkmah Syar'iah. Sesuai denganPasal 19 Qanun Aceh No. 11 tahun 2002.Jika kajian hukum ini dilanjutkan, maka MPUbahkan telah melanggar Pasal 28E Ayat (1 & 2) UUDNegara RI 1945, UU No. 39/1999 tentang Hak AsasiManusia dan UU No. 12/2005 tentang PengesahanKonvensi Internasional Hak Sipil dan Politik.Pastinya tindakan MPU bertentangan denganPasal 18 Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia yangmenjamin “setiap orang berhak atas kemerdekaanberfikir, berkeyakinan dan beragama; hak ini mencakupkebebasan untuk berganti agama atau kepercayaan, dankebebasan untuk menjalankan agama ataukepercayaannya dalam kegiatan pengajaran,peribadatan, pemujaan dan ketaatan, baik sendirimaupun bersama-sama dengan orang lain, dimukaumum atau secara pribadi.”Wakil TuhanTernyata di Aceh, MPU boleh melembagakan tradisiillegal dan melakukan sesuatu melampauiwewenangnya, meskipun menimbulkan kerugian dankemudharatan besar bagi orang lain. Faktanya, sampaihari ini belum ada pihak yang mampu menghambatMPU mengeluarkan fatwa sesat atas orang tertentudan belum ada pihak yang berani melakukan gugatanhukum terhadap MPU setelah fatwa-fatwa lembaga itumengakibatkan sejumlah orang terbunuh, rumahrumahterbakar, aset-aset ekonomi korban dirusak, danhilangnya martabat dalam kehidupan sosial.Dua hari sebelum fatwa sesat atas AhmadBarmawi diputuskan, saya bersama teman-teman dariberbagai kelompok masyarakat sipil mengadakanpertemuan dengan pimpinan Dinas Syariat Islam Acehuntuk menggalang dukungan bagi pembatalan rencanafatwa tersebut. Kepala Dinas Syariat Islam, Prof.Syahrizal Abbas, memimpin langsung pertemuan itu.Juga dihadiri oleh dua guru besar IAIN Ar-Ranirylainnya.Pertemuan itu menyepakati Dinas Syariat IslamAceh akan memastikan fatwa MPU itu ditunda sampaiadanya kajian mendalam yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah atas pemikiran AhmadBarmawi. Prof. Syahrizal melakukan komitmennya,tetapi MPU tidak sedikit pun mempertimbangkan sarandari Dinas Syariat Islam ini.Situasi lebih tragis terjadi di kalanganmasyarakat sipil Aceh. Lembaga-lembaga danpengacara-pengacara yang selama ini berdedikasimemberi bantuan hukum bagi korban-korbankekerasan negara memilih tidak mau terlibat dalamagenda gugatan hukum terhadap MPU. Di matakalangan LSM pun MPU telah menjelma menjadi wakilTuhan di permukaan bumi Aceh. Harus ditakuti. Tidakbisa tersentuh hukum. Sebagian besar para aktivishukum itu meyakini, jika MPU digugat ke pengadilankarena fatwa-fatwanya maka akan menimbulkankekerasan yang meluas dalam masyarakat.Tapi benarkah MPU wakil Tuhan dengankekuasaan dan kekuatan begitu besar? Secara teologis,MPU sendiri bisa jadi melihat dirinya sebagai wakil Tuhan,atau mungkin Tuhan itu sendiri. Sebuah pandangan yangdiamini oleh pihak-pihak lainnya, bahkan oleh pihak yangmengaku concern dengan agenda perubahan sosialselama ini di Aceh.Pakar teologi Universitas Paramadina, Dr.Muhsin Labib dalam makalahnya sebagai saksi ahliteologi ketika sidang Judicial Review pasal penodaanagama di Mahkamah Konstitusi menyampaikan bahwakebenaran atau yang benar ditafsirkan sebagai realitassejati. Ia tak bermasa dan berkategori. Kebenaranontologis jelas di luar area kewenangan siapa pun.Allah berfirman, “Sesungguhnya Tuhan-muDialah yg lebih mengetahui siapa yg tersesat dari jalan-Nya dan Dia-lah yang lebih mengetahui siapa yangmendapat petunjuk.” (QS An-Nahl: 125). Secarateologis, karena “Yang Benar” adalah sifat Allah, danhak-Nya untuk menetapkan siapa yang benar dansiapa yang sesat, maka penetapan seseorang sebagaipenganut keyakinan sesat merupakan hak prerogatifAllah, bukan orang yang berbeda pandangandengannya.Mekanisme BaruDi tengah frustasi melihat ketakutan berlebihanlembaga-lembaga dan aktivis bantuan hukum terhadapMPU, tidak berarti agenda perubahan dan reformasimekanisme pemerintah dalam menangani persoalanini, dihentikan. Beberapa Ornop Aceh melihat kasusAhmad Barmawi harus dijadikan momentummendesak lahirnya mekanisme baru yang humanis.Beberapa agenda strategis terkait ini telahdibincangkan dan akan dilaksanakan dalam waktudekat, seperti (1) temu pakar hukum membedahwewenang MPU dalam vonis sesat orang tertentu, (2)meminta Dinas Syariat Islam memperjelas batasanwewenang MPU dalam menangani perkara tuduhansesat dalam masyarakat, (3) meminta Dinas SyariatIslam menempuh judicial review melalui MahkamahAgung untuk pembatalan pasal-pasal yang bisaditafsirkan oleh MPU atau dijadikan oleh MPU sebagaidasar hukum mengeluarkan fatwa-fatwa sesat atauvonis sesat, dan (4) mengajukan Peraturan Gubernurtentang mekanisme penyelesaian perkara tuduhansesat dalam masyarakat melalui Mahkamah Syar'iah,bukan MPU.Jika mekanisme baru penyelesaian tuduhansesat atas orang dan kelompok tertentu tidak segeralahir, maka MPU telah benar-benar mapan menjadiwakil Tuhan. Jumlah “Tgk. Aiyub” dipastikan meningkatdari tahun ke tahun.ASASI EDISI MARET-APRIL 201321