ES indo design.indd - La'o Hamutuk

Pembentukan KomisiPada Juni 2000, perwakilan masyarakat sipil, Gereja Katolik dan tokoh masyarakatTimor-Leste mengadakan sebuah lokakarya menyelenggarakan sebuah lokakaryauntuk membahas mekanisme keadilan transisi, dengan dukungan dari Kantor HakAsasi Manusia misi UNTAET. Salah satu agendanya adalah mengkaji kelayakanpendirian sebuah komisi pencarian kebenaran bagi Timor-Leste. Lokakarya tersebutkemudian merekomendasikan untuk mengajukan sebuah proposal kepada KongresNasional pertama CNRT (Conselho Nacional da Resistencia Timorense) pada bulanAgustus 2000, tentang pendirian sebuah komisi yang diberi mandat untuk menyelidikipelanggaran-pelanggaran di masa lalu serta memajukan rekonsiliasi.Kongres CNRT menetapkan visi rekonsiliasi sebagai berikut:Rekonsiliasi adalah sebuah proses, yang mengakui kesalahanmasa lalu termasuk penyesalan dan pemberian maaf, sebagai hasildari sebuah jalan yang tidak terpisahkan dari proses pencapaiankeadilan; rekonsiliasi adalah juga sebuah proses yang harusmelibatkan Rakyat Timor-Leste, sehingga lingkaran saling tuduhmenuduh bisadiputus. Proses ini tidak bisa dipandang hanya sebagaisebuah upaya penyelesaian konflik, atau sekedar alat politik yangbermaksud untuk menenangkan dan mengintegrasikan kembaliindividu-individu atau kelompok-kelompok dalam kontekspenerimaan mereka terhadap kemerdekaan and kedaulatanTimor-Leste, namun, yang utama, harus dilihat sebagai sebuahproses dimana kebenaran harus menjadi hasilnya.Dengan suara bulat, Kongres merekomendasikan berdirinya sebuah “Komisi untukPemukiman Kembali dan Rekonsiliasi Nasional”. Sebuah Komite Pengarah yang bertugasuntuk merancang proposal dibentuk. Anggota Komite Pengarah termasuk perwakilandari CNRT, organisasi hak asasi manusia, organisasi perempuan, pemuda, Gereja Katolik,dan Asosiasi ex-Tahanan Politik dan Narapidana Politik (Assepol), Falintil, UNTAETdan UNHCR. Tugas pertama Komite tersebut adalah melaksanakan konsultasi denganmasyarakat di seluruh Timor-Leste, demikian juga dengan para pengungsi Timor Timurdi Timor Barat, serta daerah lainnya di Indonesia. Tujuan konsultasi-konsultasi ini adalahuntuk mengumpulkan informasi untuk mendapatkan pemahaman tentang sikap danpandangan rakyat Timor-Leste terhadap hal-hal yang menyangkut rekonsiliasi.Seusai Kongres tersebut, misi UNTAET diminta bantuannya. Sérgio Vieira de Mello,Administrator Transisi, menugaskan Seksi Hak Asasi Manusia dari misi UNTAETuntuk berperan atas nama PBB dalam mendukung Komite Pengarah.Komite Pengarah lalu mengadakan konsultasi lebih lanjut dengan komunitaskomunitasdi seluruh Timor-Leste dari September 2000 sampai Januari 2001. Komiteini mengunjungi 13 distrik, mengadakan pertemuan publik di tingkat distrik, subdistrik,dan desa. Mereka juga berkonsultasi dengan partai-partai politik, ahli-ahlihukum dan kelompok-kelompok hak asasi manusia dan organisasi korban pelanggaranhak asasi manusia. Mereka mendapatkan dukungan komunitas yang luar biasa bagisebuah komisi kebenaran dan rekonsiliasi.20