ES indo design.indd - La'o Hamutuk

Dua saudara kami dibunuh dalam kekerasan itu. Pembunuhnyabelum kembali dari Atambua. Waktu istri saya mengandung anakkami yang pertama, saya dipenjarakan di Timor Barat dari tahun1997 sampai tahun 1999 karena saya terlibat gerakan klandestin.Saya dipukul berkali-kali dan tubuh saya dilempar ke laut. Sampaisekarang mata saya masih kabur dan saya tidak bisa melihat denganjelas. Pada tahun 1999 rumah kami juga dibakar dan barangbarangkami dihancurkan. 22Korban, SuaiRegulasi 2001/10 jelas melarang proses PRK menangani orang-orang yang palingbertanggung jawab atas terjadinya kejahatan berat. Komisi sering menemukanpandangan bahwa orang-orang ini bisa menghindari hukum dan mereka tetap bebasdan tidak menyesal. Rasa ketidakadilan ini dinyatakan secara berbeda-beda dalamsetiap pertemuan PRK. Pengadilan Ad Hoc Hak Asasi Manusia di Jakarta belummenampakkan hasilnya dan Proses Kejahatan Berat tidak bisa menjangkau sebagianbesar pelaku tindak kejahatan berat, yang berada di Timor Barat atau di wilayah lain diIndonesia. Lebih jauh, karena keterbatasan sumber daya, Unit Kejahatan Berat masihharus menyelidiki sejumlah orang yang disangka telah melakukan kejahatan beratdalam masyarakat, meskipun mereka telah kembali ke Timor-Leste. Dalam beberapakasus, para pelaku tidak kembali ke desa mereka sendiri tetapi tinggal di Dili. Anggotaanggotamasyarakat sering mengungkapkan frustrasi dan kemarahan karena merekabelum juga dimintai pertanggungjawaban atas tindakan mereka.Bahkan di dalam golongan pelaku yang bisa ditangani melalui proses PRK, beberapapelaku yang ditengarai melakukan “kejahatan kurang berat” atau tindak pelanggaranlain memilih tidak ambil bagian dalam pertemuan PRK di desa mereka. Proses yangsifatnya sukarela berarti bahwa kalau pelaku memilih tidak memberikan pernyataan,mereka tidak bisa dipaksa. Meskipun menurut teorinya mereka masih bisa ditangkapdan diadili, kemungkinan hal ini terjadi sangat kecil karena sistem peradilan formalmengalami kelebihan beban kasus-kasus baru.Akibat dari perlakuan yang tidak sama ini masyarakat menghargai pelaku yang maumengakui dan bertanggung jawab atas perbuatan mereka, tetapi mereka jelas tidakpuas dengan kekebalan hukum para pelaku kejahatan berat yang, karena alasan apapun, berada di luar jangkauan sistem peradilan formal.KesimpulanProgram PRK dirancang untuk memenuhi kebutuhan mempersatukan komunitaskomunitasyang terpecah akibat konflik politik. Karena program seperti ini belumpernah ada sebelumnya, kemungkinan keberhasilannya masih belum dapat dipastikanketika Regulasi dikeluarkan.Dalam pelaksanaan program muncul tantangan-tantangan logistik, administratif,pendidikan, politik, dan hukum. Tantangan-tantangan ini dihadapi sejak menjangkaudesa-desa yang paling terpencil di negeri ini, menjalin hubungan kerja denganKejaksaan Agung dan pengadilan, menggalang dukungan dari para pemimpin lokal28