HAM - Elsam

Laporan Situasi Hak Asasi Manusia di IndonesiaLembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)akan diterapkan secara khusus.Pemerintah Indonesia mempunyai kewajiban untuk secara bertahap menghapuskan hukumanmati. Kewajiban ini merupakan implikasi dari komitmen pemerintah melakukan ratifikasiKovenan Internasional Hak Sipil-Politik pada tahun 2005. 23 Pasal 2 Kovenan Hak Sipil-Politik inijelas menyatakan bahwa setiap negara pihak dari Kovenan ini berjanji untuk menghormati danmenjamin hak-hak yang diakui dalam Kovenan, dan berjanji melakukan langkah-langkah yangdiperlukan sesuai dengan proses konstitusinya dan dengan ketentuan-ketentuan dalam Kovenanini untuk menetapkan ketentuan perundang-undangan atau kebijakan lain yang diperlukan untukmemberlakukan hak-hak yang diakui dalam Kovenan tersebut. Pasal 6 Kovenan menyebut, dinegara-negara yang belum menghapuskan hukuman mati, putusan hukuman mati hanya dapatdijatuhkan terhadap beberapa kejahatan yang paling serius sesuai dengan hukum yang berlakupada saat dilakukannya kejahatan tersebut dan tidak bertentangan dengan ketentuan Kovenanserta Konvensi tentang Pencegahan dan Hukum Kejahatan Genosida. 24 Setiap orang yang telahdijatuhi hukuman mati berhak untuk memohon pengampunan atau penggantian hukuman.Amnesti, pengampunan, atau penggantian hukuman dapat diberikan dalam semua kasus. 25Peme rintah Indonesia sebagai negara pihak dalam Kovenan Hak Sipil-Politik sudah seharusnyamelakukan langkah-langkah demi menghapus hukuman mati.Keinginan Indonesia untuk menghapus hukuman mati juga disampaikan Menteri Luar NegeriMarty Natalegawa pada 2012 lalu. Pandangan Marty cenderung sejalan dengan pendekatan HAMdan kecenderungan global tentang penghapusan hukuman mati. Pertama, sudah140 negaraanggota PBB menandatangani moratorium penghapusan hukuman mati. Ada 97 negara dari140 negara anggota PBB telah menghapuskan hukuman mati. Negara-negara yang lain masihmelakukan hukuman mati namun dengan pelbagai pertimbangan, di antaranya mengelompokkanterdakwa hukuman mati dalam kategori jenis kejahatan khusus. Kedua, terdapat peningkatanyang tajam dari kebijakan negara-negara di dunia untuk menghapus hukuman mati karena tidaksesuai dengan HAM. Sebagai bagian dari masyarakat internasional, sudah seharusnya Indonesiasegera mengambil kebijakan itu. Menurut Marty, masyarakat Indonesia sudah paham ataskonsekuensi pemahaman penegakan HAM yang mengharuskan penghapusan hukuman mati,dan penghapusan hukuman mati yang akan ditempuh pemerintah Indonesia telah sesuai denganarus perkembangan zaman yang mengedepankan nilai-nilai humanis. 26RUU KUHP tentang Kejahatan.23 Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan the International Covenant on Civil and Political Rights.24 Pasal 6 ayat (2) ICCPR.25 Pasal 6 ayat (4) ICCPR.26 Dalam Konferensi pers rapat paripurna tingkat Menteri di Kemenkopolhukam tahun lalu. Merdeka.com., “MenluMarty: Tren masyarakat internasional hapus hukuman mati”, 16 Oktober 2012. Sumber: http://www.merdeka.com/peristiwa/menlu-marty-tren-masyarakat-internasional-hapus-hukuman-mati.html/ 27 /