HAM - Elsam

Laporan Situasi Hak Asasi Manusia di IndonesiaLembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)2. Lebih aktif mengawasi kerja eksekutif agar negara (pemerintah daerah) benar-benar hadirdalam pemenuhan dan perlindungan HAM, terutama hak atas hidup layak serta kebebasanberagama dan berkeyakinan yang saat ini menjadi sorotan di sejumlah daerah.III. Kepada Lembaga Yudikatif maupun lembaga negara lainnya yangberhubungan (Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial)Kepada Mahkamah Agung, rekomendasi kami:1. Agar mampu menghadirkan keadilan lewat putusan hakim yang imparsial dan mempunyaiperspektif HAM terhadap para pelaku tindak kekerasan dan pelanggar HAM, terutama dalamkasus kekerasan yang mengancam hak hidup, hak atas rasa aman, bebas dari penyiksaan,hingga bebas untuk beragama dan berkeyakinan.2. Secara khusus juga perlu menggalakkan pendidikan dan informasi seputar kejahatanpenyiksaan bagi aparat penegak hukum, terutama para hakim, agar memperoleh perspektifyang memadai tentang kejahatan tersebut (tidak mewajarkan).Sementara kepada Komisi Yudisial, rekomendasi kami:1. Agar lebih aktif dalam memberikan pengawasan dan menindak hakim yang tidak berusahamenegakkan HAM, termasuk dalam menangani kasus tindak kekerasan yang dilakukan olehkelompok intoleran terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan dari warga negara.IV. Kepada Lembaga Negara Lainnya (Komnas HAM dan LPSK)Kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), kami merekomendasikan agar:1. Agar segera memperbaiki wibawa dan kinerjanya yang kini cenderung merosot akibat kemelutinternal yang dialaminya. Kalau tidak, demisionerkan semua komisioner periode tahun 2012-2017 dan melakukan pemilihan ulang (komisioner).2. Agar tetap memberi prioritas perhatian kepada kasus kekerasan negara dan kelompokintoleran, pelanggaran HAM masa lalu, dan sengketa lahan.3. Terus memberikan dukungan kepada korban pelanggaran HAM, khususnya berhubungandengan upaya pemulihan bagi korban pelanggaran HAM berat, dan segera menyelesaikansejumlah hambatan yang terjadi.4. Mendesak pemerintah supaya meratifikasi OPCAT dan (pemerintah bersama DPR) menyusunUU Anti-PenyiksaanSementara kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), kami merekomendasikanagar:/ 39 /