HAM - Elsam

Laporan Situasi Hak Asasi Manusia di IndonesiaLembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)hukuman mati bagi produsen dan pengedar narkotika secara terorganisir, MK menolak mengabulkanpemohonan. MK menyatakan hukuman mati bagi para produsen dan pengedar narkotikatidak bertentangan dengan hak untuk hidup yang dijamin oleh UUD 1945, karena konstitusiIndonesia tidak menganut azas kemutlakan HAM. MK menyatakan Indonesia tidak melanggarperjanjian internasional apa pun, termasuk Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik yangmenganjurkan penghapusan hukuman mati, dengan mendasarkan pada argumen bahwa pasal6 ayat (2) Kovenan tersebut membolehkan masih diberlakukannya hukuman mati bagi negarapeserta, khususnya untuk kejahatan yang paling serius. Alasan lainnya, Indonesia memilikikewajiban untuk mematuhi konvensi internasional tentang narkotika dan psikotropika yangjuga telah diratifikasi dalam bentuk UU Narkotika, di mana konvensi tersebut mengamanatkankepada negara pesertanya agar memaksimalkan penegakan hukum secara efektif terhadap pelakukejahatan narkotika untuk mencegah serta memberantas kejahatan-kejahatan narkotika yangdinilai sebagai kejahatan sangat serius, terlebih lagi yang melibatkan jaringan internasional. MKmenegaskan bahwa penerapan pidana mati dalam UU Narkotika bukan saja tidak bertentanganUUD 1945, tetapi justru dibenarkan oleh konvensi internasional.Terhadap pasal 365 ayat (4), MK dalam pertimbangannya menyatakan bahwa tindak pidanapencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian sudah termasuk kejahatan yangserius. Sehingga sanksi pidana yang tercantum dalam pasal dimaksud telah sesuai. Namun MKmenyatakan ancaman pidana berupa hukuman mati merupakan alternatif karena ancaman pidanamati terhadap kejahatan pencurian dengan kekerasan tersebut bukan merupakan satu-satunyaancaman pidana. Namun hanya sebagai salah satu dari dua alternatif lainnya, yaitu ancamanpidana seumur hidup dan/atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. 33 Dengan putusanini, MK kembali memberikan penilaian mengenai apa yang dimaksud dari kejahatan serius, yangtentunya masih dapat diperdebatkan.Sementara terhadap pengujian UU/PNPS tahun 1964 tentang tata cara pelaksanaan hukumanmati, MK juga menolak. 34 Pemohon menganggap pelaksanaan eksekusi pidana mati dengancara ditembak mati seperti yang selama ini diterapkan di Indonesia tidak manusiawi dan telahmelanggar hak konstitutional untuk tidak disiksa. MK menyatakan menolak permohonan danmenetapkan cara eksekusi terpidana mati dengan ditembak seperti yang sekarang ini berlaku. 35Dari berbagai pertimbangan tentang hukuman mati ini, terlihat para hakim MK masih setujuhukuman mati. Sementara salah satu mantan hakim MK, Laica Marzuki, justru menyatakan33 Merdeka.com., “MK Pertahankan Pasal Hukuman Mati dalam KUHP”. Sumber: http://www.merdeka.com/peristiwa/mk-pertahankan-pasal-hukuman-mati-dalam-kuhp.html34 Permohonan diajukan oleh tiga terpidana mati pelaku bom Bali I yaitu Amrozi, Ali Ghufron alias Mukhlas danAbdul Azis alias Imam Samudra.35 Indosiar.com., “MK Putuskan Cara Hukuman Mati”, Sumber: http://www.indosiar.com/fokus/mk-putuskancara-hukuman-mati_76305.html/ 29 /