Bisnis Surabaya edisi 290

More documents

Recommendations

Info

EDISI 290/TAHUN 06, 12 - 18 DESEMBER 2016 14 Surabaya Direktori : Paket Berlangganan Perluas pasar bisnis anda disini Rp. 25.000/ Bulan Rp. 130.000/ 6 Bulan Rp. 65.000/ 3 Bulan Rp. 275.000/ 1 Tahun Hubungi : (031)5668432 e-mail : editor_bisnis@yahoo.com / Contact Person : Hanni : 081259118251 Ingin Usaha Anda Tayang ? di Surabaya TV CELLULER Kelurahan Sambikerep Jl. Sambikerep, Surabaya INSTANSI Satpol PP Kota Surabaya Surabaya 2 .Jl. Jaksa Agung Suprapto no Perpustakaan )BI (Bank Indonesia Jl. Raya Darmo, Surabaya ESDM Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Surabaya ,123 .Jl. Tidar no Kelurahan Pakis Jl. Bintang Diponggo RR House of Flower 60 .Jl. Kutai no Humas Pemkot Surabaya Jl. Jimerto, Surabaya Pratama cell 110 jl. Kaliasin Surabaya KULINER Bank Indonesia ,105.Jl. Pahlawan no Surabaya Timur UNIVERSITAS Rektor Universitas Widya Kartika 1-Jl. Sutorejo Prima Utara II TRANSPORTASI
EDISI 290/TAHUN 06, 12 - 18 DESEMBER 2016 Surabaya Direktori 15 KURSUS HOTEL UNIVERSITAS DPRD PROVINSI JAWA TIMUR Jl. Indrapura No. 1 Surabaya Publik Hearing Revisi Raperda RZWP3K LIBATKAN MASUKAN 22 KABUPATEN/KOTA PESISIR SE-JATIM Mengacu kepada UU No 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah di mana isinya mengatur tentang perubahan kewenangan Provinsi terhadap pengelolaan wilayah laut yang dihitung mulai dari jarak 0 hingga 12 mil dari garis pantai, maka secara otomatis Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Baperda) DPRD Jatim penting untuk segera melakukan pembahasan terkait revisi Perda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K). Perda No.6 tahun 2012-2032 tentang Pengelolaan dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Jatim tahun 2012 yang isinya memuat kewenangan pemerintah provinsi dihitung dengan batas jarak 7 mil – 12 mil. Pentingnya pembahasan Raperda ini DPRD Provinsi Jawa Timur menggelar Public Hearing (Dengar Pendapat Publik) Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K). DPRD Jawa Timur pun mengundang seluruh DPRD, Dinas Perikanan dan Bappeda dari dari 22 kabupaten/ kota yang memiliki garis pantai dalam public hearing di ruang paripurna(5/12) Publik Hearing merupakan bagian dari tugas pokok dan fungsi yang dilakukan oleh para wakil rakyat untuk menampung berbagai pendapat dan masukan terkait aplikasi kebijakan. Serta bertujuan untuk mengetahui apa dan bagaimana sebenarnya tingkat pemahaman, respon, dan ekspektasi publik terhadap suatu kebijakan yang berlaku selama ini, serta yang direncanakan di masa mendatang. Diharapkan dengan adanya public hearing akan diperoleh masukan dari berbagai kalangan masyarakat yang berasal dari 22 kabupaten/kota yang ada di propinsi Jatim agar raperda tersebut dapat terimplementasi dengan baik dan penyelenggaraan aturan dan kewenangan pemprof menjadi lebih baik. Dalam Public Hearing tersebut, selain apresiasi dan masukan-masukan penting juga disampaikan kritikan-kritikan terkait pelaksanaan Public Hearing yang dirasakan masih kurang optimal. “ Ya memang kalau mengacu pada UU No 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan pemerintah Provins Jatim kan berubah, tidak lagi dihitung dari jarak mulai 7 mil – 12 mil. Tetapi sekarang berubah menjadi 0 sampai 12 mil. Makanya, payung hukum yang nanti akan dipakai yakni Perdanya juga harus ikut menyesuaikan, tidak lagi mengacu kepada Perda No.6 tahun 2012-2032 tentang Pengelolaan dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZ- WP3K) Jatim tahun 2012 “ ujar H. Achmad Heri, Ketua Baperda DPRD Provinsi Jatim dari Fraksi Nasdem-Hanura dari Dapil Jatim VIII . Sesuai Pasal 14 ayat (1) dalam amanat Undang-Undang No.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tentang batas kewenangan zonasi wilayah laut. Kewenangan pemerintah provinsi Jatim dalam kaitannya dengan pengelolaan wilayah laut ini di luar Minyak dan Gas Bumi. Tetapi aspek aspek lainnya sangat luas 3 seperti program pemberdayaan masyarakat pulau-pulau kecil, pengelolaan penangkapan ikan maupun penerbitan Ijin Usaha(SIUP) Pengelolaan budidaya ikan yang usahanya lintas daerah dalam satu provinsi, penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan dan lain sebagainya. “Banyaknya cakupan materi dan aspek yang harus dibahas dan kewenangan yang diatur dalam revisi Perda ini, maka persiapan pembahasannya membutuhkan waktu hingga 2 tahun. Dan sekarang memasuki tahapan public hearing. Jadi kami berharap kegiatan ini menjadi media efektif dalam memperoleh masukan yang bermanfaat bagi kelanjutan pembahasan revisi Perda serta kepentingan strategis bagi kepentingan Jatim ke depan,” tambahnya. Meskipun terjadi pengalihan kewenangan dari kabupaten/ kota ke pemerintah provinsi secara penuh. Tetapi pola sharing profit pengelolaan sumber daya wilayah laut yang penentuannya dihitung berdasarkan hasil kelautan yang berada dalam batas wilayah 4 mil, masih diberlakukan. Karena meskipun fungsi dan tugas utama pemerintah provinsi adalah melakukan pengawasan dan pengendalian wilayah laut 0-12 mil dari bibir pantai. Tetapi dalam tahapan pelaksanaan nantinya, provinsi bisa menugaskan kabupaten/kota yang ditetapkan melalui Pergub.(*) A.988
Page 1 and 2: Terbit Setiap Senin, ECERAN Rp 2.50
Page 3 and 4: EDISI 290/TAHUN 06, 12 - 18 DESEMBE
Page 7 and 8: Dalam rangka Hari AIDS se-Dunia ata
Page 13: EDISI 290/TAHUN 06, 12 - 18 DESEMBE

Bisnis Surabaya edisi 290

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?