Bisnis Surabaya edisi 290

More documents

Recommendations

Info

4 Opini EDISI 290/TAHUN 06, 12 - 18 DESEMBER 2016 TABLOID Kolom Amak Syariffudin Bukan Desain, tapi Dikalahkan Impor Gelapnya KALAU diumpamakan pakaian, untuk memakai atau melepasnya cuma dua cara: dilorot lewat bawah atau ditarik lewat atas, turun atau naik. Nampaknya begitu pula nasib usaha atau industri tekstil dan fashion yang produknya sudah mendunia. Menurut catatan Badan Pusat Statistik (BPS), ekspor produk pakaian yang bukan rajutan dalam bulan Januari hingga Oktober 2016 mencapai US$ 3,196 miliar. Angka itu turun 2,88 persen dibandingkan dengan jangka waktu yang sama tahun 2015. Penurunan kinerja ekspor itu dipicu melemahnya pasar Amerika Serikat dan Eropa sebesar 8-9 persen. “Permintaan masih rendah. Ada kekacauan di negara-negara Timur Tengah.” begitu menurut ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Ade Sudrajat. Alasannya, warga di negara-negara itu lebih menggunakan dananya untuk biaya mengungsi dari pada membeli pakaian. Masih bersukur, bahwa ekspor tekstil kita masih ditopang Amerika Serikat 36 persen, Eropa 13 persen dan sisanya oleh negara-negara Asia-Afrika. Selain melemahnya pasar, ternyata membanjirnya impor pakaian dari luar negeri yang menekan industri produk tekstil. Selain melemahnya pasar, produk tekstil dan fashion kita juga ditekan oleh membanjirnya impor pakaian Oleh : Adig Suwandi Pemerhati Sosial-Ekonomi Proteksi Pertanian HANYA sehari setelah para pemimpin forum Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) bertekad mempertahankan proses yang sudah berjalan menuju keterbukaan pasar guna menggairahkan perdagangan dan investasi, menentang proteksionisme sekaligus tekad mewujudkan pasar bebas berkeadilan, Presiden Amerika Serikat terpilih Donald Trump mengumumkan rencana pembatalan keikutsertaan negaranya dalam perjanjian perdagangan bebas lintas Pasifik (Trans-Pacific Partnership/TPP). Sebelumnya Trump menegaskan tidak akan meneruskan perjanjian dagang TPP, meski pada 2015 kesepakatan tersebut ditandatangani 12 negara, termasuk AS. Lagi-lagi Trump menegaskan agenda pemerintahannya adalah mengutamakan kepentingan Amerika. Sejumlah pernyataan Trump selama masa kampanye terkait kebijakan ekonomi berfokus pada proteksionisme dan peninjauan kembali semua kesepakatan multilateral dengan negara-negara kuat dunia dianggap membuncahkan kepanikan kolosal. Banyak pihak mempersepsikan peryataan tadi bakal menimbulkan ketidakpastian dan menyeret dunia ke arah stagnasi berkepanjangan berimbas krisis. Trump diyakini bakal menambah berat ketidakpastian arah ekonomi dunia menghadapi efek negatif Brexit pada Juni 2016 lalu. Kebijakan proteksionis sebagai antitesis liberalisasi perdagangan pada mulanya dimotori negara-negara industri maju, termasuk Amerika Serika sendiri, guna memperluas akses pasar barang dan jasa ke seluruh penjuru jagad raya. Bermodalkan keyakinan bahwa produk dihasilkan berkualitas prima dan harga jauh lebih murah, doktrin pasar bebas diintroduksikan dalam konteks kemaslahatan umat manusia. Kesejahteraan bersama di planet bumi terbingkai dalam persaingan sempurna dengan asumsi hanya negara atau korporasi bermampuan menghasilkan produk berbiaya paling rendah keluar sebagai jawara. Eksodus asal imigran dari berbagai negara yang umumnya bersedia menerima upah lebih murah ke negara-negara industri maju tampaknya kurang diperhitungkan secara cermat. Tidak mengherankan bila di kemudian hari pekerja imigran tersebut menjadi kompetitor warga setempat. Kekhawatiran orang-orang tua Inggris yang kemudian memilih agar Inggris Raya keluar dari persekutuan Uni Eropa dan pekerja pabrik tidak berpendidikan universitas di beberapa negara bagian dalam memilih Trump menggambarkan secara jelas desakan arus balik gelombang proteksionisme. Posisi Pertanian Fakta empirik menunjukkan, daya saing sebuah produk sebagaimana tercermin dalam capaian produktivitas dan efisiensi tidak selamanya mampu menggedor pintu masuk negara-negara tujuan ekspor meski semakin sedikit negara membentengi diri dengan benteng proteksi kuat-kuat melalui hambatan masuk (barrier to entry) berupa tarif dan non-tarif. Konsekuensi logis pemaksaan doktrin liberalisasi tak dapat dihindari. Banyak industri di sejumlah negara pakaian (terutama impor ilegal), meskipun beruntung pemerintah sudah menerapkan kebijakan anti-dumping di sektor hulu. Meski demikian, Ade Sudrajat masih berharap. Katanya: “Pemerintah harus giat memberantas impor tekstil ilegal. Barang impor perlu diawasi. Kadang ada praktik curang yang memasukkan impor ilegal.” Sedangkan menurut catatan Badan Pusat Statistik (BPS), produksi tekstil dan pakaian kita senderung menurun. Pada semester pertama 2016, anjlok 4,22 persen (hitungan month to month). Juli turun 1,25 persen, tapi ada kenaikan sedikit 0,18 persen pada Agustus. Tetapi September anjlok lagi 1,88 persen, naik tipis 1,52 persen hingga semester pertama tahun ini. Gejolak naik-turun ekpsor tekstil dan pakaian itu tidak hanya soal impor gelap bahan tekstil saja, namun menurut API, akibat demo buruh dan kenaikan upah yang katanya terlalu tinggi. Tekanan utama yang terjadi di ring pertama Jabodetabek dan Jatim. Banyak pabrik tekstil di ring I Jatim (Surabaya, Gresik, Sidoarjo, Mojokerto, Pasuruan) minta penangguhan upah minimum kabupaten/kota ring kedua dan ketiga. Kondisi perindustrian tekstil dan fashion seperti itu menarik perhatian Presiden Jokowi. Dalam rapat terbatas (kabinet) bertopik Tata Niaga Tekstil dan Produk Tekstil (6/12) menginstruksikan penyelamatan industri tekstil dan produk tekstil (TPT). “Saya minta kementerian terkait untuk melakukan langkah terobosan dalam mengatasi permasalahan yang ada di industri TPT kita.” katanya. Dia kaitkan dengan kebijakan penurunan harga gas untuk keperluan industri TPT segera dilaksanakan, karena harga gas memiliki kontribusi signifikan di sisi hulu industri TPT. Menurut Presiden, di pasar global kita masih kalah dengan Vietnam terutama di pasar Amerika Serikat dan Eropa. Sementara Indonesia mengenakan tarif (ekspor) 5 - 20 persen, sedangkan di Vietnam nol persen. Karenanya dia minta ada terobosan dalam negosiasi perdagangan dengan negara-negara tujuan ekspor, termasuk keterlibatan kita dalam perdagangan di beberapa kawasan. Presiden minta jajaran Badan Keamanan Laut (Bakamla), Kementerian-kementerian Perdagangan dan Perindustrian serta Ditjen Bea Cukai untuk memperkuat sinerginya demi mengatasi penyelundupan dan importasi ilegal TPT. Sebab, dia mencatat TPT Indonesia mengalami penurunan ekspor Januari-Oktober 2016 sebesar 4,3 persen dibanding periode sama tahun 2015. “Dari 2,13 persen tahun 2001 menjadi 1,56 persen di tahun 2015, maka kita kalah dibanding Vietnam ddn Bangladesh yang masin-masing menguasai 3,62 persen dan 4,05 persen pangsa pasar TPT dunia.” ujar Jokowi. Nampaknya seperti memakai atau melepas pakaian, yakni dinaikkan atau dipelorot, begitu pula angka ekspor TPT. Selain upaya memasarkannya secara global, juga aturan-aturan dari unsur pemerintah maupun aturan dan kondisi di lokasi industri bersangkutan, sangat menentukan keberadaan badan usaha maupun produk serta pemasarannya. Tentang tekanan tekstil/fashion impor gelap, apa yang diinstruksikan oleh Presiden itu yang menentukan. Badanbadan atau instansi tersebut benar-benar melaksanakan tugas sesuai instruksi kepala negara dan tidak tergoda oleh orang-orang yang berusaha memberi duit pungli, baik di gerbang-gerbang pelabuhan besar atau kecil, maupun di tengah laut. Masyarakat sendiri berperan besar untuk memajukan industri TPT dengan lebih banyak meminati produk TPT dari dalam negeri sendiri. Dengan begitu, kemunduran volume ekspornya menurun, namun terbantu oleh majunya pemasaran di dalam negeri. Perkara ketika mengenakan/melepas pakaian naik atau dipelorotkan, masih tetap begitu kita lakukan… berkembang rontok dan berhenti operasi. Pertanian berada pada garda terdepan tumbal liberalisasi perdagangan. Sayangnya desain liberalisasi dihembus-hembuskan untuk negara-negara berkembang yang tengah melakukan serangkaian penyesuaian struktural berbentuk kebijakan ekonomi terbuka dengan ekspektasi mampu berperan optimal di kancah perdagangan dunia tadi tidak berlaku mutlak bagi penganjurnya. Terbukti atas nama kepentingan nasional berupa keinginan berlebihan melindungi pelaku ekonomi dan industri domestik dari serbuan poduk impor, beberapa produk berdaya saing lemah diproteksi secara ketat. Untuk produk pertanian primer, proteksi berlebihan berkedok bio-security diterapkan. Akibatnya, sangat tidak mudah bagi produk negara-negara berkembang masuk meski unggul. Berbagai persyaratan ditentukan, mulai dari apakah budidaya dilakukan dengan tidak membabat hutan tropis dan tetap memperhatikan asas pembangunan berkelanjutan (sustainable development), apakah agro-inputs digunakan tidak mendegradasi kualitas lingkungan dan membahayakan kesehatan manusia, pengolahan sesuai standar keamanan pangan, sampai kemasan harus menggunakan bahan-bahan dapat didaur ulang. Bagi Indonesia, ketidaksiapan pertanian menghadapi perubahan lingkungan strategik sejalan begitu intensiifnya desakan untuk meliberalisasikan ekonomi semakin sempurna setelah terinventarisasi sejumlah masalah kronis. Pertanian tersandera dilema struktural seperti minimnya luasan lahan dikuasai, kelambanan adopsi teknologi terkini, dan penguasaan perusahaan multinasional atas penyediaan benih unggul berproduktivitas tinggi bisa menjadi bahaya laten berdampak sistemik berupa kekalahan telak petani tradisional. Ketidakmapanan instrumen kelembagaan petani, pranata pengendali perilaku negara, dan ketidakberdayaan sosial menghadapi gempuran perubahan, bisa membuat petani kecewa. Sangat berbahaya bila kekecewaan tersebut dikonstruksikan ke dalam bentuk konversi lahan penghasil pangan ke arah komoditas lain dinilai paling profitable atau bahkan non-pertanian. Implikasi Kebijakan Bila jadi diterapkan, rencana kebijakan Trump untuk kembali merenovasi benteng proteksi ekonomi domestiknya tentu akan menguncang dunia dan menimbulkan prahara bagi negara mitra dagang utama Amerika Serikat sendiri. Secara selintas, kebijakan proteksionis terlihat arif untuk memberikan ruang gerak lebih luas kepada industri dan pelaku ekonomi domesik dari serbuan produk impor tidak jelas. Proteksi tersebut dipastikan bakal membuat arus masuk produk ekspor sejumlah negara ke sana tersendat dan bermuara harga lebih mahal sehingga produk lokal bisa menjadi opsi konsumen. Dahsyatnya kekuatan ekonomi Amerika Serikat dipastikan memantik proteksinonisme berimplikasi sangat luas. Bagi Indonesia, tidak ada cara lain kecuali memperkuat daya tahan dan daya saing produk ekspor, selain domain mengembangkan pasar non-konvensional di luar negara tujuan ketimbang terus meratapi dan menghujat kemenangan Trump. Sedangkan untuk produk dengan capaian produksi belum mencukupi seluruh kebutuhan sehingga sebagian harus diimpor, sangatlah diperlukan inovasi dan daya juang pantang menyerah dari para pelaku ekonominya agar sejumlah ketinggalan dapat dikejar guna mengakselerasi peningkatan produksi menuju swasembada. Negara terumua harus memastikan hadir untuk membantu pelaku ekonomi menghadapi berbagai kemungkinan pasca 20 Januari 2017 nanti melalui berbagai kebijakan dan fasilitasi mengedukasi. Pemimpin umum Nyoman Sudapet Pemimpin Redaksi/ Penanggung Jawab Bambang Wiliarto Redaktur Pelaksana/Korlip Samudera Ghozuwan Redaktur Antonius Andhika Wartawan Senior HM Taufiq Anggota Redaksi Antonius Andhika, Lely Yuana, Romadhona, Samudera, Yenny Noer R Gresik Samudera Ghozuwan Mojokerto Nyoto Eko Sudarmanto, Kartiwi, Machradji Machfud Malang & Batu Erno Lamongan Samudra Blitar Khoirul Abadi Tuban Imam Suroso Madiun Ajun Ally Ngawi & Magetan Eko Setiyowati Probolinggo Yusron Fuadi Fotografer Romadhona Yulian BW Marketing Noor NH Desain Grafis M. Hadi Widjaja Alamat Redaksi/Iklan/Sirkulasi - Raya Darmo Permai III A5-A8 Surabaya Telp. 031-7317457 Fax. 031-7315994 - Permata Darmo Bintoro 22 -23 Jalan Ketampon Surabaya Telp. 031 5668432, 5633456. Fax. 031 5675240. Email editor_bisnis@yahoo.co.id Penerbit : PT Bisnis Surabaya Pos Rekening Bank Jatim 075-1004-753 a/n PT Tarukan Media Dharma Pencetak : PT Percetakan Bali Post Jl. Kebo Iwa 63A Denpasar Barat Perwakilan : Jalan Kepundung 67 A, Telp. 0361 225764, 225765. Fax. 0361 227418 Denpasar, Jalan Palmerah Barat 21 F, Telp. 021 5357602. Fax. 021 5357605 Jakarta. Iklan Peluang Emas Tarif Iklan Mini/Baris : Rp 11.000 (30 Karakter) minimum 2 baris, maksimum 10 baris (bayar dimuka), Iklan Display Full Colour : Rp 15.000/mmk Advertorial Colour : Rp 10.000/mmk Iklan Keluarga/Sosial : Rp 5.000/ mmk Informasi dan Pemasangan Iklan Hubungi : 031 5668432/5633456, Fax. 031 5675240 “ Jika pers merugikan, jangan main hakim sendiri, gunakan hak jawab atau adukan ke Dewan Pers” ( Pesan ini disampaikan Bisnis Surabaya dan Dewan Pers ) Gedung Dewan Pers, Lantai 7-8, Jl. Kebon Sirih 34, Jakarta 10110 Tel. (021) 3521488, 3504874, 3504874 - 75, Fax (021) 3452030, E-mail : dewanpers@cbn.net.id Twitter : @dewanpers Website : www.dewanpers.or.id / www.presscouncil.or.id WARTAWAN BISNIS SURABAYA SELALU MEMBAWA TANDA PENGENAL , DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA/ MEMINTA APAPUN DARI NARASUMBER
EDISI 290/TAHUN 06, 12 - 18 DESEMBER 2016 PERGERAKAN KURS TRANSAKSI BANK INDONESIA SEPEKAN Bank 5 TANGGAL AUD EUR HKD JPY SGD USD Sumber : BI(ton) Bank Indonesia Jawa Timur memprediksi pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur akan mencapai 5,7 persen di akhir tahun 2016. Hal ini dikarenakan inflasi mampu terjaga dengan baik. “BI Jatim yang masuk bagian TPID terus berupaya menekan disparitas harga. Termasuk mencegah terkereknya harga komoditi terlalu tinggi yang jelas memicu inflasi. Kami juga berhasil memotong rantai distribusi untuk menekan harga,” terang Kepala Bank Indonesia Jawa Timur Benny Siswanto dalam pertemuan tahunan BI Jatim di Surabaya, Selasa (6/12). Dikatakan Benny, BI Jawa Timur juga berperan secara aktif dalam TPID untuk mengendalikan inflasi dengan berkoordinasi dengan 38 TPID kab/kota dan TPID Provinsi Jatim. “Inovasi terus dilakukan oleh TPID Jatim, hal ini terbukti dengan dikukuhkannya TPID Jatim sebagai TPID terinovatif dengan program kerja unggulan berupa implementasi kerja sama antardaerah, berbagai kegiatan operasi pasar bahan makanan pokok dan bantuan ongkos angkut. Selain itu, TPID Jatim juga menjadi rujukan sejumlah provinsi lain,” jelasnya. Pertumbuhan industri kreatif, usaha mikro, kecil, dan menengah daerah ini mampu mengendalikan inflasi selama 2016 karena hingga triwulan III berada stagnan di level 3 persen. “Terkendalinya inflasi disokong dengan pesatnya pengembangan klaster komoditas. Seperti UMKM hingga industri kreatif yang mampu menjadi penopang pertumbuhan ekonomi Jatim ditengah lesunya perekonomian global,” tambah Benny ini dalam pertemuan tahunan BI Jatim di Ballroom Hotel Shangri La jalan Mayjend Sungkono No 120 Surabaya. “Saya optimistis kondisi ekonomi Jatim pada 2017 akan berjalan sangat bagus, dan diperkirakan tumbuh 5,6-5,7 persen, dan konsumsi masyarakat tetap stabil, karena faktor eksternal berupa kondisi aman dan nyaman yang turut mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Jatim,” sambung Soekarwo saat memberikan paparan “Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2016 dan Outlook Perekonomian 2017” Pakde Karwo panggilan akrapnya ini, mengaku rasa optimistis tersebut juga dikarenakan masyarakat Jatim yang mempunyai sifat pekerja keras, terbuka, serta rasionalitasnya baik, ditambah komunikasi yang baik antara masyarakat dengan pemerintah yang turut menjaga stabilitas politik, sehingga menjadi faktor pertumbuhan ekonomi Jatim pada 2017. “Saya menjamin Jawa Timur iklimnya aman dan nyaman untuk investasi, jadi kepada para investor anda tepat berada di Jatim,” tandasnya. Pada 2017, lanjut ia, Jatim masih menghadapi tantangan, yakni di sektor pertanian, sektor industri dan sektor perdagangan. Pada sektor pertanian mutasi lahan sekitar 1.100 hektare per tahun masih akan terjadi, dan sektor industri impor bahan baku masih tinggi yakni sebesar 79,83 persen, serta tantangan di sektor perdagangan berupa biaya logistik yang masih tinggi. “Oleh karena itu, pasar dalam negeri kita harus diperkuat, sebab 75 persen barang di Pelabuhan Tanjung Perak dibawa ke Ambon baliknya hanya 10 persen. Masalah Logistik dan konektifitas ini harus menjadi fokus dalam perdagangan dalam negeri,” ujarnya. Sehingga pihaknya meminta kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pusat, khususnya untuk logistik dan konektivitas harus benar-benar dirasakan masyarakat. Untuk ongkos pengiriman barang antarprovinsi tidak mahal dan harga jual barang di tempat atau daerah penerima barang bisa ditekan dan murah. “Ekonomi kita masih didominasi konsumsi sebanyak 60 persen. Pada situasi sekarang sebaiknya ditumbuhkan lebih tinggi dari 60 persen, dan problem Jatim yang serius adalah 36,49 persen sektor pertanian hanya memperoleh share sebesar 14,18 persen. Ini harus dinaikkan jadi 17 persen di industri primer,” urai pakde ini. Oleh karena itu, dirinya meminta agar bupati dan wali kota melakukan upaya pada bidang pertanian, dan kalau ingin membantu Jatim daya beli harus dinaikkan sehingga konsumsi naik, industri jalan dengan kebijakan yang bagus dan solutif. Dengan harapan agar bupati dan wali kota di Jatim mendorong pengemasan produk beberapa UMKM daerah, agar tidak kalah dengan produk dari beberapa negara. “Kalau ini tidak dilakukan, kita dalam posisi yang tidak bagus. Saat ini impor mesin kita dari Singapore ngedrop 37 persen. Impor bahan baku dan penolong kita 79,83 persen. Maka kesempatan baik untuk memperbaiki mesin pengemasan pada industri pengolahan,” katanya. Berdasarkan data Pemprov Jatim pertumbuhan ekonomi di wilayah setempat pada Triwulan IV tahun 2016 diperkirakan tumbuh antara 5,5 persen, dan pertumbuhan ekonomi Jatim sepanjang tahun 2016 diperkirakan sebesar 5,6 persen. “Pertumbuhan pada tahun 2016 dipengaruhi beberapa faktor seperti konsumsi, investasi, ekspor impor dan kebijakan pemerintah, ditambah indeks tendensi konsumen yang tercatat mencapai 107,35, yang berarti share konsumsi masih dominan,” katanya. Seperti diketahui Badan Pusat Statistik mencatat inflasi terendah berada di Kabupaten Banyuwangi yang mencapai 0,25 persen pada pada November 2016. inflasi yang terjadi di Banyuwangi lebih rendah dari rata-rata inflasi di Jawa Timur yang mencapai 0,33 persen dan inflasi nasional sebesar 0,47 persen pada bulan yang sama. Di Jatim, inflasi tertinggi terjadi di Sumenep dan Kediri sebesar 0,53 persen. Disusul kota Madiun 0,51 persen, Probolinggo 0,47 persen, Malang 0,45 persen, Jember 0,31 persen, Surabaya 0,26 persen. Banyuwangi terendah sebesar 0,25 persen.(ton) Pendalaman Pasar Keuangan perlu Pengaturan dan Tata Kelola yang Baik Usaha pendalaman pasar keuangan di Indonesia perlu didukung oleh pengaturan dan tata kelola yang baik. Untuk itulah, Bank Indonesia senantiasa berkoordinasi dan bekerja sama dengan berbagai lembaga terkait dalam memastikan bahwa pelaku pasar memiliki perilaku yang mendukung pengembangan dan pendalaman pasar keuangan. Dalam menyusun peraturan terkait pasar keuangan, Bank Indonesia pun selalu berpegang kepada prinsip kehati-hatian. Agar pelaku pasar dan industri senantiasa memahami dan mengingat pengaturan dan pengelolaan terkait pasar keuangan, kembali dilakukan sosialisasi mengenai pedoman perilaku pasar keuangan serta sosialisasi mengenai pengaturan transaksi valuta asing terhadap Rupiah antara bank dengan pihak domestik dan asing. Kedua kegiatan sosialisasi dilaksanakan kamis, (8/12) di Jakarta. Pedoman perilaku atau code of conduct yang disosialisasikan kamis, (8/12) diterbitkan oleh Indonesia Foreign Exchange Market Committee (IFEMC), yaitu komite yang terdiri dari perwakilan perbankan dan asosiasi terkait. Sementara peraturan transaksi valuta asing terhadap Rupiah yang disosialisasikan tercakup dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.18/18/PBI/2015 dan PBI No.18/19/PBI/2015 masingmasing bertanggal 5 September 2016. Acara sosialisasi dihadiri oleh perwakilan perbankan dan pialang pasar uang. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman para pelaku pasar keuangan mengenai peraturan dan pengelolaan di pasar keuangan, dan mendukung tercapainya pasar keuangan Indonesia yang dalam dan berdaya tahan.
Page 1 and 2: Terbit Setiap Senin, ECERAN Rp 2.50
Page 3: EDISI 290/TAHUN 06, 12 - 18 DESEMBE
Page 7 and 8: Dalam rangka Hari AIDS se-Dunia ata
Page 9 and 10: EDISI 290/TAHUN 06, 12 - 18 DESEMBE

Bisnis Surabaya edisi 290

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?