08.05.2019 Views

[BULETIN PEREMPUAN]

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

11 <strong>BULETIN</strong> ORANGE MVP<br />

“Menurut saya, kuncinya adalah<br />

bagaimana pemegang kekuasaan<br />

sekarang ini dan para stakeholder<br />

khususnya para penggiat hak-hak<br />

perempuan yang tidak pernah berhenti<br />

untuk menyuarakan, sehingga<br />

Undang-Undang tidak hanya sebuah<br />

aturan tetapi sebuah perisai<br />

dan pelindung. Baik perlindungan<br />

potensi kekerasan fisik maupun<br />

hak-hak kesejahteraan. Buat apa<br />

dilindungi dari kekerasn tapi secara<br />

ekonomi tidak berdaya,” lontar<br />

Efriyanto.<br />

Diakhir obrolan dengan Pak Efriyanto yang juga merupakan dosen di Fakultas Hukum Untirta,<br />

saya tak lupa menanyakan harapan terhadap perusahaan pemerintah, serta para pekerja perempuan<br />

untuk kedepannya. Ia berharap, subtansi hukum sebaiknya lebih diperketat lagi terkait<br />

dengan hak-hak perempuan. Kemudian untuk lebih melakukan monitoring atau pengawasan.<br />

Pemerintah sebagai pemangku kepentingan tidak hanya melakukan pengawasan untuk sekedar<br />

formalitas dan memenuhi syarat saja tapi jauh lebih penting mengadakan evaluasi, sejauh mana<br />

peraturan Undang-Undang tersebut dijalankan juga adanya sanksi yang efektif.<br />

Diakhir perbincangan, ia memberi pesan untuk perempuannya itu sendiri. Dimana saat ini perempuan<br />

sedang dalam era kebebasan, pekerja perempuan harus menunjukan bahwa dirinya tidak<br />

dibatasi oleh jenis kelamin. Perempuan bisa jadi pekerja propesional, sehingga punya posisi tawar,<br />

jangan hanya memasrahkan dirinya pada regulasi perusahaan. Undang-Undang itu baik dan ada<br />

karena dibutuhkan bukan karena pemerintah menginginkan tapi untuk melindungi rakyat.<br />

Galuh

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!