Pemerintah Kabupaten Kulon Progo

Badan Pusat Statistik Kabupaten Kulon Progo
4. R.M.T. Djayengirawan
5. R.M.T. Notosubroto
6. K.R.M.T. Suryaningrat
7. Mr. K.R.T. Brotodiningrat
8. K.R.T. Suryaningrat (Sungkono)
PENGGABUNGAN KABUPATEN KULON PROGO DENGAN
KABUPATEN ADIKARTA
Pada 5 September 1945 Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Pakualam
VIII mengeluarkan amanat yang menyatakan bahwa daerah beliau yaitu
Kasultanan dan Pakualaman adalah daerah yang bersifat kerajaan dan daerah
istimewa dari Negara Republik Indonesia. Pada tahun 1951, Sri Sultan
Hamengku Buwono IX dan Sri Pakualam VIII memikirkan perlunya
penggabungan antara wilayah Kasultanan yaitu Kabupaten Kulon Progo dengan
wilayah Pakualaman yaitu Kabupaten Adikarto. Atas dasar kesepakatan dari Sri
Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Pakualam VIII, maka oleh pemerintah
pusat dikeluarkan UU No. 18 tahun 1951 yang ditetapkan tanggal 12 Oktober
1951 dan diundangkan tanggal 15 Oktober 1951. Undang-undang ini mengatur
tentang perubahan UU No. 15 tahun 1950 untuk penggabungan Daerah
Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Adikarto dalam lingkungan DIY
menjadi satu kabupaten dengan nama Kulon Progo yang selanjutnya berhak
mengatur dan mengurus rumah-tangganya sendiri. Undang-undang tersebut
mulai berlaku mulai tanggal 15 Oktober 1951. Secara yuridis formal Hari Jadi
Kabupaten Kulon Progo adalah 15 Oktober 1951, yaitu saat diundangkannya
UU No. 18 tahun 1951 oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia.
Kabupaten Kulon Progo Dalam Angka 2010 / Kulon Progo Regency in Figures 2010 xxiii