Pemerintah Kabupaten Kulon Progo

Badan Pusat Statistik Kabupaten Kulon Progo
KESATUAN WILAYAH DENGAN JAWA BESAR/INDONESIA
Sesudah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945,
pada tanggal 5 September 1945 Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Paku
Alam VIII mengeluarkan maklumat bahwa Kesultanan dan daerah Paku Alaman
adalah daerah istimewa dari negara Republik Indonesia yang bersifat kerajaan,
hal itu dipertegas lagi dengan maklumat pada tanggal 30 Oktober 1945.
Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Undang Undang Nomor 15
tahun 1950 yang mengatur tentang pembentukan daerah kabupaten dalam
lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta meliputi 5 (lima) kabupaten :
1. Kabupaten Bantul
2. Kabupaten Gunung Kidul
3. Kabupaten Sleman
4. Kabupaten Kulon Progo
5. Kabupaten Adikarta
Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Paku Alam VIII tidak berkenan
adanya 2 (dua) daerah istimewa di Daerah Istimewa Yogyakarta, maka pada
tanggal 1 Mei 1951 diadakan pembicaraan mengenai penggabungan Kabupaten
Kulon Progo (kesultanan) dengan Kabupaten Adikarta (Pakualaman), setelah
disepakati, atas usul Sri Paku Alam VIII diberi nama Kabupaten Kulon Progo
dan atas keinginan Sri Sultan Hamengkubuwono IX ibukotanya di Wates.
Atas kesepakatan tsb, pemerintah pusat pada tanggal 15 Oktober 1951
mengeluarkan Undang Undang Nomor 18 tahun 1950 tentang penggabungan
Kabupaten Kulon Progo (kesultanan) dengan Kabupaten Adikarta (Pakualaman)
menjadi satu kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan
nama Kabupaten Kulon Progo, yang sampai sekarang menjadi hari jadi
Kabupaten Kulon Progo. Pelaksanaan penggabungan pada tanggal 1 Januari
1952.
xxiv
Kabupaten Kulon Progo Dalam Angka 2010 / Kulon Progo Regency in Figures 2010