BUKU UTAMA

dikeluarkannya Surat Keputusan Nomor 1 Tahun 2004 tanggal 30 Desember olehKetua Bakornas PBP yang diketuai langsung oleh Wakil Presiden dan Menko Kesraselaku Ketua Pelaksana Harian dan Wakil Gubernur NAD sebagai Pelaksana di tingkatProvinsi, yang ber-Posko di Pendopo Gubernur NAD. Tim ini juga beranggotakan parapejabat kementerian/lembaga terkait.Mengingat dampak bencana yang sangat luas, selanjutnya Pemerintah Pusat gunamemperkuat Satkorlak PBP di Provinsi NAD, mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 3Tahun 2005 tanggal 18 Januari 2005 yang menempatkan Menko Kesra sebagai ketuaSatkorlak Khusus, Wakasad sebagai Wakil Ketua I dan Wakil Gubernur NAD sebagaiWakil Ketua II yang khusus mengkoordinasikan pemulihan fungsi pemerintahan.Secara operasional, kegiatan tanggap darurat diarahkan pada kegiatan:a) evakuasi dan pemakaman jenazah korbanb) penanganan pengungsic) pemberian bantuan daruratd) pelayanan kesehatan, sanitasi dan air bersihe) pembersihan kotaf) penyiapan hunian sementaraDukungan internasional sangat membantu percepatan upaya-upaya tanggap darurat,yang antara lain melalui tim penyelamatan (rescue team), tim medis, dan dukungansarana transportasi berupa kapal laut dan helikopter.3. Mengembalikan fungsi pemerintah daerahKoordinasi pelaksanaan kegiatan tanggap darurat dilakukan melalui mekanismekomando (Posko) yang terdiri dari:a) Posko Nasional Bakornas PBP di Kantor Wakil Presiden;b) Posko Utama Satkorlak Khusus di banda Aceh, Posko Pendukung Logistik diMedan, Batam dan Sabang;c) Posko Satlak Khusus (Satlaksus) di tiga wilayah, yaitu: Satlaksus I di Lhokseumawe,Satlaksus II di Banda Aceh, dan Satlaksus III di Meulaboh.Mengingat banyaknya aparatur Pemerintah Daerah yang terkena dan menjadi korbanbencana, maka untuk menjaga kelangsungan pelayanan Pemerintahan Daerah,Departemen Dalam negeri telah menurunkan Tim pendamping ke 20 kabupaten/kotadan provinsi sejumlah 356 orang, yang terdiri dari pejabat eselon I hingga IV, sertadosen dan praja STPDN. Tim pendamping ini secara langsung berada di bawahkoordinasi Wakil Gubernur NAD sebagai penanggung jawab pemulihan fungsipemerintahan daerah.2.2.1 Tanggap DaruratPada tahap tanggap darurat, Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan bencana danPenanganan Pengungsi (Bakornas PBP) yang diketuai oleh Wakil Presiden telahmengkoordinasikan upaya-upaya kedaruratan ini yang mencakup :(a) Secepatnya menolong korban yang masih hidup;(b) Secepatnya mengubur jenazah-jenazah korban;(c) Secepatnya memperbaiki sarana dan prasarana dasar agar mampu memberikanpelayanan yang memadai untuk para korban.2 - 11