BUKU UTAMA

1.3 Landasan HukumSecara legal formal, landasan hukum yang melatarbelakangi penyusunan rencana indukrehabilitasi dan rekonstruksi wilayah Aceh dan Nias-Sumatera Utara ini adalah InstruksiPresiden Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kegiatan Tanggap Darurat dan Perencanaanserta Persiapan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Dampak Bencana Alam Gempa Bumi danGelombang Tsunami di Wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan ProvinsiSumatera Utara, yang diterbitkan pada tanggal 2 Maret 2005.Rencana induk ini disusun oleh Kementerian Perencanaan PembangunanNasional/Bappenas melalui kerjasama dengan berbagai pihak terkait, sepertikementerian/lembaga di tingkat pusat, serta dengan Pemerintah Daerah ProvinsiNanggroe Aceh Darussalam dan kabupaten/kota se-Aceh dan Kabupaten Nias, ProvinsiSumatera Utara, serta melibatkan pula berbagai perguruan tinggi yang dikoordinasikanoleh Universitas Syiah Kuala, komunitas donor internasional, lembaga swadayamasyarakat (LSM), dan berbagai pihak lainnya yang terkait. Data dan informasi yangdikumpulkan mencakup berbagai aspek terkait, seperti fisik, ekonomi, sosial, budaya,agama, demografi, kelembagaan dan kewilayahan.Penyusunan rencana induk ini juga dilakukan melalui analisis yang holistik,komprehensif dan terpadu. Khususnya untuk daerah Aceh, penyusunannyamemperhatikan 4 (empat) nilai yang melandasi pembangunan kembali Aceh, yangterdiri dari nilai kemanusiaan (universalisme), nilai ke-Indonesia-an, nilai ke-Aceh-an,serta nilai ke-Islam-an. Rencana induk ini juga disusun dengan memperhatikanRencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional 2004-2009, serta RPJMDaerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan RPJM Daerah Kabupaten/Kota yangterkena bencana di wilayah Aceh dan Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara.Khususnya untuk Aceh, adanya beberapa peraturan perundangan yang terkait denganaspek pemerintahan dan pembangunan di Nanggroe Aceh Darussalam, khususnyaUndang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Kekhususan Aceh dan Undang-UndangNomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi NAD, serta dengan adanyaKeputusan Presiden yang melandasi pelaksanaan Darurat Sipil dan Tertib Sipil di Aceh,juga dijadikan pertimbangan khusus di dalam penyusunan rencana induk rehabilitasidan rekonstruksi wilayah Aceh.1.4 Kerangka WaktuRencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah Aceh dan Nias Sumatera Utara inimencakup kurun waktu selama lima tahun yaitu 2004-2009, sejalan dengan kurunwaktu pelaksanaan RPJM. Setelah berakhirnya RPJM 2004-2009, dokumen rencanainduk rehabilitasi dan rekonstruksi ini akan dijadikan acuan bagi penyusunan rencanatindak lanjut pemulihan dan pembangunan kembali wilayah Aceh dan Nias dalam kurunwaktu yang lebih panjang, termasuk secagai acuan di dalam penyusunan RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalamdan Kabupaten/Kota di wilayah Aceh dan Kabupaten Nias di Provinsi Sumatera Utara.1.5 Sistematika Penulisan Buku Rencana IndukRencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah Aceh dan Nias-Sumatera Utarasecara keseluruhan terdiri dari dua belas buku, yang mencakup satu Buku Utama dansebelas Buku Rinci yang meliputi:1 - 3