BUKU UTAMA

industri, perdagangan, dan jasa) disertai pembangunan kembali sarana ekonomi(pasar, tempat pelelangan ikan, gudang).3. Pembangunan Kembali Infrastruktur dan Perumahan denganmendahulukan pemulihan fungsi prasarana dasar seperti jalan, pelabuhan udara danlaut, prasarana dan sarana telekomunikasi, pemulihan pengadaan listrik, air bersihdan perumahan.4. Pembangunan Kembali Pemerintahan dengan cara memfungsikan kembalisistem dan pelayanan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten/kota, merancangkembali (redesign) kota-kota dan pusat kegiatan baru.Penjabaran kebijakan umum tersebut ke dalam kegiatan dalam tahap tanggap darurat,rehabilitasi, dan rekonstruksi dilakukan dengan mempertimbangkan arahan penataan ruangdi wilayah Aceh dan Nias, Sumatera Utara yang berazaskan pembangunan berkelanjutan.Gambar 3.1KERANGKA PERENCANAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSIWILAYAH NAD DAN NIAS, SUMATERA UTARAVISI: MEMBANGUN ACEH DAN NIAS MASA DEPANKebijakan BidangKebijakan RegionalEmergensi, Rehabilitasi,RekonstruksiMasyarakatEkonomiInfrastrukturPemerintahanINTEGRASI SPASIALPEMBANGUNANBERKELANJUTANTATA RUANGPERTANAHANLINGKUNGANHIDUPKRITERIADESAINSTANDARPROSEDURZONINGRENCANA KERJALokasi Kegiatan Pelaksana Waktu PendanaanPELAKSANAANMONITORING, EVALUASI DANAKUNTABILITASASPIRASI, HARAPAN DAN PARTISIPASI MASYARAKATIntegrasi kebijakan sektoral dan regional dijabarkan dalam rencana kerja berdasarkanlokasi, kegiatan yang dilakukan, pelaksana kegiatan, waktu pelaksanaan, dan sumber dana.Setiap tahap mulai dari tahap penetapan kebijakan, strategi, pengembangan wilayah,penetapan rencana kerja, pelaksanaan, dan monitoring dan evaluasi melibatkan aspirasi,harapan dan partisipasi masyarakat.3 - 3