BUKU UTAMA

(3) Tidak kondusifnya kondisi keamanan sehingga menjadi kendala bagiberkembangnya lembaga-lembaga tradisional tersebut.Kebijakan dan StrategiDalam upaya memfungsikan kembali hubungan kekerabatan antar masyarakat dan kegiatansosial lainnya melalui lembaga agama, adat, dan sosial lainnya tingkat mukim dan gampong,maka perlu ada kebijakan dan strategi pemberdayaan lembaga agama, adat dan sosial yangada di Aceh, terutama di wilayah yang terkena bencana. Keberadaan lembaga agama adatdan sosial lainnya sudah sejak lama dan berfungsi dengan baik sebagai media komunikasidan kegiatan sosial dan masyarakat. Kebijakan dan strategi pengembangan kelembagaanagama, adat dan sosial lainnya dalam rangka pemulihan kembali masyarakat ini harusdidasarkan kepada kondisi sosial masyarakat Aceh sebelum terkena bencana dan tetapdalam kerangka otonomi khusus sesuai Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001. Kebijakantersebut adalah(1) Meningkatkan peranserta lembaga agama, adat, dan sosial lainnya tingkatmukim dan gampong dalam penyusunan rencana dan kebijakan, dengan cara :a. Pelibatan perangkat mukim dan gampong dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasidan rekonstruksi,b. Peningkatan peran dewan penasihat mukim dan gampong, serta dewan ulamamukim dan gampong dalam pengawasan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sertac. Peningkatan kapasitas dan peran lembaga agama, adat, dan sosial lainnya dalammenghadapi ancaman bencana alam dan buatan, berpartisipasi dalam proseskebijakan publik melalui pelatihan-pelatihan teknis manajerial, pengembangansistem deteksi dini, serta pengembangan ruang dan mekanisme partisipasi.(2) Memfasilitasi sarana dan prasarana agama, adat, dan sosial lainnya tingkatmukim dan gampong, dengan cara :Penyediaan sarana dan prasarana sosial dan ekonomi lembaga agama, adat, dan sosiallainnya tingkat mukim dan gampong seperti pembangunan meunasah dan bale sebagaitempat bermusyawarah.Fokus penguatan dan optimalisasi fungsi pada kedua lembaga tersebut disebabkan lembagamukim dan gampong memiliki unsur pemberdayaan masyarakat dan kemandirian rakyatyang lebih dominan. (Berdasarkan Undang-Undang No 18/2001).4.2 Membangun Kembali EkonomiBencana alam yang terjadi di Aceh dan Nias, Sumatera Utara menyebabkan lumpuhnyakegiatan ekonomi yang disebabkan:(1) Rusaknya hampir semua sarana kegiatan ekonomi masyarakat, antara laina. Rusaknya sarana pelayanan masyarakat yang berkaitan dengan kegiatan perikanandan pertanian seperti pelabuhan ikan, pusat-pusat penjualan perikanan danpertanian, serta saluran irigasi.b. Rusaknya sarana produksi masyarakat meliputi antara lain sekitar 10.000 perahunelayan yang terdiri dari 42% perahu tanpa motor dan 58% perahu dengan motor.(2) Tidak berfungsinya sistem keuangan termasuk perbankan yang disebabkan olehrusaknya berbagai sarana perbankan serta hilangnya kegiatan ekonomi yang didukungoleh perbankan4 - 12