BUKU UTAMA

Gambar 2.3. Tahapan Penanggulangan Dampak Bencana Alam Gempa Bumidan Gelombang Tsunami dan Rencana Rehabilitasi danRekonstruksi di Provinsi NAD dan Sumatera UtaraDARURATJangka mendesak : 0 – bulan ke 3PEMULIHAN / RECOVERYJangka pendek : bulan ke 4 – tahun ke-2Jangka menengah : s.d. tahun ke-5TANGGAP DARURAT- RELIEFSasaran :Penyelamatan danpertolongankemanusiaanREHABILITASISasaran:Memperbaiki pelayananpublik pada tahap ygmemadaiREKONSTRUKSISasaran :Membangun kembalimasyarakat dankawasan• PenyelamatanTanggap Darurat• Pemakaman jenazah• Penyediaan makanandan obat-obatan• Perbaikan prasaranadan sarana dasar• Prasarana dansarana Umum• Sarana Ekonomi• Perbankan danKeuangan• Rawatan Traumatis• Pemulihan Hak AtasTanah• Penegakkan Hukum• Perumahansementara• Ekonomi (sektorproduksi,perdagangan,perbankan)• Sistem Transportasi• SistemTelekomunikasi• Tatanan sosial danbudaya• Kapasitas institusi• Permukiman2.2.2 Rehabilitasi dan RekonstruksiTahap rehabilitasi dan rekonstruksi merupakan tahap lanjutan dari tahapan tanggapdarurat yang bertujuan untuk memperbaiki kembali pelayanan publik pada tahap yangmemadai dan membangun kembali masyarakat Aceh dan Nias serta wilayahnya dalamtatanan kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan politik yang sesuai dengan aspirasi dantuntutan masyarakat.Upaya rehabilitasi dan rekonstruksi ini didahului dengan penyusunan rencana indukrehabilitasi dan rekonstruksi wilayah Aceh dan Nias-Sumatera Utara. Untuk tujuantersebut Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2005 tentangKegiatan Tanggap Darurat, Perencanaan dan Persiapan Rehabilitasi dan RekonstruksiPasca Bencana Alam Gempa Bumi dan Gelombang Tsunami di Wilayah Provinsi NanggroeAceh Darussalam dan Provinsi Sumatera Utara.Melalui Inpres tersebut, diinstruksikan kepada Menteri Negara PerencanaanPembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untukmenyusun rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah Aceh dan Nias-SumateraUtara, yang dijabarkan dalam arahan kebijakan, strategi, kegiatan pokok dan kerangkawaktu pelaksanaannya.Untuk melaksanakan amanat dalam Inpres tersebut, Menteri Negara PerencanaanPembangunan Nasional/Kepala Bappenas telah melakukan berbagai koordinasi secaralintas sektoral di tingkat Pusat dan konsultasi secara intensif dengan Pemerintah DaerahProvinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara serta berbagai pemangkukepentingan (stakeholders) yang terkait, seperti kalangan perguruan tinggi, lembagaswadaya masyarakat, serta komunitas lembaga/negara donor, dan menerbitkan Surat2 - 13