Bom Tambora Terkait Teror Solo - ScraperOne
Bom Tambora Terkait Teror Solo - ScraperOne
Bom Tambora Terkait Teror Solo - ScraperOne
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Hal3,4,5,7(NAS) 9/6/12 10:38 PM Page 2<br />
4<br />
SINDO/ARMYDIAN<br />
BERI DUKUNGAN<br />
Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum (kiri) saat menerima kunjungan difabel asal <strong>Solo</strong>, Sabar Gorky (kanan), di Kantor DPP PD,<br />
Jakarta, kemarin. Partai Demokrat mendukung perjuangan Sabar Gorky yang akan mengikuti kejuaraan dunia panjat tebing di dua nomor, yakni<br />
nomor kesulitan dan kecepatan di Paris, Prancis, 11–16 September 2012. Sebelumnya, pada 2009 Sabar pernah meraih medali emas kategori lead di<br />
kejuaraan Paraclimbing Asia di Chunceon, Korea Selatan.<br />
Syaratnya, parpol-parpol itu<br />
mau membuat konvensi bersama<br />
untuk mengadu figur<br />
yang akan diusung oleh masing-masing<br />
partai. “Sudah<br />
saatnya partai-partai seperti<br />
PPP, PAN, PKB, dan PKS menjadi<br />
satu kekuatan politik baru<br />
dalam Pilpres 2014 dengan<br />
mengusung capres-cawapres<br />
bersama,”tandas Wakil Sekjen<br />
DPP PKS Mahfudz Siddiq di<br />
Jakarta kemarin.<br />
Menurut dia,ada dua alasan<br />
penting bagi keempat partai<br />
itu untuk kompak dalam pilpres.<br />
Pertama, Pilpres 2014<br />
adalah momentum regenerasi<br />
kepemimpinan nasional yang<br />
terbuka bagi tokoh-tokoh politik<br />
baru. Kedua, dalam beberapa<br />
pilpres sebelumnya,<br />
partai-partai Islam yang berada<br />
di papan tengah selalu digandeng<br />
parpol papan atas dan<br />
berfungsi sebagai pendorong<br />
utama.<br />
KILAS<br />
“Ide ini sangat penting dan<br />
mungkin untuk didiskusikan<br />
bersama antarpimpinan partai-partai<br />
tersebut,” ungkapnya.<br />
Mengenai nama yang bakal<br />
diusung, Mahfudz mengatakan<br />
tidak perlu ditonjolkan<br />
terlebih dulu.Yang terpenting,<br />
ada pembicaraan<br />
bersama agar ada persamaan<br />
persepsi untuk melihat kepentingan<br />
Indonesia ke depan.<br />
“Soal nama atau orang, itu<br />
urusan belakangan. Idenya<br />
dulu didiskusikan bersama,”<br />
tandas Wakil Ketua Komisi I<br />
DPR itu.<br />
Senada diungkapkan Wakil<br />
Ketua DPP PKS Bidang Politik<br />
Agus Poernomo. Menurut dia,<br />
wacana itu sangat mungkin diwujudkan.<br />
“Tinggal cari momentumnya,<br />
karena semua ketua<br />
partai berpeluang,” kata<br />
Agus.<br />
Seperti diketahui, saat ini<br />
keempat parpol berbasis Islam<br />
JAKARTA – Daftar pemilih tetap<br />
(DPT) selalu menjadi permasalahan<br />
dalam penyelenggaraan<br />
pemilu. Karena itu,<br />
DPR mendesak Kementerian<br />
Dalam Negeri (Kemendagri)<br />
agar sejak dini membenahi dan<br />
menyiapkan data pemilih<br />
Pemilu 2014.<br />
Anggota Komisi II DPR dari<br />
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera<br />
(PKS) Agus Poernomo<br />
mengatakan, Data Agregat<br />
Kependudukan Kecamatan<br />
(DAK2) menjadi data pertama<br />
yang akan dijadikan data utama<br />
pemilih pada Pemilu 2014<br />
atau dasar pembentukan DPT.<br />
Untuk proses itu, Kemendagri<br />
yang bertugas mengurusi data<br />
penduduk harus benar-benar<br />
menyiapkannya agar tidak<br />
menjadi masalah.<br />
“DAK2 harus dibenahi yang<br />
kemudian akan menghasilkan<br />
Data Penduduk Potensial Pemilih<br />
Pemilu (DP4).Apabila kedua<br />
data tersebut baik, pemilu<br />
akan berlangsung dengan<br />
baik,” tandas Agus saat dihubungi<br />
SINDO di Jakarta<br />
kemarin.<br />
Agus mengatakan, kartu<br />
tanda penduduk elektronik (e-<br />
KTP) yang sedang dijalankan<br />
sudah mulai memunculkan nama<br />
yang digadang-gadangi<br />
untuk diusung dalam Pilpres<br />
2014. Nama-nama yang sudah<br />
muncul dari keempat partai itu<br />
meliputi Jusuf Kalla dan Suryadharma<br />
Ali yang dimunculkan<br />
oleh PPP, Ketua Umum DPP<br />
PAN Hatta Rajasa yang juga<br />
telah ditetapkan oleh partainya,<br />
kemudian PKB yang juga<br />
telah menggadang nama Ketua<br />
MK Mahfud MD, dan PKS mulai<br />
memunculkan presidennya,<br />
Luthfi Hasan Ishaaq dan Anis<br />
Matta.<br />
Dari nama-nama itu,ada pemikiran<br />
agar mereka menggelar<br />
konvensi bersama untuk<br />
tentukan capres dengan mengadu<br />
kefiguran dan elektabilitas<br />
masing-masing yang<br />
ditawarkan.<br />
Ketua DPP PPP Arwani Thomafi<br />
mengatakan masing-masing<br />
parpol memang memiliki<br />
mekanisme internal untuk memutuskan<br />
capres dan cawapres<br />
yang akan diusung. Namun,<br />
bisa saja beberapa parpol mulai<br />
melakukan pembicaraan<br />
bersama. “Saya pikir ini bisa<br />
menjadi opsi untuk dibicarakan,”katanya.<br />
Politikus PAN Teguh Juwar-<br />
Kemendagri harus dapat diselesaikan<br />
sampai akhir tahun<br />
ini. Pasalnya, data e-KTP dinilai<br />
dapat membantu proses pemutakhiran<br />
data yang dilakukan<br />
Komisi Pemilihan Umum<br />
(KPU) dalam mempersiapkan<br />
DPT Pemilu 2014.<br />
“E-KTP tidak berpengaruh<br />
dalam DPT,hanya sebagai<br />
kontrol. Namun kalau e-KTP<br />
dapat diselesaikan maka<br />
akan membantu kerja KPU,”<br />
paparnya.<br />
Anggota Komisi II DPR dari<br />
Fraksi Partai Kebangkitan<br />
Bangsa (PKB) Abdul Malik Haramain<br />
mengatakan, data utama<br />
untuk Pemilu 2014 tetap<br />
menggunakan DPT 2009. Namun<br />
untuk memperbaiki kualitas<br />
DPT,data yang dimiliki pemerintah<br />
yakni e-KTP, DAK2,<br />
no mengatakan,gagasan tersebut<br />
ideal namun masih sulit<br />
diwujudkan. “Gagasan yang<br />
menarik soal konvensi partai<br />
berbasis Islam. Tapi menurut<br />
saya,jauh lebih efektif dengan<br />
pendekatan informal untuk<br />
membangun kesepahaman<br />
itu,”katanya.<br />
Analis politik Charta Politika<br />
Arya Fernandes menilai<br />
sulit merealisasikan gagasan<br />
itu, sebab secara historis susah<br />
menyatukan partai Islam dalam<br />
satu perahu. “Perbedaan<br />
platform, agenda, dan cita-cita<br />
politik menyebabkan partai<br />
Islam susah untuk menggelar<br />
konvensi bersama menjaring<br />
capres.Dulu awalnya kekuatan<br />
dan DP4 harus dibenahi lagi.<br />
Haramain mengatakan, e-<br />
KTP harus menjadi data acuan<br />
untuk mendukung berbagai<br />
data yang dibutuhkan dalam<br />
pelaksanaan Pemilu 2014.<br />
Data dari e-KTP, menurut dia,<br />
sebenarnya mampu mengatasi<br />
pemilih ganda.<br />
Namun, yang menjadi permasalahan<br />
adalah masih<br />
banyak warga yang belum<br />
melakukan perekaman data e-<br />
KTP. “Program e-KTP perlu<br />
diperpanjang sampai 2013,<br />
karena data e-KTP bisa lebih<br />
dari 172 juta seperti yang<br />
targetkan Kemendagri,” paparnya.<br />
Anggota Komisi II DPR dari<br />
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia<br />
Perjuangan (PDIP) Arif<br />
Wibowo mengatakan, UU hanya<br />
mengatur bahwa DPS awal<br />
berdasarkan DP4. Selanjutnya<br />
dimutakhirkan oleh KPU yang<br />
kemudian dilakukan verifikasi<br />
data oleh panitia pemutakhiran<br />
data pemilih (PPDP).<br />
“Prinsipnya bahwa pemutakhiran<br />
data pemilih harus<br />
dilakukan secara riil,sedangkan<br />
data e-KTP sesungguhnya<br />
bisa digunakan untuk<br />
mengoreksi DP4 yang selan-<br />
politik Islam berada di Masyumi,<br />
kemudian NU memilih<br />
keluar,”ungkapnya.<br />
Alasan kedua, partai Islam<br />
mulai sadar bahwa isu agama<br />
tidak menjadi daya tarik utama<br />
yang dapat memengaruhi pilihan<br />
publik dalam pemilu.Karena<br />
itu, memilih membangun<br />
konvensi bersama justru akan<br />
menguntungkan partai berbasis<br />
nasionalis.“Ide konvensi<br />
partai Islam tidak menguntungkan<br />
secara elektoral, karena<br />
ide tersebut rentan dikritik<br />
dan dianggap tidak mewakili<br />
kemajemukan NKRI,”<br />
tandasnya.<br />
Sementara itu, rencana PKS<br />
mengusung Luthfi Hasan Ishaaq<br />
masih menjadi perdebatan di<br />
internal partai tersebut. Hingga<br />
kini, PKS masih belum secara<br />
resmi menunjuk nama untuk<br />
diajukan sebagai capres.<br />
Ketua DPP PKS Nasir Djamil<br />
mengatakan, pencalonan<br />
presiden di partainya tetap<br />
harus menempuh mekanisme<br />
internal melalui keputusan<br />
Majelis Syura PKS.Di samping<br />
itu, PKS juga harus mempertimbangkan<br />
usulan daerah<br />
dalam mengusung calon. “Namun,peluang<br />
Pak Luthfi untuk<br />
jutnya dijadikan dasar bagi<br />
penyusunan DPS,” ujarnya.<br />
Setelah DPS dimutakhirkan<br />
oleh KPU melalui PPDT,<br />
baru akan menghasilkan<br />
DPT. Karena itu, ujarnya, data<br />
e-KTP seharusnya bukan menjadi<br />
pembanding, tetapi sebagai<br />
data yang dapat digunakan<br />
untuk menyempurnakan DP4.<br />
Menurut mantan Ketua Pansus<br />
RUU Pemilu ini, data e-KTP<br />
tidak perlu digunakan sebagai<br />
data pembanding DPT, sebab<br />
akan merancukan dan membingungkan<br />
pemutakhiran<br />
DPT. Ditambah, masih banyak<br />
warga yang belum mengurus e-<br />
KTP dan bahkan belum memilikinya.<br />
Sebelumnya Mendagri Gamawan<br />
Fauzi mengatakan,<br />
untuk menjamin data yang<br />
nantinya dikirim ke KPU, pemekaran<br />
kecamatan sejak 1<br />
Agustus 2012 dan pemekaran<br />
desa/kelurahan sejak 13<br />
Januari 2012 dihentikan sementara<br />
sampai selesainya<br />
pelantikan presiden terpilih<br />
hasil Pemilu 2014. “Sehingga<br />
data yang kita kirim bisa menjamin<br />
tidak ada penambahan<br />
pemilih,”ujarnya.<br />
robbi khadafi<br />
PBNU Dukung<br />
Perjuangan PKB<br />
JAKARTA – Partai Kebangkitan<br />
Bangsa (PKB) memang tidak<br />
bisa dipisahkan dari Nahdlatul<br />
Ulama (NU). Partai pimpinan<br />
Muhaimin Iskandar ini memang<br />
secara nyata terlahir dari NU.<br />
Karena itu, Ketua Umum<br />
PBNU KH Said Aqil Siradj menyatakan<br />
mendukung langkah-langkah<br />
perjuangan PKB,<br />
terutama bagi bangsa dan umat.<br />
“Apa yang diperjuangkan oleh<br />
PKB selama ini sudah sesuai<br />
dengan keinginan PBNU, dan<br />
PBNU pun menaruh kepercayaan<br />
kepada perjuangan PKB,”<br />
tandas Said Aqil seusai menerima<br />
laporan kinerja Fraksi<br />
PKB DPR di Kantor PBNU, Jakarta,kemarin.<br />
Said mengatakan, beberapa<br />
isu krusial yang diperjuangkan<br />
PKB sudah cukup<br />
baik, terutama menyangkut<br />
fondasi bangsa dan kepentingan<br />
masyarakat seperti<br />
ideologi Pancasila, RUU Jaminan<br />
Produk Halal,RPP Tembakau,RUU<br />
Ormas,RUU Desa,<br />
masalah haji,UU Zakat,kasus<br />
kekerasan antarpemeluk agama,<br />
beberapa RUU yang dianggap<br />
memiskinkan umat.<br />
“PBNU berharap agar isu-<br />
dicalonkan juga tetap dibicarakan.<br />
Pencapresan bisa saja<br />
mendongkrak suara PKS dengan<br />
mengusung Pak Luthfi.<br />
Saya kira peluangnya juga<br />
akan bagus,”paparnya.<br />
Dia mengakui PKS memang<br />
mempersiapkan beberapa<br />
pimpinan nasional untuk diusung<br />
menjadi capres, seperti<br />
Sekretaris Jenderal (Sekjen)<br />
DPP PKS Anis Matta. Hal ini<br />
dipertimbangkan karena PKS<br />
masih realistis.PKS akan mencalonkan<br />
figur yang memang<br />
mumpuni untuk dicalonkan.<br />
Untuk masalah popularitas<br />
figur,Nasir mengatakan bahwa<br />
PKS memiliki siasat tersendiri<br />
untuk mendongkraknya. Dia<br />
mencontohkan, ketika PKS<br />
mendongkrak figur mantan<br />
Wakapolri Adang Daradjatun<br />
saat menjadi calon Gubernur<br />
DKI Jakarta. “Popularitas itu<br />
bisa di-setting. Yang penting,<br />
PKS memiliki kepercayaan diri<br />
dari internal bahwa kader<br />
internal punya potensi untuk<br />
diusung menjadi capres.<br />
Termasuk Pak Luthfi dan Pak<br />
Anis, bisa saja masuk dalam<br />
bursa capres PKS,”paparnya.<br />
Ketua DPP PKS Aboe Bakar<br />
Alhabsyi mengutarakan, pen-<br />
JAKARTA – Pelaksanaan otonomi<br />
daerah (otda) belum sepenuhnya<br />
dapat dinikmati<br />
masyarakat di daerah.Bahkan,<br />
pelaksanaan otda dari berbagai<br />
aspek dinilai gagal.Salah<br />
satu penyebab gagalnya otda<br />
adalah masih banyaknya kepentingan<br />
politik di daerah.<br />
Wakil Ketua Panitia Khusus<br />
(Pansus) Rancangan Undang-<br />
Undang Pemerintahan Daerah<br />
(RUU Pemda) Khatibul Umam<br />
Wiranu mengatakan, politisasi<br />
dalam pelaksanaan otda terlihat<br />
dari banyaknya anggota<br />
DPRD terutama di Pulau Jawa.<br />
Anggota DPRD di satu wilayah<br />
bisa mencapai 23–40 orang<br />
yang berasal dari 20 partai politik.<br />
“Akibat banyaknya parpol<br />
di DPRD, berbagai kebijakan<br />
sulit diambil dan kebijakan<br />
selalu tidak berpihak<br />
kepada rakyat,” tandas Khatibul<br />
saat dihubungi SINDO di<br />
Jakarta kemarin.<br />
Menurut politikus Partai Demokrat<br />
ini, politisasi dalam pelaksanaan<br />
otda semakin diperkuat<br />
dengan banyaknya kepala<br />
daerah yang terlibat korupsi.<br />
SEPUTAR INDONESIA<br />
JUMAT 7 SEPTEMBER 2012<br />
isu strategis yang sedang diperjuangkan<br />
PKB dari Komisi<br />
I sampai Komisi XI DPR, juga<br />
bisa menjadi bahan masukan<br />
dan pertimbangan pada munas<br />
dan kongres PBNU nanti.<br />
Ini sangat penting agar apa<br />
yang diperjuangkan NU juga<br />
diperjuangkan oleh PKB dan<br />
begitu juga sebaliknya,” tandasnya.<br />
Ketua Fraksi PKB DPR Marwan<br />
Ja’far mengatakan, Fraksi<br />
PKB telah memberikan laporan<br />
tertulis kinerjanya dalam<br />
bentuk tiga buah buku tebal selama<br />
setahun terakhir. Laporan<br />
itu berisi perkembangan<br />
proses legislasi, anggaran,<br />
ataupun pengawasan yang sudah<br />
dilakukan Fraksi PKB.<br />
Menurut Marwan, laporan<br />
ini disampaikan agar pengabdian<br />
PKB kepada NU makin<br />
total dan semakin kaffah.Karena<br />
itu, Fraksi PKB pun ingin<br />
agar PBNU selalu memberikan<br />
masukan dan kritikan jika<br />
perjuangan PKB dianggap<br />
tidak sesuai dengan keinginan<br />
PBNU. “PKB siap ditegur dan<br />
juga siap diperintah oleh<br />
PBNU,”tandasnya.<br />
mohammad sahlan<br />
Parpol Islam Bisa Adu Figur Kandidat<br />
Diusulkan Gelar Konvensi Bersama Tentukan Capres<br />
JAKARTA – Peluang empat partai politik<br />
(parpol) berbasis Islam untuk membentuk<br />
barisan koalisi dalam menentukan<br />
pasangan capres-cawapres pada 2014,<br />
dinilai masih terbuka.<br />
Senat Siapkan<br />
Uji Materi<br />
UU P3 dan MD3<br />
JAKARTA – Senat atau<br />
Dewan Perwakilan Daerah<br />
(DPD) menyiapkan uji materi<br />
Undang-Undang (UU) tentang<br />
Pembentukan Peraturan<br />
Perundang-undangan (P3)<br />
dan UU tentang MPR, DPR,<br />
DPD, dan DPRD (MD3). Uji<br />
Materi ini merupakan salah<br />
satu upaya senat untuk<br />
penguatan kelembagaan<br />
yang selama ini sangat lemah.<br />
“Bulan ini rencananya<br />
kita akan bawa uji materi ke<br />
Mahkamah Konstitusi (MK).<br />
Semua sudah siap dan kita<br />
yakin uji materi ini akan<br />
dipenuhi karena menyangkut<br />
tata bernegara yang ideal,”<br />
tandas Ketua Panitia<br />
Perancang Undang-Undang<br />
(PPUU) Senat I Wayan Sudirta<br />
di Jakarta kemarin.<br />
Senator dari Bali ini<br />
mengatakan, selain uji materi,<br />
penguatan kelembagaan DPD<br />
juga dilakukan dengan mengajukan<br />
rencana amendemen<br />
UUD 1945. (m sahlan)<br />
DOK SINDO<br />
ABDUL MALIK HARAMAIN<br />
“Sudah saatnya<br />
partai-partai<br />
seperti PPP, PAN,<br />
PKB, dan PKS menjadi<br />
satu kekuatan<br />
politik baru dalam<br />
Pilpres 2014.’’<br />
MAHFUDZ SIDDIQ<br />
Wakil Sekjen DPP PKS<br />
DPR Desak Kemendagri Siapkan Data Pemilu<br />
calonan Luthfi sebagai presiden<br />
masih bersifat wacana di<br />
tingkat masing-masing kader.<br />
Menurut dia,pencalonan resmi<br />
itu tidak datang dari individu<br />
PKS. Meski demikian, dia mengaku<br />
suara arus bawah PKS<br />
untuk mengajukan Luthfi sebagai<br />
capres memang ada. Namun,Aboe<br />
menyatakan usulan<br />
arus bawah itu sebetulnya<br />
tidak diarahkan kepada satu<br />
nama figur tertentu.<br />
“Itu masih celetukan saja.<br />
Belum resmi. Kalau resmi datangnya<br />
tidak datang dari<br />
individu.Arus bawah pasti ada.<br />
Tapi keputusannya tetap ada di<br />
Majelis Syura. Elektabilitas<br />
Pak Luthfi memang paling besar.Tapi<br />
hitung-hitungan politik<br />
di pemilu legislatif (pileg)<br />
masih akan jadi pertimbangan.<br />
Jadi, deklarasi mungkin setelah<br />
pileg,”tandasnya.<br />
Sebelumnya, Ketua Badan<br />
Pemenangan Pemilu (Bappilu)<br />
DPP PKS Syahfan Badri menilai<br />
Presiden DPP PKS Luthfi<br />
Hasan Ishaaq merupakan sosok<br />
yang paling mumpuni untuk<br />
diusung sebagai capres lantaran<br />
kedudukannya sebagai<br />
pimpinan tertinggi partai.<br />
rahmat sahid/radi saputro<br />
Otda Belum Sentuh<br />
Kesejahteraan Rakyat<br />
Saat ini dari 1.500 kepala daerah,sebagian<br />
besar menjadi tersangka<br />
kasus korupsi.<br />
Anggota Komisi III DPR ini<br />
mengatakan,alokasi anggaran<br />
untuk daerah yang berasal dari<br />
APBN juga tidak memihak kepada<br />
rakyat. Sekitar 60–75%<br />
anggaran justru digunakan untuk<br />
gaji pegawai, sedangkan<br />
sisanya 40–30% digunakan<br />
untuk otda. “Belum lagi dari<br />
40–30% anggaran untuk otda<br />
tersebut dikorupsi,” tandasnya.<br />
Karena itu, menurut dia,<br />
usulan mengenai pembentukan<br />
19 daerah otonom baru<br />
(DOB) justru akan menjadi<br />
beban pemerintah pusat.<br />
Pendapat yang sama disampaikan<br />
pengamat pemerintahan<br />
LIPI Siti Zuhro.Menurut dia,<br />
saat ini terdapat 178 daerah<br />
tertinggal dan 180 kepala daerah<br />
yang dipenjara. Hal ini menunjukkan<br />
masih terdapat masalah<br />
dalam pelaksanaan otda. Siti<br />
mengungkapkan, sejak 2001<br />
hingga 2012, sistem otonomi<br />
daerah yang diterapkan belum<br />
mendapatkan hasil yang baik.<br />
robbi khadafi
Change language