Terumbu-Karang-Teluk-Lampung-Ok
Terumbu-Karang-Teluk-Lampung-Ok
Terumbu-Karang-Teluk-Lampung-Ok
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Lanjutan Lampiran 2 : Arahan Rencana Pengelolaan <strong>Terumbu</strong> <strong>Karang</strong> di <strong>Teluk</strong> <strong>Lampung</strong><br />
No Strategi Pengelolaan Program-Program Institusi Jangka Waktu (tahun)<br />
7<br />
8<br />
9<br />
Strategi 7: Pelarangan penambangan karang<br />
untuk bahan bangunan<br />
Strategi 8: Pembuatan Perda/Peraturan<br />
lainnya untuk melindungi ekosistem terumbu<br />
karang<br />
Strategi 9: Koordinasi terpadu antar lintas<br />
sektoral dalam pelestarian terumbu karang<br />
1. Melakukan pelarangan dan sanksi yang tegas<br />
penambangan karang untuk pondasi bangunan<br />
2. Sosialisasi ke masyarakat dan dinas-dinas terkait tentang<br />
peraturan- peraturan yang berhubungan pelarangan<br />
penambangan karang untuk bangunan<br />
3. Sosialisasi dampak penambangan terhadap kerusakan<br />
ekosistem terumbu karang<br />
4. Menerapkan sanksi yang tegas terhadap kontraktor yang<br />
menggunakan karang sebagai pondasi bangunan<br />
1. Melibatkan peran serta masyarakat secara partisipatif<br />
dalam menyusun perda pelestarian terumbu karang<br />
2. Membahas permasalahan kerusakan terumbu karang<br />
secara bersama, untuk ditanggulangi bersama antara<br />
stakeholders.<br />
3. Proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah<br />
dilaksanakan secara bersama dengan stakeholders terkait<br />
4. Melibatkan pihak LSM dan swasta dalam membahas<br />
substansi rancangan peraturan daerah pelestarian<br />
terumbu karang<br />
5. Memberdayakan masyarakat pesisir dan institusi legistatif<br />
untuk membuat kebijakan yang berbasis masyarakat pada<br />
pengelolaan terumbu karang<br />
1. Mengembangkan misi dan visi yang sama dalam<br />
pengelolaan terumbu karang dinas terkait di Propinsi<br />
<strong>Lampung</strong>.<br />
2. Menghilangkan egosektoral dalam pengelolaan terumbu<br />
karang<br />
3. Melibatkan peran serta masyarakat, pemuda, LSM,<br />
Perguruan Tinggi, tokoh adat secara partisipatif dalam<br />
menyusun kebijakan pengelolaan terumbu karang.<br />
4. Memberdayakan masyarakat pesisir dan institusi legistatif<br />
untuk membuat kebijakan yang mengakar pada<br />
masyarakat bawah<br />
5. Menumbuhkan lagi adat istiadat pesisir yang berwawasan<br />
lingkungan di Propinsi <strong>Lampung</strong> untuk pelestarian<br />
terumbu karang.<br />
Dinas Kimpraswil, Polisi Perairan, Dinas<br />
Perikanan dan Kelautan, Kejati, Bapedalda,<br />
BKSDA <strong>Lampung</strong><br />
Dinas Kelautan dan Perikanan, DPRD,<br />
LSM, UNILA, Bapedalda, Balibangda, Biro<br />
Hukum, BKSDA <strong>Lampung</strong><br />
Bapeda, Dinas Kelautan dan Perikanan,<br />
LSM, Balitbangda, UNILA, TNI AL, Polisi<br />
Perairan, BKSDA <strong>Lampung</strong><br />
1- 5 th 5- 10 th 10 - 15