14.06.2013 Views

Terumbu-Karang-Teluk-Lampung-Ok

Terumbu-Karang-Teluk-Lampung-Ok

Terumbu-Karang-Teluk-Lampung-Ok

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Lanjutan Lampiran 2 : Arahan Rencana Pengelolaan <strong>Terumbu</strong> <strong>Karang</strong> di <strong>Teluk</strong> <strong>Lampung</strong><br />

No Strategi Pengelolaan Program-Program Institusi Jangka Waktu (tahun)<br />

7<br />

8<br />

9<br />

Strategi 7: Pelarangan penambangan karang<br />

untuk bahan bangunan<br />

Strategi 8: Pembuatan Perda/Peraturan<br />

lainnya untuk melindungi ekosistem terumbu<br />

karang<br />

Strategi 9: Koordinasi terpadu antar lintas<br />

sektoral dalam pelestarian terumbu karang<br />

1. Melakukan pelarangan dan sanksi yang tegas<br />

penambangan karang untuk pondasi bangunan<br />

2. Sosialisasi ke masyarakat dan dinas-dinas terkait tentang<br />

peraturan- peraturan yang berhubungan pelarangan<br />

penambangan karang untuk bangunan<br />

3. Sosialisasi dampak penambangan terhadap kerusakan<br />

ekosistem terumbu karang<br />

4. Menerapkan sanksi yang tegas terhadap kontraktor yang<br />

menggunakan karang sebagai pondasi bangunan<br />

1. Melibatkan peran serta masyarakat secara partisipatif<br />

dalam menyusun perda pelestarian terumbu karang<br />

2. Membahas permasalahan kerusakan terumbu karang<br />

secara bersama, untuk ditanggulangi bersama antara<br />

stakeholders.<br />

3. Proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah<br />

dilaksanakan secara bersama dengan stakeholders terkait<br />

4. Melibatkan pihak LSM dan swasta dalam membahas<br />

substansi rancangan peraturan daerah pelestarian<br />

terumbu karang<br />

5. Memberdayakan masyarakat pesisir dan institusi legistatif<br />

untuk membuat kebijakan yang berbasis masyarakat pada<br />

pengelolaan terumbu karang<br />

1. Mengembangkan misi dan visi yang sama dalam<br />

pengelolaan terumbu karang dinas terkait di Propinsi<br />

<strong>Lampung</strong>.<br />

2. Menghilangkan egosektoral dalam pengelolaan terumbu<br />

karang<br />

3. Melibatkan peran serta masyarakat, pemuda, LSM,<br />

Perguruan Tinggi, tokoh adat secara partisipatif dalam<br />

menyusun kebijakan pengelolaan terumbu karang.<br />

4. Memberdayakan masyarakat pesisir dan institusi legistatif<br />

untuk membuat kebijakan yang mengakar pada<br />

masyarakat bawah<br />

5. Menumbuhkan lagi adat istiadat pesisir yang berwawasan<br />

lingkungan di Propinsi <strong>Lampung</strong> untuk pelestarian<br />

terumbu karang.<br />

Dinas Kimpraswil, Polisi Perairan, Dinas<br />

Perikanan dan Kelautan, Kejati, Bapedalda,<br />

BKSDA <strong>Lampung</strong><br />

Dinas Kelautan dan Perikanan, DPRD,<br />

LSM, UNILA, Bapedalda, Balibangda, Biro<br />

Hukum, BKSDA <strong>Lampung</strong><br />

Bapeda, Dinas Kelautan dan Perikanan,<br />

LSM, Balitbangda, UNILA, TNI AL, Polisi<br />

Perairan, BKSDA <strong>Lampung</strong><br />

1- 5 th 5- 10 th 10 - 15

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!