Persiapan Desentralisasi dan Otonomi Daerah Kasus: Kabupaten ...

ukan hanya bagi aparat pemerintah, tetapi juga masyarakat secara keseluruhan,
sehingga kebijakan otonomi daerah menjadi sesuatu yang harus dilaksanakan.
Penundaan pelaksanaannya hanya akan menciptakan suasana perlawanan yang keras
di daerah, walaupun dalam jangka pendek daerah akan diam, dalam pengertian apatis
(segala urusan terserah kepada pemerintah pusat).
Responden masyarakat menilai bahwa akibat pendekatan sentralistik itu, pemda
menjadi kurang mengenal “pelayanan publik.” Selama ini yang mereka kerjakan
adalah melaksanakan “proyek pembangunan pusat” yang umumnya bersifat fisik.
Sebagai pelaksana proyek kebanyakan aparat pemerintah cenderung melayani
atasannya, sementara mengabaikan fungsinya sebagai pelayan publik. Situasi seperti
itu disadari oleh para pegawai pemerintah, seperti terlihat dari reaksi mereka atas PP
No. 25, 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai
Daerah Otonom. Menurut responden aparat pemerintah, dari sekian banyak yang
disebut sebagai kewenangan itu, sebenarnya bukan kewenangan. Menurut mereka
hanya sekitar 20 saja yang benar-benar merupakan “kewenangan,” selebihnya adalah
“tugas” kepemerintahan yang menempatkan pemda sebagai pelaksana “lapangan” dari
pemerintah pusat.
Reorganisasi Pemda dan Administrasi Kepegawaian
Reorganisasi Pemda. Pemda Propinsi Jatim sudah mempersiapkan otonomi daerah
sejak tahun 1987, yaitu dengan dibentuknya Biro Bina Otonomi Daerah. Bersamaan
dengan program percontohan Otonomi di Jatim dibentuk Tim Otonomi Daerah yang
beranggotakan Biro Organisasi, Biro Kepegawaian, Biro Keuangan, Biro Hukum, dan
Biro Bina Otonomi Daerah. Persiapan otonomi lebih intensif dilakukan setelah UU
No. 22, 1999 dan UU No. 25, 1999 diberlakukan, yaitu berupa:
1. Pembentukan Tim Teknis Otonomi Daerah Propinsi Jatim berdasarkan SK
Gubernur No. 188/177/014/2000, tanggal 26 Juli 2000. Tim ini diketuai oleh
Sekda Propinsi Jatim, beranggotakan kepala-kepala biro di lingkungan sekretariat
daerah ditambah Kepala Bidang Sosial Budaya Bappeda.
2. Melakukan sosialisasi dan kajian terhadap UU No. 22, 1999 dan UU No. 25,
1999. Kajian dilakukan melalui kerja sama dengan beberapa perguruan tinggi
setempat, seperti UNAIR, UNEJ, UNIBRAW, dan IKIP Malang. Upaya
sosialisasi juga dilakukan dengan perguruan tinggi atau melalui penyelenggaraan
forum diskusi dengan mengundang pakar.
3. Menindaklanjuti pelaksanaan PP No. 25, 2000, dengan melakukan:
• Inventarisasi kewenangan propinsi dan kabupaten/kota serta kewenangan
yang belum dapat dilakukan oleh kabupaten/kota. Hingga pertengahan
Oktober 2000, perda tentang kewenangan masih dalam proses penyusunan.
Sebenarnya sebelum PP No. 25, 2000 ini keluar, Pemda Propinsi Jatim telah
menyiapkan perdanya, namun kemudian dengan keluarnya PP tersebut, perda
harus disesuaikan. Hambatan lain dalam penyusunan perda ini adalah PP
tentang kewenangan dekonsentrasi yang mengatur tugas yang harus
dilaksanakan propinsi belum keluar. Selain itu inventarisasi yang sudah
dilakukan kanwil dan dinas harus dievaluasi kembali karena banyak sekali
kesalahan dimana kegiatan sering diterjemahkan sebagai kewenangan.
Diharapkan pada akhir November 2000 raperda sudah bisa dibahas oleh Tim
Teknis Otonomi.
6
Lembaga Penelitian SMERU, Juli 2001