Persiapan Desentralisasi dan Otonomi Daerah Kasus: Kabupaten ...

dan pembahasan masih akan dilakukan dengan pihak Bappeda dan pemda sebelum
rancangan Propeda dan APBD itu disetujui.
Kerjasama juga dilakukan dengan perguruan tinggi lainya, yaitu: 1) Unibraw Malang
berkaitan dengan studi potensi perekonomian khususnya sektor industri, 2)
Universitas Negeri Malang berkaitan dengan studi mengenai potensi perekonomian
khususnya pengembangan potensi kerajinan bambu, budidaya jamur, dan kerajinan
kulit; 3) Untag Surabaya, bekerjasama dalam bidang pendidikan, yaitu peningkatan
SDM pemda (program MM Administrasi Negara), dan 4) dengan Unmer Malang
dalam kaitannya dengan bidang teknik sipil.
Sementara berkaitan dengan persiapan pelaksanaan otonomi daerah, pemda
mengedepankan 6 aspek yaitu: 1) SDM (profesionalisme), 2) kelembagaan
(mempersiapkan Perda tentang kelembagaan), 3) manajemen perencanaan (bottom
up planning, dialog terbuka), 4) PAD/PADS (mengundang investor, ekonomi
kerakyatan), 5) sarana dan prasarana (jalan desa, pusat data, pemberdayaan
masyarakat desa), dan 6) partisipasi aktif masyarakat (forum lintas pelaku,
pembentukan konsorsium LSM, kerjasama dengan tokoh masyarakat, pemanfaatan
media masa, pelibatan perguruan tinggi dalam rangka problem solving).
Sejauh ini jumlah perda yang sudah disahkan tergolong cukup banyak, dari ukuran
ini kinerja dewan tergolong sangat produktif. Perda-perda yang dimaksud, terdiri
dari:
1. Dua Perda masing-masing tentang Penetapan APBD TA 2000 dan Sisa
Perhitungan APBD TA 1999/2000,
2. Tiga belas Perda tentang Pemerintahan Desa, 13
3. Sebuah Perda tentang Pola Dasar Pembangunan, dan
4. Sembilan Perda tentang perobahan perda retribusi dan tentang retribusi baru.
Perda tentang Pemerintahan Desa sudah disahkan oleh DPRD pada 18 Agustus 2000.
Namun sejauh ini belum disosialisasikan karena belum ada acuan yang jelas dari
Depdagri, oleh karena itu juga belum di masukkan ke lembar daerah. Namun, dalam
mensosialisasikannya nanti direncanakan akan dibentuk suatu tim khusus yang akan
ditetapkan berdasarkan SK Bupati.
Ketika perda-perda ini disahkan sempat muncul penolakan dari para kepala
desa/lurah se Kabupaten Magetan, terutama berkenaan dengan perobahan masa
jabatan mereka. Sesuai dengan UU No. 22, 1999 masa jabatan Kepala Desa/Lurah
adalah 5 tahun, maksimum untuk dua kali masa jabatan, sementara mereka tetap
menginginkan masa jabatan 8 tahun sebagaimana diatur dalam peraturan
sebelumnya. Keberatan yang mereka ajukan didasarkan pada alasan bahwa jika masa
jabatan hanya 5 tahun, pesimis modal yang mereka keluarkan saat pemilihan kepala
desa dapat kembali, di samping itu mereka juga pesimis dapat berkiprah secara nyata
13
Perda-perda tentang Pemerintahan Desa terdiri dari: 1) Pembentukan Badan Perwakilan Desa, 2)
Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Kelurahan, 3) Pembentukan, Penghapusan, dan
Penggabungan Desa, 4) Susunan Organisasi Pemerintah Desa, 5) Kedudukan Keuangan Lurah Desa
dan Pamong Desa, 6) Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Pamong Desa, 7) Tata Cara
Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Lurah Desa, 8) Kerjasama Antar Desa, 9)
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, 10) Sumber Pendapatan Desa, 11) Peraturan Desa, 12)
Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa, 13) Pemberdayaan, Pelestarian, dan Pengembangan
Adat Istiadat dan Lembaga Adat.
32
Lembaga Penelitian SMERU, Juli 2001