Persiapan Desentralisasi dan Otonomi Daerah Kasus: Kabupaten ...

sengaja memperlambat urusan masyarakat seperti yang dilakukan di masa
sebelumnya. Urusan KTP, misalnya, sudah mulai lancar dan lebih mudah.
Kadin dan Gapensi mengakui bahwa pengurusan TDP (tanda daftar perusahaan) di
Kandep Perindag berlangsung lebih cepat dan tanpa biaya. Pembuatan IMB sudah
melalui unit pelayanan terpadu walaupun belum berjalan sesuai dengan aturan. Di
Kabupaten Madiun masih terjadi pungutan di KPKN. Setiap pencairan dana proyek
senilai Rp100 juta, pengusaha harus memberikan imbalan kepada petugas sebesar
Rp200 ribu. Tetapi, jumlah ini sudah lebih kecil dibandingkan sebelumnya. Dalam
tender proyek, Bupati Magetan telah mengumumkan bahwa tidak akan ada lagi
pemberian komisi proyek, tetapi di tingkat aparat masih ada yang suka meminta
komisi. Di tingkat propinsi, ada upaya untuk menyerahkan kewenangan pembuatan
TDR (tanda daftar rekanan) kepada pihak swasta bekerjasama dengan Kadin dan
biaya pengurusannya akan diturunkan hingga sebesar 75%.
Untuk memperbaiki pelayanan, Kadin/Gapensi menyarankan perlu ada penyesuaian
dengan kebutuhan masyarakat. Misalnya, perlu adanya penegasan dari bupati bahwa
setiap urusan harus diselesaikan dalam waktu tertentu. Proses perizinan perlu
disederhanakan. Dari segi biaya memang sudah ada perobahan, dulu biaya
pengurusan izin bisa mencapai jutaan rupiah, tetapi sekarang hanya ratusan ribu
rupiah. Disadari pula bahwa dalam era reformasi, masyarakat sudah harus lebih aktif
menjadi pelopor dalam mencari peluang usaha, sementara peran pemerintah
hanyalah sebagai fasilitator.
Dalam hal keterbukaan, pers menilai masih banyak aparat pemda yang tidak mau
memberikan keterangan kepada pers, dan selalu menunjuk kepada Bagian Humas
untuk menjelaskan setiap masalah yang ditanyakan oleh pers. Untungnya Bagian
Humas sendiri sekarang sudah lebih terbuka, mereka menyadari bahwa dengan
keterbukaan akan ada feedback dari masyarakat lewat pemberitaan pers.
Kinerja DPRD
Selain terhadap eksekutif, masyarakat juga mengkritisi kinerja anggota dewan yang
umumnya masih dinilai rendah. Pers berpendapat bahwa DPRD sulit diharapkan
dalam melakukan pengawasan karena telah terjadi penurunan kualitas anggota
dewan. Kalau dua pilar, eksekutif dan legislatif, memiliki banyak kelemahan,
dipertanyakan bagaimana kondisi daerah nantinya setelah otonomi. Menurut para
akademisi, hal ini terjadi akibat DPRD terbentuk tidak sepenuhnya atas dasar
demokrasi, tetapi lebih disebabkan adanya reformasi (perobahan) di tingkat
kepemimpinan nasional.
Pers selanjutnya menyoroti kelemahan lembaga DPRD yang disebabkan adanya
dominasi oleh satu partai. Implikasinya proses demokratisasi kurang berkembang.
Ada kecenderungan anggota dewan lainnya hanya mengikuti kemauan partai yang
dominan. Hal ini sangat mengkhawatirkan karena bisa terulang pengalaman Orde
Baru dimana Partai Golkar adalah “penguasa mutlak” di DPRD. 17
Oleh karena itu,
17
Beberapa contoh tentang adanya kekuasaan partai yang dominan ini adalah: Pertama, ketika bupati
mengeluarkan SK untuk menertibkan lokalisasi WTS di Kabupeten Magetan yang dilakukan karena
adanya gugatan masyarakat sekitar lokasi itu, SK ini tidak ditindaklanjuti oleh DPRD karena alasan
yang tidak jelas. Akibatnya masyarakat marah dan merusak area lokalisasi tersebut. Pers kemudian
mengetahui alasannya, yaitu bahwa lokasi tersebut merupakan salah satu sumber suara PDI-P.
Pemberitaan tentang ini membuat pers diancam oleh anggota dewan tertentu. Kedua, terdapat kesan
bahwa PDI-P sedang menjalin hubungan ‘mesra’ dengan pemda. Ada sinyalemen bahwa kader PDI-P
38
Lembaga Penelitian SMERU, Juli 2001