Persiapan Desentralisasi dan Otonomi Daerah Kasus: Kabupaten ...

Badan Kesatuan Bangsa harus mampu mengubah paradigma dari pengawasan dan
pembinaan menjadi lembaga yang bisa memfasilitasi kehidupan politik masyarakat.
Sehingga tolok ukur keberhasilan pembangunan di era otonomi tidak lagi pada
pembangunan fisik akan tetapi lebih kepada peningkatan peran masyarakat dalam
kehidupan bernegara dan memperoleh kemudahan serta kemurahan dalam
mengakses berbagai kepentingan untuk kehidupan politik dan ekonominya.
Penjaringan Aspirasi Masyarakat. Hampir setiap hari DPRD menerima demonstran
ataupun kelompok masyarakat yang menyampaikan keluhan/aspirasinya. Selain itu,
aspirasi juga diperoleh melalui surat yang disampaikan masyarakat ke dewan. Upaya
pro-aktif dewan untuk menjaring aspirasi masyarakat antara lain melakukan
kunjungan kerja ke DPRD di tingkat kabupaten/kota serta berdialog langsung dengan
tokoh masyarakat. Upaya ini juga sekaligus sebagai pelaksanaan fungsi pengawasan,
pelurusan informasi, dan sosialisasi.
Tuntutan/keluhan masyarakat yang disampaikan melalui demonstrasi pada umumnya
berkenaan dengan masalah sengketa tanah dan perburuhan. Dalam masalah ini
dewan memposisikan diri sebagai mediator/fasilitator untuk mempertemukan pihak
yang terlibat. Secara konkrit, dewan menindaklanjuti aspirasi yang masuk dengan
mengirim surat baik kepada pihak yang bersengketa, maupun kepada pihak eksekutif
terkait, serta badan peradilan untuk diselesaikan.
Tidak jarang pula dewan harus menyikapi aspirasi masyarakat berkenaan dengan
persoalan internasional. Misalnya, simpati masyarakat pada negara tertentu yang
mendapat tekanan dari negara lain. Demikian pula persoalan di tingkat
kabupaten/kota sering disampaikan langsung ke DPRD propinsi, khususnya
menyangkut persoalan yang melibatkan pemerintah pusat dan atau propinsi.
Untuk menampung aspirasi mengangkut kepentingan lintas daerah, beberapa pihak
berharap bahwa antara komisi DPRD di tingkat propinsi dan kabupaten/kota dapat
membentuk semacam forum sehingga pertukaran informasi dapat terus berlangsung.
Perumusan Kebijakan Daerah. Diakui bahwa baik pihak eksekutif maupun legislatif
belum secara optimal melibatkan unsur masyarakat dalam penyusunan ataupun
pembahasan perda, karena hal ini terkait dengan masalah keterbatasan dana. Namun
demikian upaya kearah itu sudah nampak, misalnya dalam penyusunan ‘Rencana
Strategis (Renstra) dan Kebijakan Pembangunan Jatim’ diserahkan kepada pihak
yang dianggap lebih profesional yaitu kepada salah satu Universitas Negeri di Jatim.
Kemudian dalam proses pematangan terhadap draft Renstra tersebut dilibatkan pula
perguruan tinggi lainnya, tokoh masyarakat, LSM, dan instansi terkait, serta DPRD,
hingga saat ini telah mengalami empat kali perbaikan. Kemudian dalam rangka
pembentukan Badan Informasi dan Komunikasi, dewan mengundang kalangan pers
agar memberikan masukannya. Pada umumnya dalam berbagai rapat pembahasan di
dewan, jarang sekali ada masyarakat yang datang, kecuali kalangan pers.
Hingga saat ini dewan telah mengesahkan 12 Perda, 10 yang mengatur pembentukan
lembaga daerah dalam rangka persiapan pelaksanaan otonomi. Di samping itu, ada
18 Raperda yang sudah dipersiapkan pihak eksekutif dan akan diserahkan ke DPRD
10
Ke-12 Perda yang sudah disahkan terdiri dari Perda tentang: 1) Dinas Sosial, 2) Kantor Kas Daerah,
3) Dinas Pariwisata, 4) Dinas Informasi dan Komunikasi, 5) Dinas Kependudukan, 6) Dinas Koperasi
dan PK&M, 7) Badan Kesatuan Bangsa, 8) UPT Dinas Peternakan, 9) Badan Pendidikan dan Latihan,
10) Dinas PU Bina Marga, 11) Dinas Permukiman, 12) Dinas PU Pengairan
20
Lembaga Penelitian SMERU, Juli 2001