Persiapan Desentralisasi dan Otonomi Daerah Kasus: Kabupaten ...

yang akan diterima (dari pusat) nanti tidak mencukupi kebutuhan, sehingga perlu
diantisipasi dengan meningkatkan PAD. Kemungkinan ini nampaknya kurang
relevan, karena penyerahan kewenangan kepada daerah akan disertai dengan
penyerahan pembiayaan. Kedua, pemda sekedar memanfaatkan momentum otonomi,
kewenangan yang dipunyainya selalu dikaitkan dengan upaya untuk meningkatkan
PAD, untuk kemudian perolehan PAD lebih banyak dipakai untuk biaya birokrasi. 12
Sementara itu perhatian pemda pada aspek-aspek pembangunan yang langsung
bersentuhan dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat tampaknya justru
kurang diperhatikan. Oleh karena itu, beberapa responden menyarankan agar ukuran
kemajuan daerah jangan hanya dilihat dari tingkat PAD, akan tetapi seharusnya juga
diukur, misalnya, dari PDRB. Mereka mencontohkan Kabupaten Trenggalek
memiliki PAD rendah, tetapi masyarakatnya sejahtera. Keadaan ini menunjukkan
bahwa antara PAD dengan kesejahteraan masyarakat tidak ada kaitannya.
Usaha untuk meningkatkan PAD, sebenarnya bisa digali melalui upaya
menumbuhkan gairah perekonomian di tingkat masyarakat, bukan dengan
meningkatkan berbagai pungutan. Dalam hal ini pemda sifatnya hanya sebagai
pendorong dan penyedia sarana dan prasarana. Sesuai dengan fungsinya sebagai
pelayan masyarakat, seharusnya pemda memberikan berbagai kemudahan agar
masyarakat bisa menumbuhkan usaha yang potensial. Jika usaha-usaha ini nantinya
dapat berkembang dengan baik, maka dengan sendirinya pemda dapat mengambil
manfaat dari kondisi ini, baik langsung maupun tidak langsung. Dinamika
masyarakat dalam kegiatan ekonomi perlu ditumbuhkan agar bisa mengurangi beban
pemda dalam pembiayaan daerah. Dalam rangka peningkatan PAD, hal seperti ini
belum banyak dipertimbangkan oleh pemda.
Berkaitan dengan itu, jika tujuan peningkatan PAD untuk menyediakan anggaran
pembangunan yang lebih besar, pemda sebenarnya juga dapat memanfaatkan
partisipasi masyarakat untuk mendukung kegiatan pembangunan tersebut. Pada
dasarnya masyarakat relatif mudah dimobilisasi untuk berpartisipasi dalam programprogram
pembangunan yang ditujukan untuk kepentingan mereka sendiri. Sebagai
contoh, salah satu desa di Kecamatan Parang dengan bantuan aspal sebanyak 40
drum, masyarakat mampu menggerakkan diri untuk berswadana membangun jalan
sehingga total nilai proyek mencapai Rp250 juta. Kenyataan ini memberikan
pelajaran bahwa sebenarnya jika program pembangunan yang ditujukan untuk
kepentingan masyarakat, dan masyarakat dari awal dilibatkan dalam proses
perencanaan maupun implementasinya, maka partisipasi masyarakat akan besar. Pola
semacam itu, tentunya sangat berbeda dengan pola perencanaan pembangunan
melalui Rakorbang (juga rakor-rakor lain) yang selama ini diadakan sekedar menjadi
formalitas atau rutinitas birokrasi tanpa punya makna apapun dalam kerangka
kepentingan nyata masyarakat.
Terlepas dari upaya Pemda itu, seandainya pada saat otonomi PAD Kabupaten
Magetan dapat ditingkatkan cukup besar, hal itu tetap tidak akan mampu menutupi
kebutuhan anggaran. Oleh karena itu, daerah masih juga sangat tergantung pada
penerimaan dana dari pusat. Menurut pemda, ketersediaan dana dari pusat harus
memenuhi dua unsur penting, yaitu 1) jumlahnya mencukupi, dan 2) waktu
12
Di masa lalu keotonomian pemda dalam memanfaatkan dana hanya atas dana yang bersumber dari
PAD.
26
Lembaga Penelitian SMERU, Juli 2001