Persiapan Desentralisasi dan Otonomi Daerah Kasus: Kabupaten ...

More documents

Recommendations

Info

DAFTAR TABEL Tabel Halaman 1. Kabupaten/kota sampel untuk studi otonomi daerah 2 2. Gambaran umum daerah penelitian 3 3. Unit kerja perangkat daerah Propinsi Jawa Timur 9 4. Jumlah pegawai instansi vertikal di Propinsi Jawa Timur 11 5. Jumlah pegawai di Pemda Propinsi Jawa Timur 11 6. Perkembangan penerimaan APBD Propinsi Jatim, TA 1999/2000-2000 (Rp Juta) 18 7. Jumlah pegawai di lingkungan Pemda Kabupaten Magetan 24 8. Jumlah pegawai instansi vertikal di Pemda Kabupaten Magetan 24 9. Perkembangan penerimaan PAD Kabupaten Magetan, TA 1999/2000-2001 (Rp Juta) 28 10. Perkembangan penerimaan APBD Kabupaten Magetan, TA 1999/2000-2000 (Rp Juta) 29 vii Lembaga Penelitian SMERU, Juli 2001
DAFTAR SINGKATAN ABT Air Bawah Tanah APBD Anggaran Pendapatan dan APT Air Permukaan Tanah Belanja Daerah Arnas Arsip Nasional Balitbangda Balai Penelitian dan Bangdes Pembangunan Desa Pengembangan Daerah Bapedalda Badan Pengendalian Dampak BBNKB Bea Balik Nama Kendaraan Lingkungan Daerah Bermotor BES Bursa Efek Surabaya BIPP Balai Informasi dan BKIA Balai Kesehatan Ibu & Anak Penyuluhan Pertanian BP3 Badan Pembantu BPD Badan Perwakilan Desa Penyelenggara Pendidikan BUMD Badan Usaha Milik Daerah BUMN Badan Usaha Milik Negara DAK Dana Alokasi Khusus DAU Dana Alokasi Umum Depperindag Departemen Perindustrian Dephub Departemen Perhubungan dan Perdagangan Depsos Departemen Sosial Diknas Pendidikan Nasional Dispenda Dinas Pendapatan Daerah DPRD Dewan Perwakilan Rakyat DPD Dana Pembangunan Daerah Daerah Ekonomi dan Pengembangan DRD Dana Rutin Daerah Ekbang Gapensi Gabungan Pengusaha HO Hinder Ordonantie Kontruksi Humas Hubungan Masyarakat IDT Inpres Desa Tertinggal IKIP Institut Keguruan dan Ilmu IMB Izin Mendirikan Bangunan Pendidikan INTAN Industri, Pertanian, Itwilkab/prop Inspektorat Wilayah --PERSADA Pendidikan, Pariwisata, dan Kabupaten/Propinsi Perdagangan Jatim Jawa Timur JPS Jaring Pengaman Sosial Juklak Petunjuk Pelaksanaan Kadin Kamar Dagang dan Industri Kandep Kantor Departemen Perindag Perindustrian dan Kanwil Kantor Wilayah Perdagangan KK Kepala Keluarga KKN Korupsi, Kolusi, dan KPKN Kantor Perbendaharaan dan Nepotisme Kas Negara KTP Kartu Tanda Penduduk LKMD Lembaga Ketahanan LSM Lembaga Swadaya Masyarakat Desa Masyarakat M-Al Madrasah Aliyah Mendagri Menteri Dalam Negeri M-Ib Madrasah Ibtidaiyah MM Magister Management MMEA Minuman Mengandung M-Ts Madrasah Tsanawiyah Ethyl Alkohol NTB Nusa Tenggara Barat NTT Nusa Tenggara Timur Otda/Otoda Otonomi Daerah PAD Pendapatan Asli Daerah PAD Pendapatan Asli Daerah PAN Pendayagunaan Aparatur Parsenibud Pariwisata Seni dan Budaya Negara PBB Pajak Bumi dan Bangunan PBB-KB Pajak Bahan Bakar PDAM Perusahaan Daerah Air Kendaraan Bermotor Minum PDE Pusat Data Elektronik PDRB Produk Domestik Regional Pelindo Pelabuhan Indonesia Bruto Pemda Pemerintah Daerah Perhutani Perusahaan Kehutanan Perum Perusahaan Umum Indonesia PON Pekan Olahraga Nasional PMD Pemberdayaan Masyarakat PKB Pajak Kendaraan Bermotor Desa PP Peraturan Pemerintah PPH Pemukiman Perambah Hutan PPn Pajak Pertambahan Nilai viii Lembaga Penelitian SMERU, Juli 2001
Page 1 and 2: DSRUDQ/DSDQJDQ 3HUVLDSDQ 'HVHQWUDOL
Page 3 and 4: SUMMARY Preparation for regional au
Page 5 and 6: RINGKASAN Persiapan otonomi daerah
Page 7: DAFTAR ISI Bab Halaman TIM STUDI i
Page 11 and 12: I. PENDAHULUAN 1. LATAR BELAKANG Te
Page 13 and 14: terutama melalui pelabuhan Tanjung
Page 15 and 16: Karena jadwal rencana kunjungan Tim
Page 17 and 18: • Penataan kelembagaan. Hingga sa
Page 19 and 20: Tabel 3. Unit kerja perangkat daera
Page 21 and 22: Tabel 4. Jumlah pegawai instansi ve
Page 23 and 24: Dengan kata lain, mereka mempunyai
Page 25 and 26: Untuk PT Jasa Tirta, Pemda telah me
Page 27 and 28: memperbesar basis sumber penerimaan
Page 29 and 30: pihak legislatif menilai sikap ekse
Page 31 and 32: untuk dibahas pada 6 November 2000.
Page 33 and 34: Bagian Hukum, Bagian Humas dan Prot
Page 35 and 36: Apabila setelah otonomi pemda menga
Page 37 and 38: penyalurannya harus sesuai dengan j
Page 39 and 40: Anggaran Sektoral dan Desa. Beberap
Page 41 and 42: Di samping itu sebagian besar dari
Page 43 and 44: dalam waktu yang lebih sempit itu.
Page 45 and 46: Karena para elit politik dan pemeri
Page 47 and 48: Menyangkut peningkatan pemahaman pr
Page 49 and 50: LSM menilai bahwa DPRD belum berfun
Page 51 and 52: pengusaha untuk melakukan kajian kh
Page 53 and 54: erat bagi mereka. Langkah seperti i
Page 55 and 56: dengan penggunaan yang tepat memung
Page 57 and 58: Tabel A. Kerangka kerja Studi Desen
Page 59 and 60:
LAMPIRAN II Daftar Responden No. Re
show all

Persiapan Desentralisasi dan Otonomi Daerah Kasus: Kabupaten ...

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?