Persiapan Desentralisasi dan Otonomi Daerah Kasus: Kabupaten ...

memperhatikan peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan publik. Akhir-akhir ini,
DPRD Propinsi Jatim cukup gencar mempertanyakan berbagai kasus korupsi yang
dilakukan aparat eksekutif termasuk menyangkut sisa anggaran pembangunan TA 2000
yang berjumlah sekitar Rp200 miliar yang disinyalir diselewengkan oleh aparat eksekutif.
Meskipun begitu, beberapa kalangan masih meragukan bahwa harapan masyarakat itu
dapat diwujudkan oleh anggota DPRD (propinsi dan kabupaten). Keraguan itu terkait
dengan tingkat pendidikan dan pengalaman anggota dewan yang rata-rata lebih
rendah dibanding dengan anggota DPRD di masa sebelumnya. Keraguan itu makin
menguat dengan adanya wewenang DPRD menentukan anggarannya sendiri.
Sekarang ada indikasi bahwa anggota dewan berkepentingan atas kenaikan PAD yang
memang merupakan sumber anggaran mereka. Keadaan ini dapat membuat DPRD
tidak kritis terhadap berbagai perda tentang pajak dan retribusi yang bertujuan
meningkatkan PAD.
Masyarakat pada dasarnya ingin terlibat membantu pemda mensukseskan pelaksanaan
otonomi daerah, masalahnya aparat pemda belum banyak berobah. Aparat pemda
masih cenderung bertumpu kepada pusat (melihat ke atas) dan sangat kurang
melakukan pendekatan kepada masyarakat (melihat ke bawah). Akibatnya,
pengetahuan publik atas proses pelaksanaan otonomi daerah masih terbatas, sehingga
masyarakat sulit mencari ruang untuk melibatkan diri.
v
Lembaga Penelitian SMERU, Juli 2001