Persiapan Desentralisasi dan Otonomi Daerah Kasus: Kabupaten ...

RINGKASAN
Persiapan otonomi daerah di Propinsi Jawa Timur (Jatim) yang kurang lancar bukan
disebabkan adanya hambatan, tetapi ada pengertian di daerah bahwa pelaksanaan
otonomi daerah adalah suatu proses berjangka panjang yang akan berkembang melalui
learning by doing. Meskipun demikian, masyarakat Jatim menghendaki agar pelaksanaan
otonomi daerah dipercepat. Dalam proses persiapan otonomi daerah yang agak pelik
diselesaikan adalah menyangkut kewenangan pusat yang dilimpahkan ke propinsi
(tugas dekonsentrasi) dan kewenangan kabupaten yang dilimpahkan ke propinsi.
Selain itu, definisi kewenangan juga masih harus diperjelas karena kewenangan yang
diotonomikan melalui PP No. 25, 2000, sebenarnya lebih bersifat tugas. Kewenangan
yang belum jelas itu berimplikasi pada keterlambatan pemda dalam penyusunan
struktur organisasi baik di tingkat propinsi maupun di tingkat kabupaten/kota.
Persoalan lain yang dihadapi Pemda Propinsi Jatim adalah jumlah jabatan struktural
yang ada jauh melebihi jumlah jabatan yang tersedia. Mengalokasikan kelebihan
pegawai ke kabupaten/kota hampir tidak mungkin karena kondisi yang hampir sama
juga dihadapi oleh kabupaten/kota. Selain itu, untuk mengisi posisi puncak di setiap
dinas, ada misi terselubung di lingkungan pemda yang bertujuan memprioritaskan orang
daerah. Oleh karena itu, persoalan kepegawaian menjadi lebih rumit dan merisaukan
banyak pihak, terutama eks pegawai pusat yang telah menjadi aparat daerah.
Propinsi Jatim tergolong kaya, walaupun bukan karena SDA, konsentrasi industri
terbanyak kedua di Indonesia terdapat di kawasan industri sekitar Surabaya. Kondisi
ini membuat aktivitas ekonomi masyarakat cukup tinggi dan dinamis. Walaupun
demikian, tidak berarti bahwa setiap kabupaten/kota di wilayah ini bisa mandiri
melalui penerimaan PAD. Sebaliknya, bahkan ada kabupaten/kota yang panik
menghadapi otonomi daerah karena sumber PAD-nya kecil. Oleh karena itu, ada
kekhawatiran di tingkat propinsi bahwa beberapa kabupaten/kota di Jatim akan
kesulitan dalam mengimplementasikan otonomi daerah. Berdasarkan kenyataan itu,
maka diusulkan agar otonomi daerah dilakukan di tingkat propinsi. Paling tidak ada
dua alasan yang mendukung usul ini, yaitu: (1) adanya kemungkinan kabupaten/kota
berlomba-lomba meningkatkan PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan
retribusi yang bisa mematikan aktivitas perekonomian masyarakat; dan (2) adanya
kemungkinan konflik antar kabupaten/kota yang berdekatan dalam memperebutkan
obyek pajak atau retribusi yang sama.
Meskipun kekhawatiran itu menjadi pembicaraan hangat di tingkat propinsi, tetapi
Kabupaten Magetan yang relatif miskin di Jatim tidak akan menyerah untuk
melaksanakan kebijakan otonomi. Nampaknya, semangat berotonomi cukup tinggi,
karena yakin bahwa selain adanya DAU dari pusat, pemda juga melihat adanya potensi
yang bisa dikembangkan menjadi andalan sumber penghidupan penduduk dan pada
gilirannya akan meningkatkan pendapatan Pemda Kabupaten Magetan, misalnya
pariwisata, industri kulit, budi daya buah-buahan, dan usaha pertanian bio organik.
SDM yang handal disadari merupakan kunci dari upaya pengembangan itu. Oleh
karenanya masyarakat mengharapkan agar di daerah ini didirikan perguruan tinggi.
Posisi DPRD propinsi dan kabupaten/kota menjadi lebih kuat dengan adanya
kebijakan otonomi daerah. Harapan masyarakat Jatim makin tinggi terhadap DPRD
dalam mengawasi jalannya pemerintahan agar bisa lebih bersih dan lebih
iv
Lembaga Penelitian SMERU, Juli 2001