Persiapan Desentralisasi dan Otonomi Daerah Kasus: Kabupaten ...

More documents

Recommendations

Info

Tabel 3. (lanjutan.) No . Unit Kerja Baru Unit Kerja Lama Status 29. Badan Pengawas Inspektorat Wilayah Proses di Biro Organisasi 30. Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa Proses di Biro Organisasi 31. Badan Perlindungan Masyarakat Mawil Hansip Proses di Biro Organisasi 32. Badan Ketahanan Pangan Bimas Proses di Biro Organisasi 33. Badan Perencanaan Pembangunan Bappeda Proses di Biro Organisasi 34. Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Proses di Biro Organisasi 35. Bapedalda Bapedalda Tetap 36. Balitbangda Balitbangda Tetap 37. RSUD dr. Soedono Madiun RSUD dr. Soedono Madiun Tetap 38. RSUD Syaiful Anwar Malang RSUD Syaiful Anwar Malang Tetap 39. RSUD dr. Soedono Madiun RSUD dr. Soedono Madiun Tetap 40. RSUD Haji Surabaya RSUD Haji Surabaya Tetap 41. RS Khusus Jiwa Menur RS Khusus Jiwa Menur Tetap 42 RS Kusta Kediri RS Kusta Kediri Tetap 43. Kantor Penghubung Kantor Penghubung Tetap 44. Kantor Pembantu Gubernur Kantor Pembantu Gubernur Tetap Sumber: Biro Organisasi Pemda Propinsi Jatim 10 Social Monitoring and Early Response Unit (SMERU)
Tabel 4. Jumlah pegawai instansi vertikal di Propinsi Jatim * Instansi Golongan Jumlah I II III IV Kanwil Dep. Penerangan 37 2.513 1.318 31 3.899 Kanwil Dep. Koperasi 55 1.022 411 16 1.504 Kanwil Parsenibud 2 37 38 4 81 Kanwil Dep. Sosial 12 406 329 45 792 Kanwil Dep. PU 82 1.477 841 200 2.600 Kanwil Dep. Transmigrasi 33 622 438 40 1.133 Kanwil Dep. Tenaga Kerja 50 1.341 471 56 1.918 Kanwil Dep. Pertanian 207 2.861 3.799 240 7.107 Kanwil Dep. Kesehatan t.a.d. t.a.d. t.a.d. t.a.d. 19.992 Kanwil Depperindag 54 949 502 27 1.532 Kanwil Dephub 6 299 316 7 628 Kanwil Kehutanan 42 395 754 54 1.245 Kanwil Diknas 5.547 54.556 10.680 1.607 72.390 Kanwil Arnas 4 17 5 0 26 Jumlah 6.131 66.495 19.027 2.327 114.847 Keterangan: *) = termasuk pegawai kandep di kabupaten/kota se-Jatim t.a.d. = data tidak tersedia Sumber: Biro Organisasi Pemda Propinsi Jatim. Tabel 5. Jumlah pegawai di Pemda Propinsi Jatim Instansi Golongan Jumlah I II III IV Setda Propinsi 104 522 674 18 1.318 Sekretariat DPRD 8 32 49 1 90 Pembantu Gubernur 35 150 170 30 385 Kantor-kantor 14 90 145 9 258 Dinas-Dinas 2.567 7.791 5410 194 15.962 Badan-Badan 19 163 306 23 511 Rumah Sakit 595 3.613 657 212 5.077 Institusi Lain 24 166 263 52 505 Jumlah 3.366 12.527 7674 539 24.106 Sumber: Biro Organisasi Pemda Propinsi Jatim. Saat ini minat aparat daerah untuk meningkatkan kualitas dirinya tergolong besar. Hal ini tercermin dari meningkatnya minat mereka untuk melanjutkan pendidikan. Kegiatan ini juga dilakukan untuk menutup kemungkinan posisi pimpinan di daerah diduduki orang limpahan dari pusat. Tampaknya posisi yang berpotensi konflik adalah posisi pimpinan. Misalnya, penggabungan Kanwil Depdiknas dengan Dinas Pendidikan akan memiliki 3 orang eselon II (2 dari Kanwil dan 1 dari Dinas), namun yang tersedia hanya 2 posisi, yaitu posisi kepala dinas dan wakil kepala dinas. Kebijakan otonomi daerah juga menciptakan ego pemda kabupaten/kota, misalnya pengangkatan eselon III sebetulnya masih merupakan kewenangan gubernur, tetapi pada pelaksanaannya bupati memutuskan dan menempatkan orang daerahnya sendiri. Penerimaan dan Belanja Pemda Propinsi Jatim Keuangan Daerah. Kalangan pemda propinsi umumnya berpendapat bahwa otonomi daerah yang akan dilakukan di tingkat kabupaten/kota tidak didasarkan pada 11 Lembaga Penelitian SMERU, Juli 2001
Page 1 and 2: DSRUDQ/DSDQJDQ 3HUVLDSDQ 'HVHQWUDOL
Page 3 and 4: SUMMARY Preparation for regional au
Page 5 and 6: RINGKASAN Persiapan otonomi daerah
Page 7 and 8: DAFTAR ISI Bab Halaman TIM STUDI i
Page 9 and 10: DAFTAR SINGKATAN ABT Air Bawah Tana
Page 11 and 12: I. PENDAHULUAN 1. LATAR BELAKANG Te
Page 13 and 14: terutama melalui pelabuhan Tanjung
Page 15 and 16: Karena jadwal rencana kunjungan Tim
Page 17 and 18: • Penataan kelembagaan. Hingga sa
Page 19: Tabel 3. Unit kerja perangkat daera
Page 23 and 24: Dengan kata lain, mereka mempunyai
Page 25 and 26: Untuk PT Jasa Tirta, Pemda telah me
Page 27 and 28: memperbesar basis sumber penerimaan
Page 29 and 30: pihak legislatif menilai sikap ekse
Page 31 and 32: untuk dibahas pada 6 November 2000.
Page 33 and 34: Bagian Hukum, Bagian Humas dan Prot
Page 35 and 36: Apabila setelah otonomi pemda menga
Page 37 and 38: penyalurannya harus sesuai dengan j
Page 39 and 40: Anggaran Sektoral dan Desa. Beberap
Page 41 and 42: Di samping itu sebagian besar dari
Page 43 and 44: dalam waktu yang lebih sempit itu.
Page 45 and 46: Karena para elit politik dan pemeri
Page 47 and 48: Menyangkut peningkatan pemahaman pr
Page 49 and 50: LSM menilai bahwa DPRD belum berfun
Page 51 and 52: pengusaha untuk melakukan kajian kh
Page 53 and 54: erat bagi mereka. Langkah seperti i
Page 55 and 56: dengan penggunaan yang tepat memung
Page 57 and 58: Tabel A. Kerangka kerja Studi Desen
Page 59 and 60: LAMPIRAN II Daftar Responden No. Re

Persiapan Desentralisasi dan Otonomi Daerah Kasus: Kabupaten ...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?