Rencana Strategis - Seknas Fitra

More documents

Recommendations

Info

1.2. Integrasi Perencanaan – Penganggaran Konteks Permasalahan dan Resiko Pembahasan anggaran tidak merujuk pada perencanaan Tidak ada mekanisme memeriksa konsistensi perencanaan penganggaran UU Perencanan berdiri sendiri Terdapat demand mengintegrasikan rencana dan anggaran Tujuan Membandingkan sistem perencanaan penganggaran di Negara lain Merumuskan rekomendasi kebijakan integrasi perencanaan penganggaran Keluaran Adanya naskah rekomendasi kebijakan integrasi perencanaan penganggaran 1.B. Usulan reformasi kebijakan untuk integrasi perencanaan penganggaran Stakeholder Kementerian Keuangan Bappenas Kemendagri Legislatif Bappeda Badan Keuangan Daerah Harapan Hasil Usulan kebijakan perencanaan penganggaran Strategi Uji konsistensi perencanaan penganggaran Advokasi RUU Perencanaan Penganggaran Metodologi Evaluasi praktek perencanaan penganggaran Joint research dengan lembaga think tank negara lain untuk kebijakan pengintegrasian perencanaan penganggaran 1.3. Indeks Tata Kelola Anggaran Daerah Konteks Permasalahan dan Advokasi Desentraslisasi fiskal mendekatkan pengambilan kebijakan anggaran pada tingkat daerah Tata kelola anggaran yang baik mampu mendekatkan kebijakan anggaran terhadap kebutuhan rakyat Adanya demand dari Kemendagri untuk menilai tata kelola anggaran daerah Disparitas daerah dalam pengelolaan anggaran Belum ada potret tata kelola anggaran daerah 1.C. Penegakan kebijakan Perencanaan Penganggaran Daerah Stakeholder Direktorat Administrasi Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri Pemerintah Daerah Komisi Informasi UKP4 Harapan Hasil Indeks menjadi refrensi untuk perbaikan kebijakan dan pelaksanaan tata kelola anggaran Strategi Uji akses keterbukaan informasi anggaran Gugatan ketertutupan anggaran Kampanye hasil riset 32
Tujuan Menilai tata kelola anggaran daerah di 100 kabupaten/kota Keluaran Adanya potret tata kelola anggaran daerah setiap dua tahun pada 100 kabupaten/kota Adanya rekomendasi kebijakan perbaikan tata kelola anggaran daerah Metodologi Indeks tata kelola anggaran daerah Tema 2: Reformasi Sistem Desentralisasi Fiskal yang Berkeadilan 2.1 Evaluasi Kebijakan Tata Kelola Anggaran Daerah Otonom baru Konteks Permasalahan dan Resiko Pemekaran daerah lebih banyak mempertimbangkan aspek politik Daerah otonom baru tidak memiliki sumber pendanaan memadai Tidak ada evaluasi dan penggabungan daerah pemekaran yang gagal Daerah induk pemekaran berkurang sumber pendanaan Partai politik menentang penghentian pemekaran Tujuan Memetakan persoalan tata kelola dan kebijakan anggaran pada daerah otonom baru Merumuskan format evaluasi dan standar kemampuan pendanaan daerah otonom baru Keluaran Rekomendasi kebijakan penataan tata kelola fiskal daerah otonom baru Metodologi Evaluasi kebijakan tata kelola fiskal daerah otonom baru 2.A Pengawalan Pembentukan Daerah Otonom Baru dan Penggunaan Standar Biaya Untuk Perimbangan Keuangan Stakeholder Kementerian Dalam Negeri Komisi II DPR RI Media Kementerian Keuangan Harapan Hasil Hasil kajian dijadikan bahan evaluasi kemampuan fiskal DOB dan kriteria fiskal pembentukan DOB Hasil kajian standar biaya diakomadasi dalam formula kebijakan Strategi Membangun relasi dengan media Lobby pengambil kebijakan Usulan kebijakan standar biaya 33
Page 1 and 2: Rencana Strategis Forum Indonesia u
Page 3 and 4: DAFTAR SINGKATAN AD/ART APBN APBD B
Page 5 and 6: Sambutan Ketua Dewan Nasional FITRA
Page 7 and 8: 1 Profil Organisasi
Page 9 and 10: memperluas area advokasi kebijakan
Page 11 and 12: c. Pusat Belajar Anggaran Berbagai
Page 13 and 14: Simpul Jaringan: Nama Sijar Wilayah
Page 15 and 16: Divisi Resource Center didukung ole
Page 17 and 18: Kenaikan pendapatan tersebut mengak
Page 19 and 20: 2 Metodologi
Page 21 and 22: No Tahapan Metode Pihak yang Terlib
Page 23 and 24: 19. Yuna Farhan Sekretaris Jendral
Page 25 and 26: BAB III PENGEMBANGAN STRATEGI Landa
Page 27 and 28: E. Analisis Situasi Berdasarkan eva
Page 29 and 30: 4. Kinerja Komponen Kebijakan Penga
Page 31 and 32: 3. Pengembangan model advokasi berb
Page 33 and 34: 4 Pengukuran Kinerja
Page 35 and 36: Transforming (2016-2019) Influencin
Page 37 and 38: BerkalaTahunan Review Tahunan APBN/
Page 39 and 40: BAB V FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN DAN
Page 41 and 42: 4. Pola Relasi Jaringan FITRA merup
Page 43: LAMPIRAN I Matrik Agenda Riset dan
Page 47 and 48: Keluaran Peta efektivitas APBD dua
Page 49 and 50: 3.3 Hubungan Partai Politik Berkuas
Page 51 and 52: LAMPIRAN 2 RENCANA KERJA 2013-2022
Page 53 and 54: 10.127.726.040 7.171.394.564 12.058
Page 55: Total Expenses 10.127.726.040 7.471

Rencana Strategis - Seknas Fitra

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?