Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah - perpustakaan ...

More documents

Recommendations

Info

Pengkajian Penataan Administrasi Pemerintahan Desa Di Kabupaten Kuantan Singingi OKTA KARNELI Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru 28293, Telp/Fax (0761) 63277 Abstrak : Secara historis desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum Negara ini terbentuk. Struktur sosial desa, masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai potensi sangat penting dan otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri serta relatif mandiri. Kemandirian desa menuntut adanya otonomi desa yang telah didukung oleh Undang-Undang No 32 thm 2004 tentang pemerintahan daerah. Untuk mewujudkan desa yang otonom, maka segenap potensi desa baik kelembagaan, sumber daya alam dan manusia harus dapat dioptimalkan. Sehingga penekanan dari kajian ini adalah melihat bagaimana persiapan pemerintah dalam menuju desa otonomi yang meliputi penguatan kelembagaan, pelimpahan wewenang kepada desa dan pengalokasian dana desa. Kajian ini dilakukan di desa/kelurahan yang tersebar di 5 (lima) kecamatan di kabupaten Kuansing. Sebanyak 10 % dari jumlah desa yang berada di wilayah kecamatan terpilih akan diambil sebagai responden penelitian adalah pimpinan dan aparatur pemerintahan desa serta para tokoh masyarakat setempat. Hasil kajian ternyata menunjukan bahwa kelembagaan desa sebagai organisasi formla diwilayah penelitian belum optimal dalam menjalankan kewenangan, tugas pokok dan fungsinya sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundangan yang ada. Sehingga diperlukan adanya peningkatan kapasitas tata kepemimpinan pemerintahan desa dengan berbagai arah kebijakan, seperti meningkatkan kapabilitas kepala desa dan aparatur desa beserta BPD serta meningkatkan kematangan dan kedewasaan masyarakat baik oleh pemerintah desa maupun oleh pemerintah Kabupaten Kuansing. Kata kunci : Otonomi Desa, Penguatan Kelembagaan, Pelimpahan Wewenang dan Alokasi Dana Desa Undang-undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan <strong>Daerah</strong>, telah membarikan peluang dan kesempatan bagi desa dalam memberdayakn masyarakat desa beserta desanya. Untuk mewujudkan peluang menjadi desa otonomi tersebut maka segenap potensi desa baik berupa kelembagaan, sumber daya alam dan sumber daya manusia harus dapat dioptimalkan. Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi telah membuka wacana untuk menghidupkan kembali system pemerintahan adat yang selama diyakini telah dapat menggerakan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan. Sistem pemerintahan adat sesuai dengan Undang-Undang No 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dimana daerah mempunyai peluang untuk menciptakan system pemerintahan yang bersifat desentralisasi yang berimplikasi pada demokratisasi dan otonomi dalam masyarakat. Khususnya masyarakat yang berada didesa atau nagori/kenegerian atau sebutan lainnya. Sehubungan dengan percepatan pencapaian cita-cita otonomi desa maka beberapa perangkat perlu disiapkan untuk mendukung pencapaian pelaksanaan otonomi desa tersebut. Perangkat tersebut berupa penguatan kelembagaan, pelimpahan wewenang 67
*Pengkajian Penataan Administrasi Pemerintahan Desa Di Kabupaten Kuantan Singingi 68 kepada desa dan pengalokasian dana desa. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah : 1. Melakukan kajian terhadap persiapan kearah otonomi desa di Kabupaten Kuantan Singingi, meliputi penguatan kelembagaan, pelimpahan wewenang kepada desa dan pengalokasian dana desa. 2. Melakukan kajian terhadap kemungkinan pengembalian system pemerintahan desa sesuai dengan pemerintahan adat di Kabupaten Kuantan Singingi. Otonomi desa yang semestinya diikuti dengan otonomi dalam bidang keuangan atau otonomi fiscal, sekarang ini sudah mulai mendapat perhatian dari pemerintah, pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten. Hal ini dapat dilihat sekarang dari pemerintah kabupaten telah menganggarkan alokasi dana desa (ADD) untuk setiap desanya, minimal 10% dalam APBD Kabupaten. Hal ini diharapkan membawa dampak bagi penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan. Namun yang perlu diperhatikan adalah agar dana tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal. Pemerintah desa harus membuat perencanaan penggunaan dan laporan alokasi dana tersebut, sehingga dana tersebut idak memberi manfaat kepada masyarakat. Standard dan norma yang harus diikuti dalam penyelenggaran pemerintahan desa menuju otonomi adalah sebagai berikut : Pertama, Agar penyelenggaraan pemerintahan desa dapat lebih peka dalam memahami adpirasi dan permasalahan yang dihadapi masyarakat. Sehubungan dengan hal ini ada 7 azas penyelenggaraan pemerintahan desa yang ditekankan yaitu azas kepastian hukum, azas tertib kepentingan umum, azas keterbukaan, profesionalitas, azas akuntabilitas, efesiensi dan azas efektifitas. Kedua, penyelenggaraan pemerintahan desa dilakukan oleh badan permusyawaratan desa, pemerintahan desa dan musyawarah desa. Ketiga, badan perwakilan desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga perwakilan rakyat desa yang menjalankan fungsi artikulasi dan agregasi kepentingan warga desa, fungsi legilasi (pengaturan), fungsi budgeting dan fungsi pengawasan. Keanggotaan badan perwakilan desa dapat dipilih atau berdasarkan musyawarah secara berjenjang sesuai dengan adat istiadat dan tradisi setempat. BPD mencerminkan perwakilan unsur-unsur atau kelompok-kelompok dalam masyarakat desa, termasuk kuota 30 % untuk kaum perempuan. Kedudukan, mekanisme pemilihan, persyaratan, jumlah, fungsi control, wewenang, kewajiban, hak, larangan, mekanisme rapat, penghasilan tetap atau tunjangan dari BPD selanjutnya diatur dalam peraturan daerah. Keempat, Musyawarah desa merupakan perwujudan demokrasi permusyawaratan (deliberative democracy), yakni model pengambilan keputusan dengan menggunakan musyawarah untnuk mencapai mufakat secara klektif, seperti halnya bentuk rembug desa atau musyawarah adat ; musyawarah desa merupakan forum tertinggi dalam mengambil keputusan atas masalah-masalah strategis di desa. Ketujuh, kepala desa di bantu oleh unsur pemerintah desa yang meliputi sekretaris desa dan perangkat desa. Kelembagaan desa yang bersifat formal di sebut pemerintahan desa merupakan kelembagaan desa yang bertanggung jawab untuk mendinamisasi masyarakat dalam aspek pembangunan, kemasyarakatan dan
Page 2 and 3:
Volume 1, Nomor *Analisis 1, Maret
Page 4 and 5:
*Analisis Partisipatif Pembangunan
Page 6 and 7:
Page 8 and 9:
Page 10 and 11:
Page 12 and 13:
Page 14 and 15:
*Keberhasilan Implementasi Kebijaka
Page 16 and 17:
Page 18 and 19:
Page 20 and 21: *Keberhasilan Implementasi Kebijaka
Page 28 and 29: Analisis Pelaksanaan Program Jamina
Page 30 and 31: *Analisis Pelaksanaan Program Jamin
Page 38 and 39: Implementasi Pola Perencanaan Komun
Page 40 and 41: *Implementasi Pola Perencanaan Komu
Page 50 and 51: Implementasi Program Penanggulangan
Page 60 and 61: Strategi Peningkatan Pendapatan Asl
Page 72 and 73: *Pengkajian Penataan Administrasi P
show all

Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah - perpustakaan ...

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?