Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah - perpustakaan ...

More documents

Recommendations

Info

*Analisis Partisipatif Pembangunan di Kota Pekanbaru 5 permasalahan pengelolaan perkotaan. 6. Penyelenggaraan pelayanan umum belum sepenuhnya efisien dan efektif. 7. Kota-kota pada umumnya belum memiliki pengetahuan dan pengelaman yang memadai untuk mengembangkan pendekatan kemitraan dan demokrasi yang merupakan asas bagi menjalankan desentralisasi yang efektif. 8. Belum adanya kerangka kerjasama yang serasi dan kondusif antara legislative dan eksekutif mengatasi masalah-masalah pengembangan perkotaan. 9. Penyesuaian kultur administrasi dan birokrasi di pemerintahan dan pemerintahan daerah untuk melaksanakan transparansi dan akuntabilitas belum seperti diharapkan. 10. hampir semua kota memerlukan pengembangan kemampuan untuk dapat melembagakan secara efektif good governance (Warpani,1984:27). Kehadiran Program Dasar Pembangunan Partisipatif (PDPP) berhubungan dengan permasalahan yang disebutkan diatas, khususnya membangun kerangka kerjasama yang kondusif diantara para pelaku pembangunan di kota, baik pihak eksekutif maupun legislative, membenahi kultur birokrasi dan penerapan akuntabilitas pelaksanaan pembangunan dalam rangka penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (good governance). Keadaan menunjukkan kebijakan desentralisasi berupa pendelegasian kewe- nangan lebih besar kepada pemerintah kota tidak akan serta merta dapat mengatasi permasalahan yang semakin kompleks di atas. Kerjasama pemerintah pusat provinsi kota mutlak masih diperlukan terutama pada masa transisi ini untuk mengorientasikan dan mempersiapkan kota dapat menjalankan peranan barunya secara efektif dalam era desentralisasi. Pelaksanaan desentralisasi yang efektif tidak mungkin terjadi tanpa diimbangi peningkatan kemampuan pengelolaan kota, desentralisasi dan pengembangan kemampuan pengelolaan kota berjalan seiring dalam suatu proses yang saling mendukung (mutually reinforcing). Implementasi desentralisasi tidak serta merta dapat mengatasi keterbatasan kemampuan dalam mengatasi permasalahan kota. Dukungan perlu terus diberikan pada kota-kota untuk dapat mengimplementasikan desentralisasi secara efektif. Kerjasama pusat, provinsi dan kota yang erat dan sistematis sangat diperlukan pada masa transisi ini untuk mensukseskan desentralisasi. Kota perlu memiliki agenda jangka menengah yang jelas bagaimana desentralisasi secara sistematis diimplementasikan. METODE Penelitian ini tergolong kedalam analisis deskriptif dalam arti kajian pelaksanaan pembangunan partisipatif lebih dijelaskan pada data yang ada pada dokumen perencanaan daerah. Pembahasan diarahkan kepada bagaimana implementasi kebijakan pembangunan partisipatif dan ditekankan pada musyawarah perencanaan pembangunan. Sementara itu informasi penelitian adalah tokoh masyarakat yang terlibat dalam kegi-atan Musrembang, dan informasi lainnya yang dapat mendukung penjelasan. HASIL Dari hasil telaah dokumen pembangunan di Kota Pekanbaru dan hasil wawancara dengan beberapa orang tokoh masyarakat diketahui bahwa
*Analisis Partisipatif Pembangunan di Kota Pekanbaru 6 pelaksanaan pembangunan partisipatif belumlah sesuai dengan kaidah-kaidah pembangunan partisipatif. Hal ini dapat dilihat dari : Pembangunan pemerintah kota melalui penataan dan penyempurnaan kelembagaan yang belum mendukung orientasi pembangunan partisipatif. Disamping itu pengelolaan keuangan kota atau APBD lebih diarahkan pada belanja rutin bukan berorientasi pada belanja pembangunan. Kemudian kualitas dan standar pelayanan dari birokrasi pemerintahan kota baru berorientasi pada pelayanan umum belum pada pelayanan partisipatif. Selanjutnya perencanaan pembangunan partisipatif melalui Musrembang masih lemah atau boleh dikatakan lebih pada sermonial. Kegiatan yang menunjukkan kinerja Program PDPP (Program Dasar Pembangunan Partisipatif) adalah kinerja peningkatan kemampuan sumber daya aparat pemerintah kota yang meliputi kegiatan identifikasi kebutuhan untuk pengembangan kemampuan aparat pemerintah kota. Penetapan program untuk rasionalisasi kebutuhan aparat pemerintah kota. Penyempurnaan sistem dan standar kinerja aparat yang mengelola pembangunan perkotaan menuju sikap profesionalisme. 1. Restrukturisasi kelembagaan pemerintah kota Program pengembangan institusional adalah salah aspek dari program dasar pembangunan partisipatif (PDPP). Tujuan program pengembangan institusional adalah untuk mendukung pemerintah kabupaten dan kota dalam beberapa hal, yaitu : 1. Meningkatkan kinerja pelayanan umum. 2. Mengembangkan kebijakan publik yang lebih terbuka. 3. Memantapkan sistem organisasi dan tata laksana pemerintahan daerah. 4. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia. 5. Mengembangkan lembaga masyarakat. 6. Mengembangkan peraturan melalui upaya regulasi dan deregulasi. Tujuan program pengembangan institusional ada dua aspek, yaitu pertama, memberikan kontribusi untuk mendukung aspek PDPP yang lain, melalui strategi pembangunan,program investasi, program pembiayaan, perencanaan bersama masyarakat, corporate planning dan pengembangan ekonomi lokal. Kontribusi ini menyangkut aspek pengembangan kebijakan publik dan efektifitas pelayanan umum serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia, kedua, kontribusi memperbaiki kinerja pemerintahan didaerah pada tiap tingkatan pengelolaan pembangunan untuk mencapai “pemerintahan yang baik (good governance)” dan melibatkan pelaku pembangunan pada setiap tahap pengelolaan pembangunan. Berdasar data yang diperoleh dari dokumen kelembagaan pemerintah kota yang dikaitkan dengan tanggapan tokoh masyarakat kota diketahui bahwa penataan kelembagaan kota pada umumnya masih seperti kelembagaan kota pada masa pemerintahan orde baru. Pada hal sesungguhnya kelembagaan kota yang perlu disempurnakan lagi adalah kelembagaan yang mampu menumbuh kembangkan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan. Oleh karena itu upaya yang harus dilakukan dalam penataan kelembagaan tersebut meliputi, susunan organisasi, tata laksana organisasi dan pengetahuan sumber daya manusia yang senantiasa berorientasi pada kepentingan masyarakat dalam arti bahwa rasa memiliki masyarakat lebih baik.
Page 2 and 3: Volume 1, Nomor *Analisis 1, Maret
Page 4 and 5: *Analisis Partisipatif Pembangunan
Page 14 and 15: *Keberhasilan Implementasi Kebijaka
Page 28 and 29: Analisis Pelaksanaan Program Jamina
Page 30 and 31: *Analisis Pelaksanaan Program Jamin
Page 38 and 39: Implementasi Pola Perencanaan Komun
Page 40 and 41: *Implementasi Pola Perencanaan Komu
Page 50 and 51: Implementasi Program Penanggulangan
Page 58 and 59:
Implementasi Program Penanggulangan
Page 60 and 61:
Strategi Peningkatan Pendapatan Asl
Page 62 and 63:
Page 64 and 65:
Page 66 and 67:
Page 68 and 69:
Page 70 and 71:
Pengkajian Penataan Administrasi Pe
Page 72 and 73:
*Pengkajian Penataan Administrasi P
Page 74 and 75:
Page 76 and 77:
Page 78 and 79:
Page 80 and 81:
Page 82 and 83:
Page 84 and 85:
show all

Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah - perpustakaan ...

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?