Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah - perpustakaan ...

More documents

Recommendations

Info

*Pengkajian Penataan Administrasi Pemerintahan Desa Di Kabupaten Kuantan Singingi 73 kendala dan hambatan dengan kecamatan. Ketidak jelasan kedudukan desa tersebut dapat menimbulkan multi tafsi baik dari pihak Pemerintah Desa maupun kecamatan. Hal ini dikarenakan selam berlakunya Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, kedudukan desa berada langsung di bawah kecamatan secara hirarkhis. Perubahan pemerintahan desa menjadi pemerintahan adat <strong>Daerah</strong>-daerah di Indonesia memang mempunyai keragaman yang luar biasa baik dilihat dari sisi kultur maupun kondisi geografis dan basis ekonominya. Akan tetapi keragaman itu tidak terlalu mempersulit penentuan posisi dan bentuk daerah, sebab daerah secara keseluruhan sudah ditetapkan sebagai daerah otonom (local self government) secara baku. Perbedaan antara daerah cukup dijawab dengan teori desentralisasi. Ada beberapa pilihan yang bersifat optional village. Dalam optional village, karakteristik Desa meliputi : Pertama, adalah integrasi fungsi pemerintahan Desa ke dalam pemerintahan adat sebagaimana terjadi di Sumatera Barat. Forum diskusi bersama Dewan Perwakilan <strong>Daerah</strong> (DPD) di Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Timur tampaknya juga mengarah pada bentuk desa yang terintegrasi itu. Kedua, Perspektif peralihan sistem pemerintahan desa menjadi sistem pemerintahan adat. Peralihan dari sistem pemerintahan desa kepada sistem pemerintahan adat (kenegerian, atau sebutan lainnya). Tentu akan membawa suatu unit system sosial. Disini pemerintah merupakaan unit system yang mengeluarkan kebijakan, sedangkan rakyat/masyarakat merupakan unit yang menerima kebijakan tersebut, dalam artian pemerintah sebagai subyek, sedangkan masyarakat sebagai objek. Sebagai gambaran dahulu kenegerian atau berbagai sebutan lainnya dalam masyarakat Kuantan Singingi, mempunyai perangkat pemerintahan adat sendiri (adat besturr), tetapi sekarang sudah tidak dikenal lagi pemerintahan adat. Perangkat pemerintahan negeri terdiri dari : 1. Orang-orang Godang, sebagai pemangku adat yang membawahi Penghulu suku. 2. Penghulu, adalah pemimpin suku atau orang yang ditinggikan seranting didahulukan selangkah dan mewarisi pusaka dan mengawasi anak kemenakan dan orang kampong. 3. Monti, adalah pemangku adat yang memelihara norma-norma adat serta nilai-nilainya dengan tugas menyelesaikan dan menghukum silang selisih atau sengketa yang timbul dikalangan adat negeri. 4. Dubalang, adalah pemangku adat dengan tugas menghukum dan mengamankan negeri bila terjadi huru hara, keributan dan sebagainya. 5. Malin, disebut dengan suluh bendang negeri, artinya penerang yaitu orang yang mempunyai ilmu tentang agama Islam. Dengan tugas menyelesaikan perselisihan sepanjang syara’. Dari temuan lapangan, dari 5 (lima) Kecamatan yang menjadi sampel, dari semua desa, kecuali desa eks Transmigrasi bahwa eksistensi (keberadaan) institusi adat masih ada dan terbentuk. Tetapi factual belum menyentuh eksistensi adat tersebut. Lembaga adat dalam kenyataan sebagai organisasi sosial kemasyarakatan lembaga adat
*Pengkajian Penataan Administrasi Pemerintahan Desa Di Kabupaten Kuantan Singingi 74 Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh-tokoh adat bahwa eksistensi institusi adat sampai saat ini masih eksis di tengah masyarakat namun sudah sangat terbatas peran dan fungsi yang dijalankannya, artinya adat sekarang ini lebih banyak menjalankan fungsi menyelesaikan selang sengketa antara anak cucu kemenakana, disamping fungsi-fungsi seperti acara adat perkawinan dan fungsi adat lainnya. Namun dalam bidang yang berkaitan dengan aspek pemerintahan, peran adat hamper-hampir boleh dikatakan, tidak banyak lagi dilibatkan, namun keterwakilan unsur adat masih ada dalam keterwakilannya di Lembaga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan itu proporsinya sangat kecil sekali. Berkaitan dengan untuk mengembalikan ke Kepemimpinan Adat, diakui melalui proses : a) Mendudukkan kembali “Tali Tigo Sapilin”, (Pemerintah, Adat dan Agama) dalam tatanan pemerintahan sekarang ini, sehingga ini tidak sebagai simbol yang selama ini kita agungkan, oleh karena itu katanya perlu duduk bersama dari semua komponen masyarakat, yang barangkali perlu difasilitasi oleh Pemerintah kabupaten. b) Berkaitan denga diatas, katanya adat kita sama, namun pemakainya agak berbeda, oleh karena itu memang ada kata sepakat, seperti apa model yang kita pakai untuk Kabupaten Singingi. c) Sumber daya manusia, juga masih menjadi persoalan, apalagi kondisi masyarakat dan pemerintahan sekarang sangat jauh berbeda dulu dan sekarang, apakah adat siap untuk menyesuaikan diri denga tuntutan tersebut. d) Khusus masyarakat Adat Rantau Singingi sudah merekomendasikan kemingkinan untuk kembali kepemerintahan adat tersebut pada “Musyawarah Besar (Mubes) Rantau Singingi pada tanggal 25-26 November 2006 di kelurahan Muara Lembu. Beberapa waktu lalu. Dari beragam pendapat dari nara sumber utama (Orang godang dan Aparatur Pemerintahan Desa), dan kondisi empirik dapat dinyatakan: 1. Bahwa institusi adat di masyarakat di Kabupaten Kuantan Singingi, keberadaannya masih ada dan di akui sebagai lembaga yang masih berperan dan dihormati meskipun peranan adat sekarang ini sangat terbatas dalam adat. Posisi institusi adat secara struktur bukan atau tidak termasuk dalam struktur Pemerintahan Desa dan posisinya sebagai institusi atau lembaga kemasyarakatan. Bagaimana model yang ingin kita buat, apakah institusi adat sebagai pemerintahan desa, atau sebagai insititusi yang terpisah dari pemerintah desa yang otonom, atau kombinasi itu berpeluang dari kesepakatan bersama. 2. Ada beberapa alternatif model dalam memfungsikan lembaga adat: • Institusi tradisional (adat), dimasukkan kedalam struktur Pemerintahan Desa. Jadi adat merupakan bagian dari struktur pemerintahan desa itu sendiri. Dalam hal ini adat lebih cocok melaksanakan fungsi kelegislatifan dari pemerintahan desa. • Antara institusi adat dengan birokrasi dipisahkan berdasarkan ruang kewenangan yang bersifat hirarkis. Dalam hubungan ini ruang kewenangan dan tugas lembaga adat berada
Page 2 and 3:
Volume 1, Nomor *Analisis 1, Maret
Page 4 and 5:
*Analisis Partisipatif Pembangunan
Page 6 and 7:
Page 8 and 9:
Page 10 and 11:
Page 12 and 13:
Page 14 and 15:
*Keberhasilan Implementasi Kebijaka
Page 16 and 17:
Page 18 and 19:
Page 20 and 21:
Page 22 and 23:
Page 24 and 25:
Page 26 and 27: *Keberhasilan Implementasi Kebijaka
Page 28 and 29: Analisis Pelaksanaan Program Jamina
Page 30 and 31: *Analisis Pelaksanaan Program Jamin
Page 38 and 39: Implementasi Pola Perencanaan Komun
Page 40 and 41: *Implementasi Pola Perencanaan Komu
Page 50 and 51: Implementasi Program Penanggulangan
Page 60 and 61: Strategi Peningkatan Pendapatan Asl
Page 70 and 71: Pengkajian Penataan Administrasi Pe
Page 72 and 73: *Pengkajian Penataan Administrasi P
show all

Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah - perpustakaan ...

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?