2014_epi

merokok, memperlihatkan batang Rokok, asap Rokok, bungkus Rokok atau yang
berhubungan dengan Produk Tembakau serta segala bentuk informasi Produk
Tembakau di media cetak, media penyiaran, dan media teknologi informasi
yang berhubungan dengan kegiatan komersial/iklan atau membuat orang ingin
merokok.
Pasal 40
Setiap orang yang mengiklankan dan/atau mempromosikan Produk Tembakau
tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Pasal 28,
Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, dan Pasal 39, dikenakan
sanksi administratif oleh Menteri dan/atau menteri terkait berupa:
a. penarikan dan/atau perbaikan iklan;
b. peringatan tertulis; dan/atau
c. pelarangan sementara mengiklankan Produk Tembakau yang bersangkutan
pada pelanggaran berulang atau pelanggaran berat.
SK MENTERI KESEHATAN RI No. 386/Men.Kes/SK/IV/1994
Tentang
Pedoman Periklanan Obat Bebas, Obat tradisioNal,
Alat Kesehatan, Kosmetika, Perbekalan Kesehatan Rumah
Tangga, Makanan-minuman
PEDOMAN PERIKLANAN OBAT BEBAS
PETUNJUK TEKNIS
Secara umum iklan obat harus mengacu pada “Tata Krama dan Tata Cara
Periklanan Indonesia”, tetapi khusus untuk hal–hal yang bersifat teknis media,
maka penerapannya harus didasarkan pada pedoman ini.
A. UMUM
1.
2.
Obat yang dapat diiklankan kepada masyarakat adalah obat yang sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku tergolong dalam obat
bebas atau obat bebas terbatas, kecuali dinyatakan lain.
Obat dimaksud dalam butir (1) dapat diiklankan apabila telah mendapat
nomor persetujuan pendaftaran dari Kementerian Kesehatan RI
-92-