2014_epi

LAMPIRAN
B.
1.
DEWAN PERIKLANAN INDONESIA (DPI)
Pendahuluan
Dewan Periklanan Indonesia (DPI) adalah lembaga independen dan
nirpamong (non-government) yang dibentuk oleh komunitas periklanan
Indonesia. Secara resmi DPI berdiri sejak tanggal 17 September 1981,
bertepatan dengan diikrarkannya untuk kali pertama Tata Krama dan
Tata Cara Periklanan Indonesia dengan nama Komisi Tata Cara dan Tata
Krama Periklanan Indonesia (KTKTCPI). Pengikraran tersebut dilakukan di
hadapan Menteri Penerangan RI oleh tujuh asosiasi dan satu yayasan.
Mereka mewakili pengiklan, perusahaan periklanan, dan media.
Pada sidang Dewan Pers* ) XXXVIII tanggal 30 Juli – 1 Agustus 1993, sejalan
dengan perluasan peran dan fungsinya diputuskan untuk mengubah
nama KTKTCPI menjadi Komisi Periklanan Indonesia (KPI). Dengan
keputusan itu, maka peran dan fungsi KPI tidak lagi terbatas hanya pada
penegakan etika, namun juga untuk pembinaan industri periklanan secara
keseluruhan.
* ) Catatan: Pada saat itu, industri periklanan dimasukkan sebagai salah
satu “komponen” dari “keluaraga besar” pers nasional. Komponenkomponen
lainnya adalah Persatuan Wartawan Indonesia (PWI),
Serikat Penerbit Suratkabar (SPS), dan Serikat Grafika Pers (SGP).
Dinamika industri periklanan nasional maupun dunia telah menuntun
sidang presidium Komisi Periklanan Indonesia pada rapatnya di Jakarta
tanggal 26 Agustus 2003, untuk menyesuaikan nama KPI menjadi Dewan
Periklanan Indonesia (DPI) dan digunakan hingga sekarang.
Pada bagian-bagian berikut diberikan penjelasan ringkas mengenai
DPI, khususnya yang menyangkut kelembagaan, maupun fungsi, dan
tugasnya.
2.
Kelembagaan
DPI adalah suatu Lembaga independen nirpamong (
2.1 non-government)
yang dibentuk oleh dan dari masyarakat periklanan Indonesia, untuk
-121-